Menurut Geertz, sedemikian kompleksnya sehingga rumit untuk menentukan anatominya secara persis. Negeri ini bukan saja multietnis (Dayak, Kutai, Flores, Bali, dan seterusnya), tetapi juga menjadi medan pertarungan berbagai pengaruh multi-mental dan ideologi (India, Cina, Belanda, Portugis, Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen Kapitalisme, Sosialisme, dan seterusnya).

Dengan heterogenitas budaya, bahasa, ras, etnik, suku, kelompok, ormas, aliran kepercayaan dan agama, keluasan wilayah, keterpisahan antarpulau, disparitas kemajuan antarkawasan menjadikan Indonesia sebagai nation-state yang kaya akan keberagaman dan tantangan.

Adalah suatu keniscayaan bahwa manusia Indonesia berhadapan dengan sesuatu hal yang berbeda. Sebab dengan keanekaragaman budaya, bahasa, ras, etnik, suku, dan agama tidak menjadikan masyarakat Indonesia yang homogen, tapi masyarakat Indonesia yang majemuk.

Keragaman atau pluralitas ini merupakan sunatullah, dan sikap kita adalah menerima hidup di tengah-tengah pluralitas itu. Menentang pluralitas sama halnya dengan menentang sunatullah.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dipersatukan dengan konsensus kolektif yang dirumuskan oleh para founding fathers. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dicipta untuk menjadi ideologi, simbol pemersatu, common platform, falsafah bangsa, refleksi atas nilai-nilai adiluhur memperkuat kohesi sosial anak bangsa, dan mempermudah kontak masyarakat Indonesia.

Tetapi dalam realitasnya yang plural tersebut, apakah masyarakat Indonesia, terutama relasi sesama anak bangsa (ras, suku, dan agama), tidak menemukan sesuatu yang merintangi atau mengalami suatu aral dalam perjalanannya?

Baik, kita menoleh sedikit ke beberapa kasus atau konflik yang merusak spirit keragaman, misalnya adalah konflik antaragama di Ambon Maluku. Konflik ini adalah konflik kekerasan dengan latar belakang perbedaan agama, yakni antara kelompok Islam dan Kristen; menelan korban terbanyak, yakni sekitar 8 sampai 9 ribu orang tewas, dan belum kerugian atau kerusakan fasilitas publik akibat konflik selama 4 tahun ini.

Kasus penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik dan penyerangan jemaat Syiah di Sampang, kasus ini adalah salah satu kasus dari rentetan kasus yang melibatkan penyerangan Ahmadiyah dan Syiah. 

Konflik antarsuku di Sampit antara suku Madura dengan suku Dayak dan kasus di Papua, Nusa Tenggara, dan beberapa daerah lain. Kasus sentimen atau diskriminasi terhadap etnik tertentu, bahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sepanjang 2011-2018 telah terjadi 101 kasus diskriminasi etnis. Pembubaran pengajian yang dilakukan kelompok atau ormas tertentu terhadap dai.

Isu diskriminasi atau sentimen negatif terhadap ras Papua di Asrama Papua Surabaya, dan yang terbaru adalah kerusuhan di Wamena yang mengakibatkan puluhan pendatang harus terancam keselamatannya bahkan nyawannya.

Sampai di titik ini, apakah semangat keragaman sudah tercerminkan secara komprehensif oleh manusia Indonesia?

Di beberapa buku yang pernah saya baca, ada beberapa diskursus terkait tata kelola masyarakat yang heterogen, misalnya adalah multikulturalisme, komunitarianisme, pluralisme kultural, pluralisme kewargaan, dan sebagainya.

Terlepas dari sejarah masing-masing penggunaannya, istilah untuk menggambarkan tanggapan atas isu keragaman, untuk saat ini, kita tidak perlu mengeklaim adanya satu definisi yang benar.

Pengakuan akan perbedaan adalah fundamen bagi masyarakat yang majemuk. Praktik atau aktualisasi sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat adalah bagaimana menghormati dan mengakui perbedaan, tidak sekadar sikap toleran, tapi menghargai dan mengakui keberadaan kelompok lain. 

Praktik politik kenegaraannya bisa tertuang lewat aturan yang dihasilkan dari proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat baik Nasional maupun Daerah bagaimana aturan tersebut apakah diskriminatif atau non-diskriminatif, membeda-bedakan atau tidak membeda-bedakan, berpihak pada kelompok tertentu atau menyama ratakan.

Kehidupan kolektif dalam masyarakat yang majemuk harus ditopang oleh beberapa tonggak. Aturan negara atau konstitusi untuk mengatur hak-hak masyarakat atau warga negara dan kultur kewargaan semisal menerima identitas keragaman yang dihidupi oleh warga negara, kedua dasar ini harus menopang masyarakat yang majemuk agar kehidupan kolektif menjadi kukuh dan kuat.

Spirit keragaman bisa di ejawantahkan dengan partisipasi masyarakat di ruang publik, sejauh mana inklusivitas atau keterbukaan ruang publik sehingga semua kelompok masyarakat terlibat dalam kehidupan bersama, tidak termonopoli atau dikuasai oleh suatu kelompok sehingga terhindar dari rasa pembedaan perlakuan atau diskriminasi pada suatu kelompok tertentu.

Berkaca pada sekian banyak konflik yang telah terjadi di negara ini, saya menyimpulkan bahwa negara telah gagal dalam menjaga ruang publik yang bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan bahkan konflik, disini negara dan warganya punya peran penting akan adanya ruang publik yang berkualitas yang bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan konflik.

Upaya menanamkan spirit keragaman untuk membangun bangsa yang majemuk adalah hal esensial. Menekankan penghargaan pada perbedaan dan pengakuan terhadap keragaman budaya, etnik, agama, kelompok, ormas dan ras harus diikhtiarkan.

Sebagai langkah preventif atau pencegahan atas konflik untuk satu atau dua dasawarsa dan bahkan produk jangka panjang kehidupan berbangsa dan bernegara kedepan, serta memperkaya pemikiran dalam berbangsa dan bernegara.