Saya kesal sama truk-truk itu!

Pagi itu saya harus buru-buru meluncur ke rumah sakit dan perjalanan bisa memakan waktu lebih dari satu setengah jam. Saya berangkat jam 6.00 dan harus sampai jam 7.30. Tetapi, perjalanan saya terhambat ketika truk-truk pengangkut sawit berjejer berjalan lambat sekali.

Saya hitung, ada sekitar lima unit truk di depan dan ingin saya mengumpat, “f**k you!” atau “You d*mn!”. Tapi saya urung, karena saya yakin sopir-sopir truk itu tidak bakalan mengerti umpatan saya.

Truk itu berjalan gondal-gandul layaknya melambai-lambai. Saya taksir muatan tonase-nya melebihi batas yang bisa diangkutnya. Ketika truk itu melewati jalan yang berlubang-lubang disitulah titik masalahnya. Ia harus berjalan pelan sekali sambil bergoyang-goyang dan hampir saja muatan itu ambyar.

Mobil saya stuck terjebak di belakang truk-truk itu jadi tidak bisa melaju cepat. Saat itu saya juga mengutuki jalan yang berlubang, karena itulah pasal awal saya terjebak dalam rantai pawai truk sawit tersebut.

Jalan kecamatan itu sudah lama berlubang, belum ada yang memperhatikan karena memang ia tidak suka mencari perhatian. Saat saya bertanya ke beberapa orang soal kenapa Pemkab tidak membetulkan jalan itu, jawabannya adalah karena jalan itu tanggung jawab Pemprov.

Dalam hati saya langsung bertanya-tanya. Soalnya, selama ini Pemprov juga seolah-olah tidak tau pasal jalan rusak itu. Ah, entahlah, memang kebanyakan pejabat yang sudah duduk di kursi pimpinan sering sengaja melupakan jalan pulang. Namun yang masih berkecamuk di hati saya adalah mengapa antar pemerintah bisa saling lempat tanggung jawab. Jadi masalah jalan tanggung jawab siapa?

Lalu, secara awam saya mencoba menganalisis penyebab jalan itu bisa hancur lebur begitu. Salah satunya memang karena truk-truk pengangkut yang kadang-kadang diluar batas wajar jumlah muatannya. Batas muatan yang seharusnya hanya 8 ton, dipaksa untuk mengangkat 10-12 ton.

Anehnya, selama ini dari pihak pemerintah sendiri tidak memberikan sosialisasi tentang aturan berapa ton batas maksimal muatan angkutan yang bisa dibawa. Karena memang jalan itu juga tidak kuat, rapuh, dan dikerjakan asal-asalan, maka lama-kelamaan ia berlubang. Lubang itu semakin lama semakin banyak dan menjalar-jalar.

Rata-rata, pengerjaan proyek jalan di Indonesia tampak kurang berkualitas. Kekuatan aspal misalnya, hanya sekedar melapisi beberapa centimeter dan mudah sekali ambrol. Maka sempurnalah keadaan saling tuding antara sopir truk sawit yang memuat angkutan berlebih dan pemeritah yang membangun jalan kurang maksimal. Bagi saya, keduanya bermasalah tapi pemerintah yang bertanggung jawab.

Rentetan kejadian tersebut membuat saya ingin mengulas lebih dalam soal proyek-proyek pembangunan secara umum di Indonesia. Meskipun secara kasat mata di media massa terlihat pembangunan yang begitu gencar oleh pemerintah mulai dari jalan tol, bandara, pelabuhan, gedung perkantoran dan universitas, tetapi ada hal dibalik ngebutnya pembangunan tersebut yang perlu ditelisik lebih dalam.

Pembangunan proyek sudah barangtentu dipengaruhi paling tidak oleh dua hal, yakni ekonomi dan politik. Dari segi ekonomi misalnya, kontraktor pembangun biasanya mengikuti tender yang diadakan pemerintah sebagai pemberi proyek. Demi persaingan bisnis, tentu saja para kontraktor berlomba-lomba untuk mengusulkan harga serendah-rendahnya dengan harapan hasil sebaik-baiknya.

Namun secara logika saja usulan kontraktor itu sudah tidak masuk akal. Karena hukum di dunia ini dalam bidang ekonomi khususnya jelas berlaku istilah ada uang ada kualitas. Dengan kata lain, proyek yang mengedepankan biaya murah sudah bisa ditebak hasilnya juga akan corrupt. Sayangnya kebanyakan proyek pemerintah memang menyasar kepada kontraktor yang bisa memberi harga semurah-murahnya tanpa peduli ketahanan, terutama proyek jalan.

Dari segi politik lebih parah lagi. Dalam satu proyek saja banyak pihak-pihak yang mulai merasa bisa mengambil keuntungan sendiri dari dana segar pemerintah. Penyelewengan dana atau korupsi masih menjadi momok pemerintah yang sampai sekarang tidak tau mana pangkal ujungnya. Dana proyek yang sedang berjalan rentan dan rawan untuk disalahgunakan dan tidak ketahuan kemana rimbanya. Pembangunan yang seharusnya memuaskan, karena sebagian dananya di-tilep, menjadi seadanya.

Pemerintah sudah semestinya memastikan dua hal yang mempengaruhi jalannya sebuah proyek tersebut. Pastikan jangan hanya mengejar harga “murah meriah” saja tetapi lebih baik pertimbangkan kualitas dan ketahanan. Masa negara besar dan kaya akan sumber daya alam ini cuma menerapkan prinsip asal jadi??

Lalu, pastikan juga pengawasan pembangunan yang dananya rentan serta rawan diselewengkan. Memang belum ada pemecahan konkrit masalah korupsi dan sekeluarganya, tetapi pengawasan langsung terhadap keuangan proyek perlu lebih dipertegas lagi.

Setelah itu, hendaknya pemerintah menindak tegas pihak-pihak tertentu yang melanggar ketentuan yang menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum tersebut. Misalnya, para toke sawit yang memaksakan muatan berlebihan ke mobil truk sehingga kekuatan jalan umum tidak sanggup menahan beban dan menyebabkannya rusak. Buat dan sosialisasikan aturan penggunaan fasilitas serta sanksi yang akan diterima oleh pelanggar.

Penerapan sanksi yang tegas pada pelanggar yang merusak fasilitas umum harus diutamakan. Bagaimanapun, yang salah harus tetap diberi deterent effect atau efek jera sehingga tidak ada lagi yang mengulangi. Perlahan, ketika kualitas sarana umum bisa diandalkan dan ketertiban penggunanya dapat dijalankan, maka masalah kerusakan seperti jalan yang berlubang akan teratasi.

Dan saya berharap tidak ada lagi terhalang mobil sawit yang berjejer saat buru-buru ke rumah sakit. Gitu aja kok repot!