Sikutku terasa sakit, membuat saya sadar bahwa sedari tadi terlena dengan percakapan. Lama saya bertopang dagu.

Malam itu saya kumpul bersama teman-teman. Mereka membicarakan kontestasi politik di daerah. Saya terkesan, retorika dan analisis itu begitu mengagumkan. Es Milo dingin mencair di dalam gelasku. Luarnya berembun, tak terasa sebelum tandas.

Saya tak tahu mau menimpali bagaimana, membicarakan hal apa, supaya tidak menjadi orang yang paling diam di antara orang-orang hebat ini. Saya jadi sadar kasta, memang sense saya bukan di situ. Meski menurut teman-teman—dengan segala pujian yang mematikan (patende) itu—saya pantas maju ke gelanggang politik.

Tahun ini (2020) adalah tahunnya Pilkada, termasuk di daerahku. Sejumlah calon sudah terang-terangan menampilkan diri ke publik, baik yang sudah mendapat pasangan maupun masih single. 

Wajah-wajah mereka terpajang di papan banner, melintang di atas kepala pengguna jalan. Tokoh-tokoh itu berhasil menyihir sebagian kalangan untuk melafalkan nama mereka layaknya zikir harian—melebihi zikir dengan lafal asma Allah.

Saya mengangguk-angguk, pura-pura paham dan tetap berupaya bertahan duduk bersama para analis politik yang punya pengalaman bertarung ini. Tak enak juga memisahkan diri untuk sekadar nyudut membaca koran atau buku, dikira nanti tak menghargai pertemanan. Sementara saya dihargai dengan cerita-cerita indah itu, yang membuat saya terkesima dan diam.

Sebagian sudah masuk kepada pihak lawan, menertawakan, dan menganggap kekuatan mereka ecek-ecek. Lainnya mulai mencela pribadi-pribadi non-politis yang kurang andil dalam meloloskan ideologi melalui perjuangan politik.

Meski menarik, sayangnya di antara tokoh yang mereka agungkan itu, terkenalnya karena kebesaran nama yang dibangun melalui uang dan pencitraan. Bukan dari isi kepala dan program mutakhir yang ditawarkan. Akhirnya, saya tak tertarik dan pamit.

Saya lalu membayangkan sosok Fahri Hamzah, politisi kontroversial, berani, tapi juga menjengkelkan—mulutnya tak mau diam dan kelihatan egois dalam mempertahankan pendapat—itu, rupanya memiliki semesta gagasan yang tertuang di bukunya.

Sewaktu masih kuliah dan aktif di HMI, saya tertawan oleh bukunya yang lumayan tebalnya, saat berkunjung ke sekretariat. Judulnya "Negara, Pasar, dan Rakyat". Teman saya punya koleksi "Daulat Rakyat". Belakangan terbit bukunya "Arah Baru Pemberantasan Korupsi", dan ada beberapa lagi yang tak saya hafal satu per satu.

Saya selalu tidak setuju dengan pandangan-pandangan Fahri Hamzah, terutama caranya dalam menyampaikan pendapat. Kasar dan menyudutkan. Tapi saya akui, bahwa orang ini luar biasa, menempuh karier politik tidak membuatnya lantas lupa terhadap produksi gagasan yang harus dibaca oleh khalayak.

Gubernur DKI Anies Baswedan punya buku "Merawat Tenun Kebangsaan", ia juga mengantar buku "Army of Roses" punya Barbara Victor, kisah-kisah perjuangan muslimah Palestina melawan militer Israel. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah punya buku "Mengukir Paradigma Menembus Tradisi", juga "NU, Perempuan, Indonesia". Kedua Gubernur ini juga aktif menulis di koran.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menulis beberapa buku serius, dan juga buku kumpulan puisi "Membasuh Hati di Taman Kehidupan". Presiden Gus Dur tak usah ditanya. Selain punya banyak buku, juga punya banyak tulisan mengantar buku, meneruskan jejak Presiden Soekarno yang juga rajin menulis buku.

Mengapa para politisi dan juga para pemimpin negeri perlu punya tulisan? Sebab tulisan adalah bukti autentik sebuah gagasan. Tanpa tulisan, gagasan hanya akan seperti asap rokok yang lenyap ketika habis tembakau terbakar api. Sisanya jadi abu.

Tulisan memuat gagasan yang terpisah dari pemikirnya. Sehingga pada saat empunya lupa atau tersandera dengan sistem oligarki yang kuat, gagasan autentiknya bebas melanglang buana di luar.

Di luar sana, pemimpinnya banyak yang bisa menulis di koran, buku, maupun website. Di daerah saya, tak pernah saya menemukan pemimpin ataukah para politisi menulis di koran, apalagi di buku. Mereka yang menulis hanya dari kalangan akademisi, mahasiswa, pegiat sosial, praktisi hukum, maupun para penyelenggara pemilu.

Jadinya saya tak tahu, gagasan pemimpin saya seperti apa, dan gagasan para politisi yang saya pilih di pileg seperti apa? Yang saya tahu—itu pun dari masyarakat—para kontestan politik jagonya mengumbar janji dan menyebar amplop. Citra itu tak pernah hilang, dari dulu hingga kini.

Saya jadi lesu, tak ada figur politik yang perlu dikagumi. Meski sebenarnya mereka menunjukkan potensi memimpin yang baik, sayangnya tak ada parameter gagasan yang bisa kita ukur bersama.

Tapi entah mengapa kawan-kawan saya begitu membanggakan benih-benih muda yang punya ambisi dan bakat bertarung. Tokoh-tokoh muda yang ketika berbicara, retorikanya sama saja dengan yang lain. Tak ada teori, tak ada tulisan, dan tak ada komitmen untuk kemakmuran rakyat.

Yang ada, mereka dengan begitu bangga berada di jalan politik, dan memandang nomor dua jalan yang lain. Mereka tanpa sadar merendahkan sesuatu yang mestinya mereka perjuangkan. Saya jadi ragu, apakah ini hanya akan membuktikan bahwa memperjuangkan kepentingan rakyat lewat jalan politik hanyalah sebuah lipstik penghias bibir, untuk kesekian kalinya.

Untuk saya dan yang senasib akan tetap berada pada sisi yang subordinat, karena tidak memilih jalan politik praktis. Jika perlu, saya dengan yang senasib harus pengertian terhadap para penempuh jalan politik, sementara saya harus dusudutkan dan harus legowo menerimanya, "Kamu kan tidak punya kepentingan politik!".

Saya harus pamit ke teman-teman malam itu. Tempat saya bukan di sini, tempat obrolan kaum kelas atas yang bicaranya melangit, hasratnya ingin menguasai negeri. Biarlah saya pulang, kembali ke bilik sunyi, tempat saya harus merenungi dosa-dosa. Mungkin memang saya yang keliru.