Rentetan konflik yang terjadi di bulan kemerdekaan Indonesia seperti sebuah film. Seolah-olah ada produser, sutradara, pemain utama, dan figuran. Film kolosal berlangsung tanpa antisipasi. Ke mana intelijen kita?

Publik wajar bertanya-tanya ke mana intelijen sebagai telinga dan mata serta otak keamanan kita. Publik tentu kecewa dengan kinerja BIN atau Bais yang tidak mampu mengantisipasi konflik yang akan terjadi. 

Sudah menjadi tugas intelijen mengumpulkan data, menganalisis, serta merekomendasikan langkah pencegahan. Badan intelijen harusnya dapat meminimalisasi dampak destruktif bahkan membatalkan kegiatan tersebut.

Tentu publik tidak berharap BIN atau Bais sudah mengetahui namun membiarkan. Kita tidak berharap mereka melakukan itu. Karena pembiaran terhadap potensi konflik merupakan bentuk pengkhianatan.

Bagi kita yang waras pasti tidak percaya apabila peristiwa Manokwari tanpa perencanaan. Mau ngopi bersama teman-teman maupun calon istri saja butuh perencanaan, apalagi mengerahkan massa.

Badan-badan intelijen harus berani mengakui kegagalan mereka, kecuali telah terjadi konflik di internal mereka. Sungguh bukan sesuatu yang kita inginkan karena mereka pemilik data.

Kemenangan Donald Trump dalam pilpres Amerika Serikat bukan karena ia cakap. Bukan pula keberuntungan, namun ia punya konsultan politik yang memiliki data berlimpah dan menganalisis data tersebut menjadi amunisi.

Trump akhirnya mengalahkan kandidat favorit. Demikian pula dengan rentetan peristiwa di hari kemerdekaan Indonesia. Intelijen harusnya jeli melihat segala kemungkinan, tentunya dengan data yang telah dikumpulkan.

Masa sih lembaga survei yang personel lapangannya tidak sebanyak BIN atau Bais dapat menyimpulkan hasil pilpres dengan tepat? Sementara BIN atau Bais tidak mampu mengantisipasi peristiwa Manokwari maupun di Timika.

Meski kerja mereka tertutup dan rahasia, bukan berarti kita tak bisa mengkritisi kinerja mereka. Kita patut mempertanyakan profesionalitas mereka. 

Kontra-intelijen mereka tampak tak berjalan. Kalaupun berjalan, tidak maksimal. Intelijen harusnya veloc et exactus, cepat dan tepat dalam melakukan tindakan.

Aceh dan Papua adalah dua provinsi yang rawan konflik. Seharusnya di hari kemerdekaan Indonesia, intelijen sudah dapat membaca potensi konflik. Sudah mengetahui gerakan massa akan terjadi, apalagi ada pra-kondisi.

Intelijen pastinya paham informasi begitu mudah dan cepat didapat masyarakat. Itu artinya intelijen kita sudah fasih membaca arus informasi provokatif yang akan menimbulkan konflik.

Setidaknya sudah mendapatkan informasi tersebut lebih dulu dari masyarakat. Sehingga tindakan antisipasi cepat menyebar pula. Entah itu di dunia maya maupun di lapangan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya.

Intelijen kita kalah cepat dari penyebar hoaks dan berita provokatif. Sehingga konflik terjadi bahkan menyebar di beberapa daerah bak orkestra. Seolah ada seorang dirigen yang memandu.

Semoga saja Bais dan BIN tidak pecah atau terkooptasi kepentingan politik. Karena jika mereka pecah, tentu saja aktor intelektual (jika ada) dari rangkaian peristiwa ini tidak akan terungkap.

Jika Bais dan BIN pecah kongsi, berarti mereka telah mengetahui akan terjadi konflik. Mereka membiarkan, dan Jokowi harus bertindak tidak boleh membiarkan dua lembaga itu bersaing. 

Apakah ini cara menggeser Budi Gunawan yang bukan dari TNI? Kita berharap itu tidak benar. Kita berharap mereka solid dan hanya kecolongan saja serta berjanji tidak lagi kecolongan. Mereka punya tugas berat di tengah sentimen agama dan kesukuan yang makin tinggi.

Kedua sentimen itu berpeluang menghancurkan Indonesia. Kedua sentimen itu berpeluang mengubah wajah demokrasi Indonesia. BIN dan Bais harusnya sudah memprediksi hal tersebut.

Kita percaya lembaga intelijen memiliki SDM yang cakap. Namun bila mereka terinfiltrasi kepentingan politik, mereka hanya dijadikan alat politisi bukan alat negara. 

Berbahaya sekali apabila lembaga intelijen menjadi alat politik. Itulah mengapa kita patut kecewa ketika Budi Gunawan hadir dalam pertemuan-pertemuan politik. Publik patut bertanya kenetralan BIN.

Intelijen kita harus menjaga netralitas. Bertindak sesuai aturan yang ada. Tidak tampak di permukaan namun terus bekerja. Memiliki data analisis yang berguna bagi pengambil kebijakan nasional.

Sejatinya lembaga intelijen dapat membantu negara mengatasi ancaman bukan hanya di bidang keamanan. Mereka kini dituntut memahami berbagai bidang, analisis, dan rekomendasi mereka yang dibutuhkan negara.

Tapi publik kini pesimis. Antisipasi keamanan saja lemah, konon lagi bidang-bidang lainnya. Padahal intelijen negara-negara maju malah sudah mampu memberi rekomendasi bidang ekonomi.

Mereka memberi masukan kebijakan yang akan diambil presiden atau perdana menteri. Bahkan mereka berhasil menyadap telepon presiden negara lain. Mereka mengetahui langkah yang akan diambil negara lain.

Intelijen kita kalah jauh soal itu. Intelijen kita mampu menjadi rujukan pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Itu artinya intelijen kita perlu pembenahan, perlu direformasi.

Meski konflik yang terjadi di Papua katanya dipicu peristiwa di Jawa Timur, sejatinya benih-benih itu sudah ada sebelumnya. Sebut saja kasus Nduga yang menyebabkan ratusan pengungsi meninggal.

Kasus  meninggalnya pengungsi Nduga harusnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah cepat menangani. Mereka meninggal disebabkan berbagai macam penyakit. Apakah pemerintah sudah mendapatkan informasi dari intelijen kita sebelumnya?

Entahlah. Yang pasti publik kini bertanya, intelijen kita gagal atau sengaja membiarkan konflik terjadi?