Industri kertas dunia telah melibatkan banyak pihak dalam memastikan agar tidak bertentangan dengan berbagai prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pengetahuan dan pemahaman ini menjadi perlu dan penting bagi siapa pun, bahwa pembangunan dan peradaban manusia tidak bisa dikalahkan oleh kepentingan untuk akumulasi kapital semata. 

Ada beragam skema untuk memastikan bahwa industri kertas dan pembangunan berkelanjutan bisa seiring-sejalan. Dengan sayarat bahwa semua pihak harus mau dan mampu untuk memahami kepentingan pihak-pihak yang lain, tanpa saling merugikan, tetapi justru saling bermanfaat dalam keharmonisan. 

Oleh sebab itu, perlu skema industri kertas yang dikelola dengan sensitif pembangunan berkelanjutan dan juga demokratis.

Industri Kertas Global

Mengutip dari FAO Yearbook Statistics: Forest Products, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2005 - 2015, produksi kertas secara global dimanfaatkan, di antaranya untuk (1) kertas tisu yang trend produksi cenderung stabil dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015; (2) media massa cetak mengalami kecenderungan untuk turun dalam penggunaan kertas; 

(3) kertas untuk percetakan dan penulisan mengalami naik-turun, namun cenderung stabil; dan (4) kertas sebagai bahan kemasanlah yang mengalami kecenderungan untuk naik meskipun sempat turun pada tahun 2009 dan 2013.

Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) dalam buletin mereka edisi Mei – Agustus 2014 menyebutkan bahwa fenomena paperless yang saat ini sedang merebak disinyalir tidak akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan industri pulp dan kertas di dunia maupun di Indonesia. 

APKI mengutip laporan yang dirilis oleh The Economist (2012), konsumsi kertas dunia akan meningkat sebesar 50% dalam 30 tahun terakhir. Prospek industri kertas ke depan juga diprediksi cukup baik karena produk kertas tidak dapat dipisahkan dengan gaya kehidupan sehari-hari.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2018) menyatakan, pulp dan kertas menjadi salah satu industri yang berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Kinerja ekspor industri kertas menduduki peringkat pertama dan industri pulp peringkat ketiga untuk ekspor produk kehutanan selama 2011 - 2017. 

Pada 2017, kedua industri menyumbang devisa negara sebesar 5,8 miliar dolar AS. Kegiatan ekspor pulp sebesar 2,2 miliar dolar AS ke beberapa negara tujuan utama, Cina, Korea, India, Bangladesh, dan Jepang. Ekspor kertas sebesar 3,6 miliar dolar AS ke Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, Vietnam, dan Cina. 

Industri pulp dan kertas mampu menyerap 260 ribu tenaga kerja langsung dan 1,1 juta tenaga kerja tidak langsung. Industri ini tergolong sektor padat karya dan berorientasi ekspor sehingga wajib didorong perkembangannya.

Memastikan Industri Kertas Global Berkeadilan?

UN Global Compact (UNGC) merupakan inisiatif yang diprakarsai oleh Kofi Anan, mantan Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2000 sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan di dunia terhadap pembangunan berkelanjutan. 

UN Global Compact memiliki anggota bisnis dan non-bisnis, 9.997 perusahaan, 162 negara, dan telah menerbitkan 61.248 Laporan Publik. Para anggota berinisiatif dan berkomitmen sukarela mengikuti 10 prinsip umum, antara lain di bidang:

(1) hak asasi manusia di dalamnya ada dua prinsip, yaitu prinsip bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan hak asasi manusia yang dinyatakan secara internasional, dan prinsip memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia;

(2) ketenagakerjaan di dalamnya ada prinsip bisnis harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama, prinsip penghapusan semua bentuk kerja paksa dan kerja wajib, prinsip penghapusan pekerja anak secara efektif, dan prinsip penghapusan diskriminasi berkenaan dengan pekerjaan dan pekerjaan; 

(3) lingkungan di dalamnya ada prinsip bisnis harus mendukung pendekatan pencegahan terhadap tantangan lingkungan, prinsip melakukan inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar, dan prinsip mendorong pengembangan dan difusi teknologi ramah lingkungan;

(4) antikorupsi di dalamnya ada prinsip bahwa bisnis harus bekerja melawan korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dan penyuapan. 

10 prinsip UNGC tersebut berlaku untuk semua industri, termasuk industri untuk industri pulp dan kertas.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada tahun 2018 menyatakan memacu industri pulp dan kertas untuk meningkatkan teknologi dalam menghasilkan produk. Salah satunya meminta pada pelaku industri untuk menerapkan pengolahan yang ramah lingkungan. Hal itu penting sehingga lingkungan tetap terjaga, meski bahan baku industri ini mayoritas dihasilkan dari alam.

Forest Peoples Programme (FPP), sebuah organisasi hak asasi manusia yang bekerja dengan masyarakat hutan dari seluruh dunia untuk mengamankan hak mereka atas tanah dan mata pencaharian mereka, dan bekerja bersama lebih dari 60 organisasi mitra yang mewakili masyarakat adat dan komunitas hutan dari seluruh dunia, menyatakan bahwa:

“Masyarakat adat memiliki hak, yang diakui dalam hukum internasional, untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas pembangunan yang direncanakan yang akan mempengaruhi mereka, dan semakin banyak perusahaan pulp dan kertas kini berkomitmen untuk menghormati hak-hak ini serta hak-hak masyarakat setempat yang terkena dampak operasi mereka. 

Meskipun demikian, implementasi dari komitmen-komitmen sosial ini serta tindakan-tindakan yang diusulkan untuk memperbaiki kerugian di masa lalu berjalan dengan lambat.”

FPP juga menyebutkan bahwa jutaan hektare lahan hutan masyarakat telah diambil alih untuk perkebunan kayu pulp, termasuk di Brasil, Chili, Indonesia, dan Amerika Utara yang menimbulkan sengketa tanah, konflik sosial, dan pemiskinan. Namun, karena kampanye LSM, permintaan pasar untuk pulp dan kertas yang bebas konflik makin meningkat. 

Memastikan tanggung jawab sosial dalam industri kertas global akan membantu perjuangan masyarakat adat agar hak-haknya dihormati di daerah penghasil kayu pulp, dan akan menghasilkan dampak positif tambahan – di bidang ekonomi pedesaan, kesehatan, dan air.

Sementara itu, Environmental Paper Network (EPN), sebuah jaringan di seluruh dunia yang terdiri lebih dari 140 organisasi masyarakat sipil yang bekerja bersama menuju Global Paper Vision. Visi ini mengekspresikan tujuan bersama untuk menciptakan perubahan transformasional dalam industri pulp dan kertas dan masyarakat luas, sehingga produksi dan penggunaan kertas berkontribusi terhadap masa depan yang bersih, sehat, adil, dan berkelanjutan untuk kehidupan di bumi.

Dalam laporannya berjudul The State of the Global Paper Industry 2018, Shifting Seas: New Challenges and Opportunities for Forests, People, and the Climate, dinyatakan bahwa Global Paper Vision menyerukan kepada industri kertas global, konsumen, pengecer, pemerintah, investor, dan organisasi non-pemerintah (LSM) untuk berkomitmen pada tindakan mendesak yang mencakup prioritas berikut, menangani keseluruhan siklus hidup kertas dengan:

(1) mengurangi konsumsi kertas global dan mempromosikan akses yang adil ke kertas, (2) memaksimalkan konten serat daur ulang, (3) memastikan tanggung jawab sosial, (4) pemakaian sumber serat yang bertanggung jawab, (5) mengurangi emisi gas rumah kaca, (6) memastikan proses produksi yang bersih, dan (7) memastikan transparansi dan integrasi.

Salah satu proyek EPN di Indonesia adalah Indonesian Rainforest Campaign. Salah satu studi kasus EPN adalah Asia Pulp & Paper (APP). 

Di dalam laporannya, EPN menuliskan bahwa sudah lama dianggap sebagai salah satu produsen paling bermasalah di dunia, APP baru-baru ini mengadopsi kebijakan hutan baru yang penting. Profil APP ini adalah pusat informasi untuk latar belakang dan kemajuan dan menyediakan metrik kinerja yang dapat digunakan pembeli untuk memverifikasi kemajuan APP dalam menerapkan kebijakan mereka dan menangani masalah lain.

Industri Kertas Sensitif Pembangunan Berkelanjutan dan Demokratis

Dari berbagai laporan tersebut, dapat disimpulkan sementara bahwa industri kertas tetap menjanjikan keuntungan secara ekonomi, terutama dalam empat penggunaannya: (1) bahan kemasan, (2) kertas tisu, (3) kertas untuk percetakan dan penulisan, dan (4) media massa cetak. 

Namun, dengan demikian, kesadaran bahwa industri kertas tidak hanya tentang peningkatan kesejahteraan ekonomi juga harus diperhatikan. Secara sosial, industri kertas yang tidak sensitif isu sosial menimbulkan sengketa tanah, konflik, dan pemiskinan. 

Secara lingkungan, yang harus diperhatikan adalah bahwa industri kertas bisa menimbulkan setidaknya krisis kesehatan dan krisis air. Hal lain yang harus diperhatikan adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia, ketenagakerjaan, antikorupsi, dan sebagainya.

Sedangkan untuk mewujudkan industri kertas yang demokratis, Pemerintah Indonesia, khususnya, harus memperhatikan rekomendasi dari FPP sebab masyarakat adat memiliki hak, diakui dalam hukum internasional, untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas pembangunan yang direncanakan yang akan memengaruhi mereka. 

Meskipun demikian, implementasi dari komitmen-komitmen sosial ini serta tindakan-tindakan yang diusulkan untuk memperbaiki kerugian di masa lalu berjalan dengan lambat, ini harus dipercepat. Dan jika ada political will yang baik dan benar, maka Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa masyarakat adat atau masyarakat tempatan atau masyarakat lokal, harus memiliki saham dalam industri apa pun berbasis hutan, termasuk industri pulp dan kertas. Saham bukan semata-mata hanya filantropi atau corporate social responsibility (CSR). 

Apakah Pemerintah Indonesia bisa? Mungkin kita harus bersabar dan menunggu dulu siapa Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Pemilu besok.

Sumber Referensi: