Ketika bicara tentang sesuatu, orang sering secara otomatis menjadikan Islam sebagai referensi. 

Tahun lalu ketika Ahok bicara soal bir, banyak yang mencacinya. Tentu saja tidak sedikit yang mengaitkan dengan agama dan etnis Ahok. “Ahok mencoba melegalkan minuman keras. Sengaja hendak merusak umat Islam dan generasi muda,” begitu tuduhannya, disertai berbagai umpatan.

Hello? Minuman keras memang legal di negeri ini. Artinya, boleh diproduksi, dijual, dan dikonsumsi, tentu saja dengan sejumlah syarat. Syarat-syarat itu diatur dalam peraturan perundang-udangan. Bagaimana kita bisa mengatakan tidak legal kalau ada aturannya?

Sama halnya dengan isu LGBT. Orang-orang menolak LGBT, ya silakan. Tapi sebenarnya yang ditolak itu apa? Legalitas pernikahan gay? Emang siapa yang mau melegalkan? Tidak ada kegiatan pembahasan UU atau sejenisnya yang bertujuan mengubah peraturan tentang pernikahan, pencatatan sipil, dan sebagainya. Jadi, yang ditentang apa? 

Soal hubungan seksual sesama jenis, sejauh yang saya tahu, tidak ada larangan, selama tidak mencakup soal pelecehan seksual. Tegasnya, selama suka sama suka, silakan.

Tapi bukankah itu semua diharamkan dalam Islam? Iya. Sayangnya atau untungnya, negara ini tidak diatur dengan hukum Islam. Hanya ada sebagian kecil urusan dibolehkan memakai aturan Islam, yaitu urusan yang terkait dengan ranah pribadi umat Islam, seperti pernikahan dan waris. Itu pun diterapkan di bawah payung besar hukum nasional. Jadi orang Islam mau mengap-mengap keberatan, tidak ada pengaruhnya.

Begitulah, banyak orang yang seperti hidup dalam mimpi. Mereka bermimpi bahwa ini negara Islam, ditegakkan dengan hukum Islam. Padahal bukan. 

Dalam hampir setiap kasus, mereka berharap pemerintah bertindak dalam kerangka hukum Islam. Kan kalian para pemimpin adalah kaum muslim juga, begitu kira-kira basis tuntutan mereka. Lha, memang mereka muslim, tapi mereka mengemban amanat konstitusi, bukan agama.

Begitulah. Banyak muslim yang gagap dalam bernegara. Lebih dari separuh pikiran mereka terus membisikkan keyakinan bahwa di negeri ini berlaku hukum Islam, padahal tidak. Ada pula yang mencoba memanipulasi Pancasila dan agama-agama lain.

“Kan sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, wajar dong kalau negara ini diatur dengan norma-norma agama.” Lalu mereka mengigau, ”Kan semua agama melarang LGBT. Kan semua agama mengharamkan miras.” No, no, no, no. Itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah tidak ada regulasi yang melarangnya. Titik.

Di sisi lain, orang-orang ini sering pula melecehkan hukum. Ketika ada sesuatu yang menurut mereka tidak cocok, dengan enteng mereka akan bilang, ”Itu kan aturan buatan manusia, boleh dilanggar. Yang penting kita tidak melanggar aturan Allah. Yang buat aturan itu malah sering melanggar aturan Allah, jadi kenapa kita mesti patuh sama aturan mereka?” 

Maka orang-orang ini bisa dengan enteng melanggar aturan lalu lintas, mengakali pajak, dan seterusnya.

Lucu pula, mereka rajin memperalat aturan kalau menguntungkan. Coba lihat pada urusan pembangunan gereja, atau penyebaran agama, misalnya. Fasih betul mereka merapal pasal-pasal dalam aturan itu. Bahwa untuk bangun rumah ibadah perlu rekomendasi dari penduduk sekitar. Bahwa tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama untuk pindah agama. 

Tapi ya itu, hanya untuk orang lain. Di saat lain, mereka bangga dengan pelanggaran hukum yang sama, bila itu menyangkut kepentingan mereka. Mereka mendirikan rumah-rumah ibadah, bahkan tanpa izin sama sekali.

Bagi saya, ini adalah orang-orang sesat dalam bernegara. Mereka ini bukan komponen penegak negara, melainkan sekadar benalu, parasit dalam negeri ini. 

Maka kepada mereka, ini harus terus-menerus kita sampaikan informasi dan argumen, pengingat, bahwa negeri ini adalah negeri sekuler. “Terapi” ini mungkin sedikit menyakitkan buat mereka. Tapi itu perlu, agar mereka sadar.