Dewasa ini, perbincangan mengenai RUU KPK begitu hangat diperbincangkan khalayak luas. RUU KPK dianggap sangat melemahkan kedudukan KPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang berstatus independen dengan di dalamnya berpersepsi bahwa adanya Revisi UU KPK dapat menguntungkan para koruptor kelas kakap.

Sebagaimana kita ketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Revisi UU KPK terus bergulir di Senayan. Namun makin banyak kegelisahan mengemuka bila pada akhirnya pasal-pasal yang meresahkan dalam draf revisi UU KPK itu benar-benar disahkan.

Memangnya apa yang dikhawatirkan?

KPK sedari awal menyampaikan poin per poin dalam draf revisi UU KPK itu yang akan melemahkan pemberantasan korupsi. Revisi UU KPK awalnya diusulkan DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelahnya merumuskan Daftar Inventaris Masalah (DIM) mengeklaim mereduksi sebagian besar usulan dari DPR.

Namun ada satu hal yang perlu benar-benar disorot, yaitu tentang kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan terhadap suatu kasus korupsi. Memang kewenangan itu sedari awal KPK terbentuk belum ada karena disebut-sebut agar KPK sangat hati-hati mengusut suatu kasus agar benar-benar tidak cacat proses hukumnya.

Presiden Jokowi menilai kewenangan SP3 (surat pemberitahuan penghentian penyidikan) diperlukan bagi KPK. Namun Jokowi ingin jangka waktu 1 tahun yang tertera dalam pasal itu diperpanjang menjadi 2 tahun.

Dengan adanya kewenangan itu, dikhawatirkan KPK tidak akan pernah lagi menangani kasus-kasus besar. Kok bisa?

Karena penanganan semacam kasus korupsi itu sifatnya kasuistik. Membatasi waktu penanganan perkara justru akan mempersulit dan bukan tidak mungkin kasus-kasus besar tidak akan naik, misal e-KTP, BLBI, dan kasus-kasus korupsi di sektor kehutanan, perkebunan atau tambang. 

Kasus-kasus tersebut ditangani dalam waktu yang lama. Bukan tanpa alasan, karena memang KPK membutuhkan audit yang memakan waktu untuk menemukan potensi kerugian keuangan negara sebagai salah satu petunjuk pengusutan kasus.

Berbeda dengan kasus-kasus OTT yang memang maksimal proses penyidikan dilakukan 120 hari yang dihitung dari lama penahanan tersangka.

Sebagai contoh kasus dugaan korupsi terkait proyek e-KTP. Megaproyek itu direncanakan anggarannya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2010.

Tahun depannya, yaitu 2011, proses lelang berlangsung tetapi diselimuti kontroversi. Pada saat itu, KPK mulai memantau perjalanan proyek e-KTP hingga pada 2014 menjerat seorang tersangka, yaitu Sugiharto sebagai mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dua tahun berlalu atau pada 2016, KPK menetapkan tersangka baru, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Irman. Baru pada 2017, persidangan untuk 2 tersangka itu berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kasus ini pun masih bergulir di KPK hingga menjerat nama-nama besar seperti mantan Ketua DPR Setya Novanto. KPK juga memastikan kasus ini masih terus diusut.

Selain itu, ada pula kasus yang menjadi perhatian publik, yaitu yang terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Penyelidikan kasus terkait Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI dilakukan KPK sejak Januari 2013.

Barulah pada Maret 2017, KPK menetapkan tersangka pertama, yaitu mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Namun kasus ini dipenuhi kontroversi ketika Syafruddin dibebaskan Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi.

Padahal Syafruddin sudah divonis 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan pada pengadilan tingkat pertama dan vonisnya ditambah pada tingkat banding menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Baca Juga: KPK Tak Berkutik

Lalu ada lagi kasus yang baru-baru ini dirilis KPK, yaitu terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES). Kasus ini berkaitan erat dengan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) yang telah dibubarkan Jokowi pada tahun 2015.

Penyelidikan kasus semacam ini berlangsung sejak Juni 2014 hingga akhirnya pada Agustus 2019 KPK menetapkan seorang tersangka, yaitu Bambang Irianto sebagai Managing Director PES. Bambang juga disebut pernah menjabat sebagai Direktur Utama Petral. Kasus ini masih berlangsung di KPK.

Dengan kondisi seperti itu, bila revisi UU KPK digolkan dan akhirnya KPK memiliki kewenangan menghentikan penyidikan atau penuntutan, akankah tidak ada lagi kasus-kasus megakorupsi yang terbongkar di negeri ini?

Bermula Cicak vs Buaya

Kasus cicak vs buaya pada 2009 menjadi salah satu dugaan pelemahan KPK yang paling menyita perhatian. Istilah ini bermula dari wawancara Majalah Tempo dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri kala itu, Susno Duadji.

Laporan Majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2009 itu menampilkan judul yang dikutip dari kata-kata Susno Duadji, yakni “Cicak kok mau melawan buaya", yang segera viral melalui jejaring media sosial. Kata "cicak" diasosiasikan sebagai KPK, sedangkan “buaya" adalah kepolisian.

Susno Duadji, yang kemudian mengundurkan dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri pada 5 November 2009, diduga terlibat sejumlah kasus yang lantas dibongkar KPK, termasuk melalui mekanisme penyadapan.

Dua perkara utama yang menyeret keterlibatan Susno Duadji adalah kasus korupsi pengamanan dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan kasus PT Salmah Arowana Lestari (SAL) milik Anggodo Widjojo.

Nama Susno Duadji juga diduga terlibat dalam beberapa kasus lain, termasuk bailout Bank Century, kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang menyeret mantan Ketua KPK Antasari Azhar, hingga persoalan mafia pajak Gayus Tambunan.

Tak lama setelah itu, dua pimpinan KPK, yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, dituding telah menyalahgunakan wewenang. Beruntung, upaya kriminalisasi itu tidak berhasil setelah rekaman berdurasi 4,5 jam yang berisi permintaan bantuan Anggodo ke kejaksaan terungkap.

Serangan Legislasi Hingga Teror

Tulisan Labib Mutaqin dan Muhammad Edy Susanto bertajuk “Mengkaji Serangan Balik Koruptor terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya" dalam Jurnal Integritas (Juni 2018) menguak cara-cara upaya pelemahan KPK setelah kasus cicak vs buaya pada 2009 itu.

Pertama adalah uji materi UU KPK yang diajukan oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ujung upaya ini adalah untuk memperlemah KPK agar tidak bisa lagi menyelidiki penyelewengan di lembaga-lembaga yang sebelum penerapan UU itu tidak pernah tersentuh hukum penegakan pemberantasan korupsi.

Kedua, revisi UU KPK juga telah diajukan berkali-kali. Upaya revisi itu diduga bertujuan untuk mendelegitimasi eksistensi dan lingkup kewenangan KPK.

Ketiga, hak angket DPR. Hak angket ini muncul tak lama setelah KPK mengusut kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua DPR-RI kala itu, Setya Novanto.

Tak hanya melalui serangan legislasi, upaya pelemahan KPK bahkan dilancarkan melalui teror nyata, seperti yang dialami penyidik KPK, Novel Baswedan, pada 11 April 2017 silam. Novel disiram air keras oleh dua orang tak dikenal usai menunaikan salat subuh di masjid dekat rumahnya. Akibatnya, sebelah mata Novel mengalami kerusakan yang cukup parah.

Teror ini menimpa Novel di tengah penyelidikan kasus e-KTP yang sedang dilakukan KPK yang kemudian berhasil menjebloskan Setya Novanto ke bui. Dan hingga kini, siapa pelaku dan aktor intelektual yang mengincar Novel belum terungkap.

Sebelumnya, pada 2015, sejumlah penyidik dan pegawai KPK termasuk wakil ketua Bambang Widjojanto menerima ancaman pembunuhan. Kala itu, KPK sedang mendalami dugaan korupsi yang menyeret nama Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.

Sampai sekarang, upaya pelemahan KPK tampaknya masih berlanjut, termasuk dalam proses seleksi pemilihan calon pimpinan lembaga antikorupsi itu. Sekitar seribu pegawai KPK telah menandatangani petisi untuk menolak nama-nama calon pimpinan yang dianggap bermasalah dan dikhawatirkan justru bakal menghambat pemberantasan korupsi.

Petisi Pegawai KPK itu disampaikan karena masih menyakini bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mungkin berdiam diri menyaksikan upaya pelemahan KPK. Dengan poin-poin yang disampaikan tentang revisi UU KPK, saya kok yakin KPK betul-betul akan dimatikan jika Jokowi benar-benar menyetujuinya.

Rakyat Gelisah, Koruptor Bahagia

Saya menduga ada operasi senyap di balik cepatnya pembahasan revisi UU KPK di DPR. Saya berharap Presiden Jokowi bertindak menyelamatkan KPK. 

Ketika (revisi UU KPK) dibahas diam-diam, ketika KPK tidak dilibatkan bahkan drafnya pun KPK tidak tahu dan bahkan semua hal yang dibahas ini adalah isu yang disasar oknum-oknum tertentu. Ini kemudian berjalan seperti senyap sembunyi-sembunyi, cepat semua orang akan melihat ini sebagai hal aneh.

Saya menilai revisi UU KPK sangat jelas melemahkan KPK. Apalagi KPK sebagai pelaksana UU tidak dilibatkan. Tiga pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang, pun menyerahkan mandat pengelolaan KPK ke Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi sebelumnya menyetujui sejumlah poin revisi UU KPK yang menjadi inisiatif DPR. Salah satunya soal pembentukan Dewan Pengawas. Jokowi ingin penyadapan dilakukan dengan izin Dewan Pengawas.

Apalagi, berembus kabar revisi UU KPK akan diketok di DPR. Proses cepat pembahasan, termasuk ditekennya surat persetujuan dari presiden (surpres) dianggap sebagai kondisi yang tak normal. Karena itu, Jokowi diharapkan membuat langkah penyelamatan. Caranya, Jokowi didorong menarik wakil pemerintah dari pembahasan revisi UU KPK di DPR.

Pak Jokowi sebagai pemimpin negara harus memperhatikan kepentingan bangsa dan negara yang benar. Jangan biarkan kemudian langkah yang Pak Jokowi buat justru membuat bahagia koruptor dan menderitakan rakyatnya.