Aksi intoleransi dan kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam dalam sepuluh tahun terakhir kian meresahkan publik. Muncul harapan yang membuncah, bahwa negeri ini akan lebih damai jika tanpa FPI. Mungkinkah?

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku, ras, etnis, agama. Sikap toleransi menjadi keharusan untuk menjaga hak dan kewajiban antar umat beragama, diharapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan SARA tidak muncul ke permukaan. Dalam kehidupan masyarakat, sikap toleransi ini harus tetap dibina, jangan sampai bangsa Indonesia terpecah antara satu sama lain

Toleransi telah tertanam dalam nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam etnis dan agama, tanpa adanya sikap saling menghormati dan menghargai dapat memunculkan berbagai macam gesekan-gesekan antar umat beragama.

Pemeluk agama mayoritas wajib menghargai ajaran dan keyakinan pemeluk agama lain, karena dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2, “Setiap warga diberi kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.” Hal ini berarti kita tidak boleh memaksakan kehendak, terutama dalam hal kepercayaan, kepada penganut agama lain, termasuk mengejek ajaran dan cara peribadatan mereka.

Namun dalam sepuluh tahun terakhir, The Wahid Institute dan Setara Instute mencatat sejumlah aksis kekerasan yang dilakukan oleh FPI. Aksi tersebut sangat meresahkan dan mengkhawatirkan, karena tidak ada tindakan hukum yang tegas terhadap mereka. Itu juga yang menyebabkan FPI terus bebas melaksanakan aksinya.

Bayangkan, seorang Rizieq Shihab bebas berorasi, “bunuh, bunuh, bunuh Ahok”, tanpa ada penegakan hukum yang tegas. Tidak patut dan sangat tidak pantas seorang pimpinan ormas yang mengatasnamakan dirinya sebagai pembela Islam, tapi justru menebarkan ancaman pembunuhan terhadap seorang Gubernur DKI Jakarta.

Dalam hal ini, jelas sekali nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarsesama dan antarumat beragama tidak lagi dijadikan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Setidak-tidaknya oleh FPI. Tatkala nilai toleransi dan kerukunan antar sesama tidak dikedepankan dalam suatu tindakan, maka yang terjadi adalah konflik sosial-keagamaan serta disintegrasi bangsa Indonesia. 

Di Indonesia, ada kebebasan dalam beragama dan menjalakan ibadah sesuai yang diyakininya. Dalam setiap beragama umat di Indonesia tentunya tidak dapat dilepaskan dari gesekan-gesekan sosial-keagamaan. Hampir setiap tahun benturan agama dipastikan terjadi di Indonesia, baik itu faktor pemicunya dari doktrin agama, kekuasaan agama, kesenjangan ekonomi, maupun disebabkan kepentingan politik.

Nah, karenanya FPI merupakan organisasi sosial keagamaan yang paling kontroversial di negeri ini. Ia menamakan dirinya sebagai “pembela Islam”, tapi dalam prakteknya justru tindakannya mencoreng citra Islam yang ramah dan toleran.

Selama kampanye Pilkada DKI Jakarta, mereka melakukan aksi penghadangan terhadap pasangan Ahok-Djarot. Bahkan, mereka mengeroyok pendukung pasangan Ahok-Djarot. Sungguh ini mencoreng kualitas demokrasi yang relatif membaik. FPI terlalu jauh berpolitik, bahkan melanggar aturan main dalam demokrasi.

Oleh sebab itu, FPI dikenal sebagai organisasi garis keras yang intoleran. Hal ini bisa dilihat dari pergerakannya yang selalu membuat keresahan terhadap masyarakat dan main hakim sendiri dengan membawa label Islam. Sebab itu, tidak sedikit pihak yang menyebut FPI telah menodai citra Islam yang seharusnya membawa nilai-nilai rahmatan lil ‘alamin.

Memang, hak setiap individu untuk berekspresi dan berserikat, termasuk individu yang terwadahi dalam FPI.

Namun tengok kembali aksi-aksi melawan hukum yang dilakukan FPI (rangkaian ancaman serta tindak kekerasan terhadap gereja dan jemaatnya, Ahmadiyah, Komunitas Lia Eden, pers, orientasi seksual yang berbeda, tempat-tempat hiburan, warung makan kecil di bulan Ramadlan, Tragedi Monas, perusakan gedung Kementerian Dalam Negeri, dll.)

Bukankah itu semua telah melanggar hak asasi warga negara manakala mereka terus melakukan kekerasan dalam setiap aksinya?

Padahal, agama sejatinya memainkan peranan penting sebagai basis iman dan moral dalam diri manusia untuk pemersatu umat. Oleh karena itu, pemerintah harus campur tangan dalam penanganan ormas yang selalu membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Pihak kepolisian harus mengambil tindakan tegas agar mereka jera tidak melakukan aksi kekerasan. Jika masih terus-menerus melakukan kekerasan, maka tidak ada jalan lain membubarkan mereka sesuai amanat Undang Undang Ormas. Sebab, Indonesia tanpa FPI merupakan pilihan terbaik bagi negeri ini.