Researcher
2 tahun lalu · 1487 view · 5 menit baca · Politik islam_dan_demokrasi.jpg
Dikotomi Islam dan Demokrasi?

Integrasi Islam dan Demokrasi di Indonesia

Kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kristen buat Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua.

-Ir. Soekarno.

Islam dan demokrasi dianggap oleh kelompok Islam militan, terutama yang mencita-citakan khilafah—negara Islam—sebagai dikotomi yang tak mungkin disatukan. Dalam pandangan mereka, demokrasi tidak memenuhi syarat untuk membentuk masyarakat yang islami. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang melanggengkan kepentingan Barat atau yang mereka sebut sebagai musuh Islam. 

Akan tetapi, sebagai seorang akademisi yang fokus pada sejarah, pemikiran, dan gerakan Islam di Indonesia, saya berani mengatakan bahwa Indonesia merupakan contoh negara yang paling sukses mengakomodasi Islam dan demokrasi. Bukti kesuksesan itu dapat kita lihat mulai dari episode awal kemerdekaan Indonesia hingga masa kini.

Apakah Dunia Islam Mengakui Demokrasi?

Dunia Islam mengenal konsep musyawarah sebagai upaya penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan berdasarkan penilaian bersama untuk menimbang baik dan buruk. 

Dalam konsep ini, tidak semua pilihan mayoritas secara langsung menjadi keputusan, sebab substansinya adalah memutuskan yang terbaik (memberikan manfaat paling banyak) bukan yang paling banyak dipilih. Oleh karena itu, konsep musyawarah dalam Islam memang berbeda dengan demokrasi dalam segi pengambilan keputusan.

Dalam dunia Islam kontemporer, banyak tokoh yang berpendapat bahwa demokrasi tidak cukup memenuhi kriteria sistem politik yang islami. Al Maududi, Ayatullah Khomeini, dan Ali Syari’ati menegaskan bahwa dalam Islam, muslim hanya mengakui kedaulatan Tuhan, dan manusia memikul amanah sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. 

Oleh karena itu, pemerintahan bukanlah kedaulatan dari rakyat, tetapi pemerintahan yang dibuat untuk menjunjung kedaulatan Tuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syari’at. Pemikiran tersebut telah lama memberikan gambaran terhadap dunia Islam, bahwa Islam dan demokrasi merupakan dikotomi yang tak dapat didamaikan. 

Negara-negara muslim di Timur Tengah seperti Libia, Aljazair, Mesir, Sudan, Irak, Iran, dan Arab Saudi, tak terbiasa dengan demokrasi. Mereka telah lama berada dalam pemerintahan satu warna, meskipun tidak selalu warna “hijau”. Akibatnya, muncul gerakan-gerakan revolusioner Islam yang menentang demokrasi dan mengusung khilafah. Di Indonesia, keharmonisan Islam dan demokrasi tengah ditantang oleh Hizbut Tahrir Indonesia. 

Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar muslim tak dapat berdamai dengan demokrasi? Mari saksikan pengalaman Indonesia.

Islam dan Demokrasi pada Episode Kemerdekaan Indonesia

Indonesia harus berbangga memiliki Founding Fathers yang mampu menghadirkan nuansa islami dalam dasar negaranya, tanpa menciderai rakyat non-muslim. Dihapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta[1] merupakan bukti nyata bahwa demokrasi telah diaplikasikan mulai dari sejak republik ini berdiri, dan demokrasi itulah yang telah membawa bangsa ini menuju kesatuan dan integrasi.

Mohammad Hatta, wakil presiden RI pertama, dalam memoarnya berjudul “Islam, Masyarakat Demokrasi, dan Perdamaian” pada 1957, mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang agamis itu—dengan mayoritas pemeluk agama Islam—dapat hidup secara harmonis sebagai masyarakat yang demokratis, yang memegang teguh ajaran agama dan ilmu pengetahuan. 

Islam—begitu juga agama lainnya—berfungsi sebagai elan vital bagi para pelaku demokrasi, sebab ia memberikan pegangan kepada pemeluknya untuk berbuat kebaikan dan keadilan, sehingga masyarakat demokratis Indonesia itu dijiwai oleh semangat moral yang kuat. Dengan kata lain, agama memberikan ruh pada moral demokrasi.

Konsep Islam Nusantara

Konsep Islam Nusantara membuktikan bahwa Islam bersifat fleksibel, tidak anti kebudayaan dan demokrasi. Konsep ini mampu mengakomodasi masyarakat muslim Indonesia dengan demokrasi, kebudayaan asli, dan nasionalisme. Konsep ini juga memberikan pemahaman kepada muslim Indonesia bahwa yang perlu mereka capai adalah negeri yang islami, bukan sebuah negara Islam.

Dalam konsep ini pula ditekankan bahwa menjadi muslim tidak berarti harus serta-merta mengikuti kebudayaan dan kebiasaan bangsa Arab. Kita perlu hidup sebagai orang Indonesia dan berperan dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia, tanpa meninggalkan agama kita. Konsep ini memandang bahwa muslim Indonesia adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia.

Pengalaman Organisasi-organisasi Islam di Indonesia dalam Demokrasi

Indonesia berhasil mereduksi konflik-konflik agama hingga pada persentase yang tidak sampai menyentuh angka 10%. Berbagai ideologi dapat tumbuh di sini—kecuali komunisme yang masih menjadi hantu dalam sejarah—termasuk ideologi dari berbagai gerakan Islam yang turut mewarnai jalannya kehidupan politik di Indonesia. 

Bachtiar Effendi dalam bukunya Teologi Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi (2001) menuliskan bahwa politik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Islam, karena orang muslim Indonesia itu sendiri tidak akan melepaskan kegiatan politik di negeri ini.

Empat organisasi Islam dan basis masa terkenal di Indonesia, yaitu NU (Naudhatul Ulama), Muhammadiyah, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan Gerakan Tarbiyah (GT),  telah menunjukkan kontribusinya dalam demokrasi dan pembangunan. Keempat organisasi tersebut, sepanjang sejarahnya telah menunjukkan bahwa muslim Indonesia dapat tetap mengembangkan pemikiran Islam dan menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

Adalah Nurcholis Madjid, yang telah berjasa mendorong masyarakat muslim Indonesia pada masa Orde Baru untuk memandang agama dan negara dalam landscape politik Indonesia saat itu. Baginya, Islam harus dinilai dari semangat nilai-nilai yang dibawanya, bukan hanya dari segi simboliknya. Sebab, penyelenggaraan pemerintah yang dikembangkan pada masa Nabi Muhammad pun bersifat egaliter dan partisipatif.

Umat Islam yang bergabung dalam organsiasi-organisasi Islam tersebut kemudian menunjukkan peran dalam politik dan kehidupan demokrasi yang lebih luas pada masa reformasi. Mereka tidak hanya terlibat dalam politik praktis dalam partai politik bentukan masing-masing[2], tetapi juga berupaya menciptakan etika politik Islam yang bermartabat dan mendorong masyarakat untuk aktif dalam pemerintahan demokratis yang beragama.

Penutup

Umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas tidak perlu melakukan revolusi budaya dan politik seperti Iran pada 1979. Pun mereka tidak perlu mendirikan negara Islam seperti yang dicita-citakan oleh gerakan-gerakan Islam dari Syria sampai Kepulauan Sulu, sebab mereka tetap mampu menciptakan negeri yang islami dalam sebuah sistem demokrasi. 

Organisasi-organisasi Islam di Indonesia dapat berkembang, karena keberadaan mereka legal dan pemerintah memberikan mereka kesempatan dalam berpolitik, sekali pun organisasi-organisasi itu mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah. Kondisi yang sedemikian demokratis ini tidak ditemukan di negara lain di dunia Islam, kecuali di Indonesia. 

Dengan demikian, dunia dapat melihat contoh integrasi Islam dan demokrasi yang sukses melalui pengalaman Indonesia, sebuah pengalaman paripurna yang khas karakter bangsa Indonesia.

[1] Adalah Muhammad Hatta, seorang founding father yang berjanji tidak menikah sampai Indonesia merdeka, yang mengusulkan agar sila pertama yang tertulis dalam Piagam Jakarta sebagai berikut: “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Melaksanakan Syari’at Islam bagi Pemeluknya” diubah menjadi hanya “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Usul tersebut ia lontarkan setelah kedatangan Laksamana Jepang yang memberikan kabar bahwa rakyat non muslim di bagian Indonesia Timur siap untuk melepaskan diri dari NKRI jika sila pertama tetap memberikan keistimewaan kepada penganut agama Islam. Oleh karena pentingnya persatuan dibanding egoisme sebagian kelompok, maka Hatta dan KNIP menyetujui untuk menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut.

[2] NU menjadi basis partai politik PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Muhammadiyah berafiliasi dengan PAN (Partai Amanat Nasional), dan GT membentuk PKS (Partai Keadilan Sejahtera). 

Artikel Terkait