Ini Juli yang muram. Pandemi Corona yang sebelumnya diprediksi pemerintah berakhir bulan ini, setelah memuncak di Mei, meleset hingga tak lagi terprediksi. Artinya, ragam dampak selain kesehatan dan ekonomi berpotensi terjadi.

Jauh hari, Azyumardi Azra interupsi, “Simaklah hati nurani rakyat wahai para elite politik dan pemerintah. Cobalah tumbuhkan empati dan buang jauh-jauh politik tuna-empati sebelum keadaan memburuk.” Politik Tuna-Empati, Kompas (16/04/2020).

Hasil riset LSI Denny JA bertajuk Kecemasan Publik di Zona Merah, yang dirilis awal Juli juga mewanti tentang persepsi publik yang berpotensi mengubah krisis kesehatan dan ekonomi menjadi krisis sosial dan politik. Sepanjang lembaga ini melakukan survei opini publik sejak 2003, belum pernah mereka menemukan kecemasan publik setinggi saat ini, mencapai 74,8 persen. Situasi masyarakat diibaratkan rumput kering, mudah dibakar. 

Ini Juli yang muram. Membuat seorang pendukung sejati, Abdillah Toha, lunglai tak mengerti soal ke mana pemimpin bangsa ini membawa kita pergi. “Sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa dukungan saya kepada Presiden Jokowi masih dapat dipertanggungjawabkan,” katanya. 

Banyak kekecewaan yang dihampar pendiri Kelompok Penerbit Mizan ini, di antaranya, UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU KPK. Juga, ia menggaris-bawahi soal sikap Jokowi sebagai seorang ayah yang menduduki kekuasaan tertinggi, membiarkan putranya, yang menurutnya, masih hijau dan tidak berpengalaman maju sebagai Calon Wali Kota.

Penulis “10 alasan kenapa saya memilih Jokowi” yang dulu viral itu akhirnya mengakui, setelah menjelaskan banyak anomali yang ia sebut “kinerja yang mencuatkan berbagai kejutan yang menimbulkan kerisauan”, bahwa Presiden yang benar-benar berasal dari rakyat, tidak cukup untuk menjadikan seorang pemimpin yang efektif. Karena itu, ia melaung untuk meringankan beban moral yang dipikulnya: Ke Mana Jokowi Akan Membawa Kita? Qureta (10/07).

Ini Juli yang muram. Mendorong Chusnul Mar’iyah, Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, menulis surat terbuka kepada Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai pemenang Pileg dan Pilpres 2019.

“Saya ingin menyampaikan bahwa kondisi bangsa Indonesia saat ini sangat memprihatinkan… Sedang di ambang krisis dari berbagai lini kehidupan,” jelasnya, beserta persoalan RUU HIP—telah berganti nama menjadi RUU PIP—dan lainnya, yang bila dijejer dalam satu barisan, akan jauh lebih panjang dari suratnya tertanggal 12 Juli 2020 itu. 

“Apakah Ibu tahu bagaimana kondisi penduduk asli bangsa ini? Kondisi anak-anak dari Papua sampai Aceh? Kondisi ibu-ibu rumah tangga, penjual sayur, penjual makanan, buruh yang pabriknya ditutup? Ekonomi kita bangkrut? Ibu Mega, apakah Ibu tahu bahwa 1 persen penduduk Indonesia menguasai 49 persen kekayaan? 72 persen tanah di negara ini dikuasai oleh 1 persen penduduk?” tanyanya, penuh prihatin.

Termasuk soal impor bawang, beras, garam, dan cabe. “Bahkan Ibu Mega, OB, tukang batu pun harus diimpor?” Ada emosi yang menjerit dan tangis yang merintih pada suratnya itu. 

Ini Juli yang muram. Banyak yang terkulai karena kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Dulu, jauh lebih muram, hingga melahirkan dua dekrit. Pertama, Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959, tentang pembubaran Konstituante, diberlakukannya kembali UUD 1945, serta dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). 

Kedua, dekrit 23 Juli 2001 yang dikeluarkan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentang pembekuan MPR dan DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan pembekuan Partai Golkar.

Dua dekrit Juli itu berujung cerita berbeda. Dekrit 5 Juli 1959 meretas demokrasi terpimpin. Sementara Dekrit 23 Juli 2001 menuai pemakzulan.

Ini Juli yang muram. Agar tidak semuram Juli yang melatari dua dekrit itu, tak salah relaksasi sembari membaca peristiwa politik pada 4 Juli 1927, saat Sukarno mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia. 

Nasionalisme yang dipilih Sukarno sebagai haluan ideologi partai tak lepas dari situasi muram saat itu, akibat tumbangnya dua kekuatan politik antikolonial. Sarekat Islam pecah dari dalam, dan PKI yang memberontak diberangus. Para aktivis pergerakan kehilangan pandu, hingga jalan sendiri-sendiri karena seringnya terlibat debat tanpa solusi.  

Sukarno lalu menyerukan gerak padu melalui tulisan “Nasionalisme, Islamisme, Marxisme” di majalah Indonesia MoedaSukarno percaya, bahwa nasionalisme mampu menyatukan berbagai perbedaan dan melempangkan jalan menuju kemerdekaan. “Konsepsi nasional Indonesia yang tidak mempunyai kaitan keagamaan maupun kedaerahan tertentu mulai diterima secara luas di kalangan elite,” tulis MC. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern.

18 tahun kemudian, setelah melewati jalan berliku memanggul nasionalisme yang diyakininya, Sukarno bersama Hatta membaca proklamasi. Sampai disini, mari menggeledah diri, agar kita peduli, minimal, untuk keluar dari kemuraman Juli akibat pandemi ini. Karena di luar, masih ada gerimis dan hujan Juli yang perlu dinikmati.