Kampus kerap diidealisasi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang bebas dan otonom. Kampus juga diharapkan menjadi tempat di mana kebebasan berpikir itu terjamin. 

Hal itu bertujuan agar ilmu pengetahuan menjadi mungkin untuk diperdebatkan, diafirmasi, dikonfrontasi, serta diuji keabsahannya secara terus-menerus. Begitulah proyeksi awal universitas yang ingin mengupayakan kemajuan peradaban bagi umat manusia.

Proyeksi itu tentu membutuhkan semacam sistem dan pengaturan kebijakan universitas yang demokratis, kritis, dan sekaligus memiliki otonominya sendiri. Otonomi yang dimaksud agar universitas tidak mudah diintervensi oleh domain kekuasaan atau kebijakan politik, hukum, bahkan modal ekonomi.

Tetapi kampus hari-hari ini justru memperlihatkan wajahnya yang berbeda. Bukannya pola pendidikan kritis yang terbuka kepada ilmu pengetahuan, justru sikap anti-intelektual yang malah meruap ke permukaan. Kampus tampak tidak ramah dengan diskusi dan bertindak reaksioner terhadap kritisisme.

Bahkan budaya anti-intelektualisme ditanamkan di dalam kampus dengan memaksakan pemahaman tunggal atas sebuah masalah dan mencegah terjadinya perdebatan atau diskusi di ruang-ruang kelas.

Lalu apakah hal itu tidak membahayakan bagi dunia pendidikan? Mengingat sikap anti-intelektualisme yang juga berarti turunannya antara lain anti-buku, anti-literasi, anti-perpustakaan, anti-kritik?

Lalu, jika ini dibiarkan, tidakkah hal itu justru memundurkan perkembangan mutu pendidikan di Indonesia? Saya rasa sulit untuk menjawab "tidak" pada pertanyaan itu. Kita perlu tahu apa yang melatar-belakangi sikap anti-intelektualisme itu muncul.

Jika dilihat dalam konteks sejarah, sikap anti-intelektual generasi pertama diperlihatkan oleh paham yang kita kenal dengan fundamentalisme agama. Produk pikiran dan temuan-temuan ilmiah yang dianggap bertentangan dengan keyakinan akan dimusnahkan hingga ke-akarnya. Lihat saja cerita para filsuf dan saintis diburu hingga dibunuh akibat temuannya yang dianggap bertentangan dengan doktrin agama.

Sikap anti-intelektual generasi berikutnya dianut oleh ideologi fasisme yang bercorak militeristik seperti Nazi atau, yang paling dekat dengan kita rakyat Indonesia, fasisme Orde Baru. Aturan totaliter yang ada pada generasi kedua ini memperlihatkan apa yang boleh dan tidak boleh sepenuhnya berada di tangan yang berkuasa.

Saya kira, di Indonesia, di sinilah akarnya. Pada mulanya kebijakan penanaman modal asing disahkan. Hal itu membuat investasi berhamburan masuk demi akumulasi kapital. 

Perusahaan-perusahaan besar didirikan menandakan dimulainya eksploitasi dan penghisapan terhadap manusia dan alam. Megaproyek pembangunan, mau tidak mau, merampas ruang hidup banyak orang.

Politik identitas dimainkan hingga menciptakan konflik horizontal antarwarga negara. Pembungkaman terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat menandai alam demokrasi yang dimimpikan mulai hilang.

Daftar panjang kejahatan kemanusiaan yang memakan korban yang tidak sedikit jumlahnya yang dikenal dengan genosida menjadi penanda masa kelam. Kekerasaan berskala besar dalam lapangan kebudayaan juga dilakukan demi hegemoni mental dan pikiran manusia Indonesia. Warisan itu kita telan juga dalam dunia pendidikan.

Begitulah fasisme. Proyek pikiranmu haruslah ramah terhadap kekuasaan. Tidak boleh ada kritik. Kalau bisa, dan wajib bisa, Anda harus patuh kepada kekuasaan. Sikap anti-intelektualisme seperti pembubaran diskusi secara represif yang dilakukan militer, pelarangan dan pembakaran buku menjadi tak asing lagi kita dengar.

Tetapi sekarang, kekuasaan totaliter telah digulingkan akibat dari akumulasi kemuakan rakyat. Alam demokrasi yang didambakan rakyat Indonesia terwujud sudah. Waktu yang tepat untuk kembali berbenah dan memerdekakan pikiran, khususnya demi pendidikan.

Sialnya, tidak semua agenda reformasi bisa kita wujudkan sepenuhnya. Runtuhnya rezim otoriter justru membuat desentralisasi kekuasaan mengarah pada para elite yang berkepentingan. Alam demokrasi yang indah justru menjadi ladang yang subur menanam pundi kekayaan bagi para oligarki.

Kredo pasar bebas mendapat legitimasinya yang diatur oleh kebijakan politik negara. Warisan Orba yang mengakar dalam sanubari rakyat Indonesia menguntungkan para elite. 

Hal itulah yang sengaja dirawat untuk mengamankan status-quo dan melanggengkan pengisapan. Akibatnya, kampus sebagai dunia pendidikan justru terseret kembali kepada arus besar neo-liberalisme yang berkepentingan bagi segelintir orang.

Lalu bagaimana dengan sikap anti-intelektualisme? Tentu makin subur dan masif. Fundamentalisme, fasisme, neo-liberalisme, dan para intelektual yang anti-intelektual berlomba-lomba memainkan peranannya untuk kembali menghancurkan pikiran.

Akibatnya, berbagai persoalan dalam dunia pendidikan menggempur kita kembali melalui pemberitaan media. Mulai dari rendahnya minat baca, tidak meratanya pendidikan, plagiarisme, jual beli jabatan, kekerasan seksual, tindakan represif dan intimidatif, serta wajah militeristik dan sikap anti-intelektual menjadi pelengkap remuknya pola dan sistem pendidikan kita hari-hari ini.

Menariknya, sikap anti-intelektualisme itu justru diperlihatkan oleh para intelektual di dalam dunia kampus sendiri. Kekuasaan setingkat rektor, misalnya. Jika ada upaya kritik dari mahasiswa perihal kebijakan, justru disikapi dengan tindakan yang represif dan intimidatif.

Dosen yang mengajar di kelas tidak sedikit yang anti-kritik bahkan memainkan wewenang untuk mengancam nilai mahasiswa. Pengetahuan yang benar hanya datang dari tenaga pendidik dan tidak boleh disanggah oleh para mahasiswa. Larangan bagi mahasiswa untuk membaca buku-buku yang dianggap aneh masih kerap kita dengar mengisi kehidupan akademik mahasiswa.

Lalu bagaimana dengan mahasiswa sendiri? Kurang lebih sama. Mahasiswa diharapkan menjadi intelektual, tetapi tanpa disadari sikap dan perbuatannya justru sangat anti-intelektual. 

Mahasiswa tidak lagi disibukkan dengan kegiatan diskusi kritis dalam upaya memahami dirinya, dunia sekitarnya, dan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Apalagi memahami untuk apa, siapa, dan demi alasan apa ilmu itu dipelajarinya.

Mental enggan berpikir dan malas membaca buku membuatnya lebih memilih jalan hura-hura. Ambisi tamat tepat waktu namun minim pemahaman dan tumpul nalar akademik adalah hasil akhir dari sikap anti-intelektualisme yang dianutnya.

Meskipun reformasi telah bergulir dua dekade lamanya, ternyata masih begitu terasa warisan penindasan masa lalu yang eksis bahkan dirawat hingga saat ini. Sistem yang bercokol masih terasa begitu sangat tradisional dan konservatif. 

Bahkan aturan, metode pengajaran, hingga kurikulum yang bertengger sekian banyaknya harus dicatat dan dihafal, mulai dari sekolah dasar bahkan hingga kuliah. 

Mental anti-intelektualisme masih begitu kental terasa di ruang-ruang pendidikan kita. Anti-intelektualisme ini telah masuk melalui lembaga pendidikan, dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan akhirnya merambah menjadi suatu bentuk kurikulum.

Anda duduk, tenaga pendidik ceramah; kemudian Anda mencatat, lalu diberi tugas. Jika bertanya dan berpikir kritis? Siap-siap nilai dan nasib buruk menimpa Anda. 

Begitulah sebuah pola pengajaran yang sama sekali tidak mengasah nalar dan rasa ingin tahu lebih dalam, alih-alih malah menumpulkan. Sepertinya kepatuhan dan menyerah pada otoritas adalah sikap yang mereka harapkan tumbuh dalam dunia pendidikan.

Akhirnya kita paham bahwa anti-intelektualisme bisa dilakukan siapa saja: militer maupun sipil, kaum agamawan, bahkan oleh kaum intelektual atau kalangan terdidik sekalipun.