Ramai diperbincangkan perihal pelecehan perempuan sering kali muncul di beberapa laman media sosial hingga media cetak. Pelecehan perempuan tidak melihat di mana dan kapan hal tersebut akan terjadi. Bahkan di ruang akademis yang dibalut dengan kebijaksanaan dan kematangan dalam berpikir pun riskan terjadi pelecehan dan subordinasi terhadap perempuan.

Pelaporan yang berujung pencemaran nama baik, membuat korban menjadi takut untuk bisa speak up, sebagai tanda perlawanan atas kekerasan pada perempuan. Kejamnya birokrasi untuk mengeluarkan atau mempersulit korban dalam hal ini administrasi kampus, membawa korban untuk mencari ruang aman lain yang lebih netral untuk menanggulangi pelecehan seksual.

Dugaan pelecehan sehingga dianggap pihak kampus sebagai pencemaran nama baik, seharusnya bisa dilaksanakan musyawarah dengan kepala dingin dan mengakui apa yang sebenarnya terjadi, bukan malah melempar dengan ancaman, malah berakibat memperkeruh masalah.

Keterbukaan dengan membuat ruang komunikasi bagi penyintas pelecehan dan kekerasan perlu diperkuat. Stereotip perempuan kabur, seperti misalnya perempuan adalah obyek dan perhiasan dunia, akan semakin mempersulit menyadarkan bagaimana kesetaraan dalam  hak asasi manusia itu bisa dipahami.

Problem paling kronis ketika, catcalling sebagai bentuk kesadaran untuk bisa mengapresiasi kecantikan atau kegantengan seseorang. Ini perlu diluruskan kembali. Kekerasan itu tidak melulu berupa pemukulan yang menyebabkan lebam di bagian tubuh, akan tetapi bila saja, penyampaian dan narasi bisa mengakibatkan trauma maka hal tersebut adalah kekerasan.

Berkaitan dengan masalah tersebut, pemerintah memberikan solusi alternatif dengan membuat Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), sebagai alat untuk mengatasi meledaknya jumlah kasus kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi.

Narasi melegalkan zina mencuat dan menghujam peraturan tersebut, dikarenakan ada sebuah narasi consent (persetujuan). Legalisasi zina bersifat telaah subyektif. Sedangkan permasalahan mengakar itu terletak pada rasa takut korban atas kekerasan seksual dideritanya.

Korban rentan menutup mulut karena tekanan dari pelaku, berkaitan dengan pengeluaran (Drop out), Pencemaran nama baik, bila saja korban berani membuka suara untuk keadilan. Narasi kritik, seakan-akan beraroma membenturkan agama dengan hukum di Indonesia.

Konsep Teologi Intereligius dari Jurgen Habermas, memang sepatutnya agar bisa ditelaah dengan kepala dingin sebelum melontarkan narasi bersifat saklek memperjuangkan keadilan korban dari kekerasan seksual.

Habermas menjabarkan bahwasanya, agama harus bersifat tegas dan luwes dalam memunculkan narasi guna bisa menyelesaikan masalah sosial hari yang begitu kompleks. Bukan malah, memasang  border, sebagai bentuk unjuk gigi adu kekuatan.

Intelektual Appocalittico

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DPKTP) yang diadopsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada 20 Desember 1983, kita akan mengetahui aturan mengenai kekerasan terhadap perempuan. Konsensus tersebut, sebagai kunci menentukan rambu-rambu kekerasan terhadap perempuan.

Ketika aktivis politik Mirabal bersaudara (Patria, Minerva dan Maria Teressa), pada 1960 tewas oleh kaki tangan pemerintahan Republik Dominika, muncul beberapa lokus untuk bisa melawan kekerasan terhadap perempuan. Seperti halnya, pendeklarasian Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (1981) dalam kongres Amerika Latin (The Feminist Ecuentro for Latin America).

Kesadaran yang rekonstruktif adalah basis terpenting untuk melenyapkan risiko kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Meneroka atas status quo, narasi perempuan adalah second leader sering kali diperkuat dengan narasi berbasis teologis, bahkan dilegitimasi oleh penguasa.

Hal tersebut tak lekang dari proses historis, atas narasi lampau yang terus mengakar. Perlu ada proses berpikir reflektif dan objektif menyikapi kesadaran gender. Soe Tjen Marching dalam opininya Hamba Penjajah pada Kompas, 27 September 2002, menyebutkan ide-ide kolonialisme hingga poskolonial, mengakibatkan rabun gender di Indonesia.

Konstruk yang telah lama terbentuk, sehingga mengakibatkan perempuan menjadi bagian sekunder, membawa kepada stigma buruk atas hak prerogatif perempuan sebagai manusia. Melanggengkan manifestasi patriarki dianggap biasa, karena sistem budaya yang tak menentu itu berhasil menutupi nalar kritis manusia untuk adil dalam memandang manusia.

Bangkitnya gerakan perempuan untuk menyadarkan pentingnya kebijaksanaan dalam memahami gender, mulai menjamur. Keberadaannya penting, sebagai kontrol sosial atas tindak kekerasan berbasis gender di Indonesia.

Gender And Development (GAD) yang dibentuk pada masa Orde Baru, sebagai GBHN, menyampaikan perihal partisipasi perempuan terhadap keluarga dan masyarakat. Keberadaan GAD bukan tanpa sebab, akan tetapi dipengaruhi oleh proses kritis dan dorongan dari masyarakat untuk lebih teliti dan cerdas menuju insan yang bijak dalam memahami gender.

Keberadaan lembaga tersebut belum memuaskan perihal untuk menangani permasalahan gender. Beberapa merasa kurang puas mengatasi hingga proses advokasi bagi korban penyintas terkait kesetaraan gender. Hal inilah yang memantik menjamurnya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menunaikan tugasnya memperjuangkan hak-hak perempuan.

Keberadaan Komnas Perempuan sebagai salah satu tameng bagi mereka yang akan melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan perempuan di kampus-kampus ternama hingga ecek-ecek sekalipun, tak jauh dari virus patriarki yang membelenggu. Mengapa demikian?

Komnas Perempuan menjawab pertanyaan tersebut, bahwa masalah itu dikarenakan oleh benturan relasi kuasa laki-laki atau perempuan di ranah pribadi dan publik serta beragam bentuknya dari kekerasan fisik, mental, ekonomi, sosial politik hingga kekerasan seksual.

Relasi kuasa ini, menjadikan sebuah manifestasi –merasa berkuasa, sehingga berakibat pada stereotip untuk merendahkan. Budaya masa yang berkembang hari ini, melanggengkan proses-proses internalisasi, bagaimana perempuan itu jadi sebuah alat untuk bisa jadi bahan menyampaikan tanda-tanda yang womanable, sebagai bagian dari relasi kuasa.

Budaya masa, begitulah Umberto Eco menguliti peranan intelektual appocalipto dan integrato, dalam mempengaruhi kondisi sosial. Budaya masa mengikuti kondisi sosial yang terkesan begitu bebas. Intelektual integrato minim berteori, ia lebih terpaku pada perihal masifikasi, dan terkesan begitu praktis, seperti mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan pelbagai cara, termasuk memasukkan perempuan sebagai alat akumulasi.

Banyak strategi dilakukan oleh intelektual integrato, mendorong masifikasi atas apa yang ada di dalam kepalanya. Melalui penguatan branding dengan alat perempuan, menciptakan sistem budaya masa baru, sehingga masyarakat hanyut dalam alunan yang telah dibuat mereka. Intelektual apppcalipto, berperan sebagai tandingan untuk memperjuangkan kebijaksanaan.

Intelektual appocalipto sebagai cerminan, para pejuang hak asasi perempuan, dan beberapa subyek lain dengan menggunakan nalar kritis hingga kebijaksanaannya untuk menelaah dan menguliti problema hak dan eksistensi perempuan.

Margaretha Sih Setija Utami, kala menuliskan opini perihal feminitas 11 November 2002 di kompas, menyampaikan bahwasanya gerakan mengenai perempuan bukan hanya memperjuangkan nilai-nilai keibuan yang semakin ditinggalkan. Secara tidak langsung, gerakan yang diusung adalah hasil pengaruh budaya masa secara terstruktur.

Perlu adanya proses internalisasi dan rekonstruksi mengenai peranan kognitif juga diperjuangkan di samping intelegensi emosional dan sosial. Penguatan mental beberapa masyarakat perlu dilakukan secara kontinu. Pasalnya analisis, secara empiris-historis, dialektis, dan teoritis-praksis, perlu ditanamkan untuk dimanifestasikan untuk menjauhkan dari risiko pendiskriditan perempuan.

 Proses tersebut membutuhkan tenaga ekstra untuk memberikan keadilan bagi perempuan dengan menghilangkan prinsip patriarki, perlu perjuangan hebat dengan didukung internalisasi pengetahuan dan juga keterbukaan kepada masyarakat secara kuat.