Anggota LAM&PK UNAND
2 tahun lalu · 94 view · 3 min baca menit baca · Lingkungan 38551.jpg
https://www.google.co.id/

Indonesia Hijau

Pada abad ke-21 ini isu lingkungan mulai ramai dibicarakan dalam pergaulan internasional. Dalam pembicaraan-pembicaraan internasional, pembahasan mengenai lingkungan dimulai dengan isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Di mana kehidupan manusia yang akan berkorelasi dengan lingkungan agar bisa seimbang yang tidak ada saling merugikan.

Dalam berbagai pembahasan pembangunan berkelanjutan di internasional, pada poinnya mengharapkan bahwa kebutuhan masa sekarang tidak membahayakan generasi ke depannya dan generasi selanjutnya dapat juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada di saat sekarang.

Jauh dari itu semua, sejarah munculnya pembangunan berkelanjutan dalam tataran internasional diawali pada tahun 1972. Di mana pada tahun itu PBB menyelenggarakan United Nation Conference on Human Environment (UNCHE) di Stockholm, Swedia. 

Semenjak konferensi tersebut membuat ide-ide mengenai pembangunan keberlanjutan ramai dibicarakan. Akibat semakin banyak pembicaraan terkait pembangunan berkelanjutan, pelbagai konferensi mengenai akan kebutuhan masa depan terkait sumber daya alam diadakan. 

Hasil-hasil konfrensi tersebut melahirkan ada yang berbentuk mengikat (legaly Binding) dan tidak mengikat negara anggota (Non-Legaly Binding).

Dari sekian banyak konferensi yang telah dilakukan di dunia internasional hingga saat ini, tentu menjadi peringatan sendiri bagi negara-negara yang tidak mau ikut dalam berbagai konferensi. Selain akan penjaminan untuk masa depan negara tersebut dinilai sangat rendah, dampak lainnya  akan mengganggu bagi negara tersebut dalam pergaulan politik internasionalnya. 

Apalagi ditambah dengan negara-negara yang sangat hobi mengekplorasi sumber daya alam tanpa memikirkan langkah ke depannya, maka akan sedikit kemungkinan diterima dalam pergaulan internasional.

Persoalan eksplorasi sumber daya alam sebenarnya bukan barang baru di tanah air ini. Sebelum kemerdekaan atau masa klonial, Indonesia telah diekplorasi sumber daya alamnya oleh penjajah. Dengan melimpahnya sumber daya alam yang ada di Indonesia menjadi sasaran para penjajah untuk datang mencicipi kekayaan tanah air ini. 

Tapi semenjak kemerdekaan proses ekplorasi yang dilakukan oleh negara asing sudah mulai diberhentikan terkait kebijakan politik yang dipilih pada masa itu. Pergantian rezim orde lama ke orde baru juga ditandai dengan pergantian kebijakan politik. Pada masa orde baru inilah titik awal untuk membuka kran penanaman modal asing di Indonesia.

Dengan telah legalnya penanaman modal asing di Indonesia, tentu spekulan asing yang tergiur melihat kekayaan alam Indonesia seperti halnya kedatangan penjajah pada masa kolonial. Tidak terhitung investasi besar-besaran di Indonesia oleh investor asing pada saat itu hingga sekarang. Baik darat, air, dan kekayaan yang terkandung dalam perut Indonesia menjadi sasaran untuk menghasilkan keuntungan bagi para investor. 

Pada masa itu alasan dalam membuka investasi secara besar-besaran cukup relevan. Di mana Indonesia yang baru seumur jagung belum siap untuk mengelolanya sumber daya alam secara mandiri, untuk itu diperlukan bantuan asing untuk bisa mengelola dengan prinsip bagi hasil.

Pemikiran politik pada masa itu yang memanfaatkan keuntungan dari investasi untuk dapat cepat membangun negara Indonesia menjadi agenda pemerintah lewat Replita-nya. Tidak heran kecepatan pembangunan yang dilakukan masa orde baru menjadi keberhasilan pada masa itu. 

Tapi banyaknya kalangan birokrasi yang korup menjadi blunder besar dalam orde baru yang terpaksa digulingkan pada penghabisan abad 20. Lengsernya rezim orde baru yang ditandai dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali menjadi titik perubahan negara Indonesia agar menjadi lebih baik. Baik sistem pemerintahan semula parlementer berubah menjadi presidensil hingga daerah yang mandiri (Otonomi) menjadi agenda di kala itu.

Dengan perubahan-perubahan yang signifikan pada era reformasi ini, tentu otonomi daerah menjadi kunci keberhasilan amandemen UUD 1945 untuk menjaga keberlanjutan Indonesia. Berbagai peraturan di bawah UUD 1945 terkait kewenangan daerah bermunculan hingga sekarang. 

Dari pemerintahan daerah hingga desa langsung dikeluarkan peraturannya. Tapi yang lebih menarik di mana pembangunan berkelanjutan saat ini dipegang oleh pemerintahan terkecil untuk mengembalikan hak-hak lokal yang sebelumnya diserabut masa orde baru dengan monocultural-nya.

Hutan adat, hutan desa, dan hutan nagari menjadi pilihan penyembuhan kembali agar komunitas traditonal dapat melestarikan hutan dan lingkungan untuk masa yang panjang. Pada saat ini saja hutan di Indonesia dalam setiap tahunnya terus berkurang sebanyak 684.000 hektare. Dengan banyaknya pengurangan hutan di Indonesia, tentu strategi dalam pembangunan berkelanjutan harus cepat ditangkap oleh desa atau nagari dan pemerintah untuk membentuk kembali hutan-hutan komunitas tradional ini. 

Selain itu semangat Green Constitution (Konstitusi Hijau) yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (5) juga harus dikebut dalam implementasinya. 

Di sisi lain, pemerintah sebagai penyelenggara negara juga dituntut untuk turut aktif dalam pemenuhan hak-hak individual dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih.

Maka dengan adanya kesepahaman antara stakeholder untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan menjadi penyelesaian masalah dalam menjawab tantangan pada masa depan. Selain itu, komunitas traditional yang memiliki Local Cultural Guinness dapat melestarikannya sembari melestarikan lingkungan sekitar. Sedangkan Green Constitiuon yang kita bangga-banggakan dapat menjadi contoh bagi negara lain untuk dapat belajar ke Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan di negaranya.

Artikel Terkait