Mahasiswa
3 tahun lalu · 256 view · 3 menit baca · Budaya artikelkeadilansosial.jpg
foto: fuzzleminds.com

Ingat, Jangan Lupakan Keadilan

Pernahkah kita berpikir bahwa akhir-akhir ini kita selalu disibukan dengan pertarungan politik yang tak kunjung usai. Setelah pertarungan dua kekuatan politik di Pilpres 2014 kemudian masuk ke pertarungan Pilkada serentak di masing-masing daerah.

Setelah Pilkada serentak usai, masuk lagi ke pertarungan Pilgub. Meski akan dilaksanaka pada tahun 2017, namun hawa panas pertarungannya sudah sedari lama terasa. Dan tidak menutup kemungkinan, Pilpres 2019 yang waktunya masih lama, pemanasan dan amunisi politiknya sudah dari sekarang dipersiapkan.

Meski hal tersebut sah-sah saja, namun pada akhirnya kita sebagai warga negara hanya melakukan hal-hal temporal sesaat dan melupakan sesuatu yang inti dan prinsipil dari hanya sekedar dukung-mendukung jagoan ataupun serang-menyerang lawan. Sesuatu yang inti dan prinsipil dari apa yang seharusnya kita lakukan adalah mewujudkan keadilan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui tulisan ini, saya hanya bermaksud untuk sekedar mengingatkan tentang satu prinsip dasar yang wajib kita pikirkan dan wujudkan secara bersama, yaitu keadilan. Secara sederhana dan mendasar, saya akan mencoba menggambarkan sedikit tentang konsepsi keadilan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang merdeka, ia diberikan kehendak bebas untuk memilah dan memilih serta untuk melakukan apa pun yang dikhendakinya. Kemerdekaan adalah Hak Asasi yang melekat dalam diri manusia. Namun demikian, kemerdekaan manusia tersebut tentu akan menjadi problem tersendiri ketika berada dalam konteks sosial kemasyarakatan.

Pembatasan atas kemerdekaan manusia tersebut tentu menjadi keniscayaan demi tegaknya keadilan dalam tatanan masyarakat. Keadilan adalah nilai dasar yang wajib hadir dalam kehidupan masyarakat. Lantas muncullah pertanyaan, siapakah yang berwenang untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan di dalam tatanan masyarakat tersebut?

Menurut Nurcholish Madjid (Cak Nur) di dalam naskah Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP), Negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting dan pemerintah adalah susunan pimpinan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh sebab itu pemerintahlah yang pertama-tama berkewajiban menegakkan keadilan. Lebih lanjut Cak Nur menyatakan, menegakkan keadilan mencakup penguasaan atas keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan pribadi yang tak mengenal batas (hawa nafsu).

Tak jarang pemangku kekuasaan selalu lupa dan alfa bahwa dari setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya harus syarat keadilan. Jika dari setiap kebijakan pemerintah mengandung nilai-nilai keadilan, maka sudah dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut merupakan suatu bentuk dari kebajikan dan kebijaksanaan. Cak Nur menegaskan bahwa menegakkan keadilan adalah amanat rakyat kepada pemerintah yang mesti dilaksanakan.

Jika keadilan tidak dapat dihadirkan oleh pemerintah, maka yang terjadi adalah kekacauan karena saling beradu antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lainnya, serta adanya ketimpangan dalam batas yang tidak proporsional antara si miskin dan si kaya. Dan dalam kondisi seperti itu, kehadiran negara tidak lagi relevan dan bermanfaat serta mubadzir adanya.

Negara Adil Makmur tentu merupakan konsepsi ideal yang diandaikan adanya, sehingga banyak para akademisi berpikir keras untuk merumuskan gagasan tersebut. Ibn Sina misalnya, di dalam kitabnya yang berjudul al-Syifa di Maqolah kesepuluh, ia menyebutkan ada tiga bentuk negara ideal yang harus diwujudkan di dalam tatanan masyarakat.

Pertama, al-Madînah al-fâdhilah (Collectiviic State), yaitu negara yang bercorak kemasyarakatan (civil society). Bentuk negara ini mengandaikan adanya suatu masyarakat ideal yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Meski sama dalam penamaan yang dipakai oleh al-Farabi, namun Ibn Sina memberikan karakter-karakter khusus yang berbeda.

Kedua, al-Madînah al-Âdilah (Just State), yaitu suatu bentu negara yang memegang teguh prinsip-prinsip hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Bagi Ibn Sina, keadilan haruslah meliputi aspek ekonomi, dalam arti pembagian yang adil dan proporsional.

Ketiga, al-Madînah al-Hasanah al-Masîrah (Moralistic State), yaitu suatu bentu negara yang menjunjung tinggi moral dan akhlak. Dalam konsepsi negara semacam ini, masing-masing individu, masyarakat, dan negara harus bersikap dan berbuat menurut aturan akhlak yang utama dan harus menundukkan dirinya kepada hukum moral yang tidak tertulis.

Alhasil, pesan yang ingin saya sampaikan dari ulasan sederhana ini adalah bahwa memerintah di negara yang menganut sistem demokrasi ini terbatas waktu dan tidaklah lama. Jadi dari waktu yang singkat itu, seharusnya pemerintah memanpaatkan waktu sebaik mungkin, jangan sampai hanya demi mengejar popularitas dan pencitraan semata, kebijakan dan program-program yang dihasilkan tidak berpatokan pada prinsip-prinsip keadilan.

Yakinlah bahwa pada dasarnya dari setiap kebijakan itu harus berbanding lurus dengan kebajikan, dan bukanlah suatu bentuk kebijakan jika seandainya bertentangan dengan nilai-nilai kebijaksanaan. Mewujudkan keadilan di dalam tatanan masyarakat adalah suatu bentuk kebijaksanaan yang maqom-nya setingkat para nabi dan failasuf. Semoga !!!