Runtuhnya Orde Baru selamanya akan dikenang segenap masyarakat Indonesia sebagai hari bersejarah, di mana Indonesia benar-benar telah sepenuhnya membebaskan diri dari segala praktik otoritarian yang mencengkram negeri ini, di bawah pemerintahan Soeharto selama tiga dekade lamanya pasca perang kemerdekaan.

Tak akan bisa terlupakan dalam ingatan bagaimana korupsi, kolusi dan nepotisme menggrogoti segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang tak hanya berdampak secara sosial melainkan pula ekonomi.

Buruknya tata kelola pemerintahan pada masa itu yang lebih condong mengutamakan kepentingan sebagian golongan membuat ekonomi Indonesia nyaris ambruk oleh hutang yang bahkan melilit bayi yang belum dilahirkan.

Pada puncak kejenuhan yang berkepanjangan atas tindakan-tindakan represif yang sarat akan kekerasan dan pembunuhan tanpa kenal ampun, segenap rakyat Indonesia menyerukan adanya reformasi besar-besaran dalam kancah perpolitikan, yang pada akhirnya memicu pecahnya aksi demonstrasi besar selama berhari-hari.

Perjuangkan dan 'pemberontakan' pada pemerintahan yang lalim ini pada akhirnya membawa kabar gembira. Pada 21 Mei 1998 Soeharto resmi lengser dari kursi kepresidenan yang telah ia jabat selama hampir tujuh periode lamanya dengan mewariskan hutang dan pula aib dalam sistem penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Bagaimana tidak? Sampai hari ini nasib sejumlah aktivis yang menghilang tak menemukan jalan penyelesaian. Bahkan pergantian tampuk kekuasaan dari Soeharto pada presiden-presiden selanjutnya sama sekali tak menghasilkan apapun selain janji manis tak berkesudahan yang ujung-ujungnya tak pernah ditepati. Seolah-olah bahwa pemimpin masa kini pun turut takut menggali kembali luka masa lalu yang konon menyeret nama-nama orang berpengaruh di negeri ini.

Sementara sebaliknya, keluarga penyintas kekerasan dibiarkan berjuang sendiri, terkatung-katung mencari keadilan yang tak kunjung tiba hingga hari ini.

Nama-nama pemuda yang gugur sebagai martir dalam sejumlah aksi demonstrasi menuntut reformasi akan selalu dikenang sebagai pahlawan, sebab tanpa keberanian mereka, Indonesia tidak akan menjadi Indonesia seperti hari ini yang sepenuhnya memberi keadilan dan tempat bagi suara-suara rakyat bergema kian keras.

Hengkangnya Soeharto lantas menjadi sebuah peristiwa besar yang membawa angin segar pada percaturan politik Indonesia; yang diharapkan kembali pada jalur demokrasi yang memang telah  diusung Bapak Pendiri Bangsa Seokarno dan Moh. Hatta.

Kini, 23 tahun pasca reformasi Indonesia, bagaimana sistem demokrasi kita hari ini? Sudahkah ia berjalan seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar? Atau sebaliknya melenceng jauh dari harapan sebagian besar orang?

Berkaca pada bagaimana politik Indonesia hari ini berjalan, dengan berat hati saya menganggap bahwa kita bahkan belum beranjak jauh dari era pra-reformasi.

Pemerintahan yang terpimpin hari ini masih bergulir di antara golongan atau kelompok-kelompok tertentu, sehingga demokrasi hanya menjadi cangkang bagi penguasa demi melanggengkan kekuasaan sekaligus memperkaya diri sendiri.

Otonomi daerah misalnya yang awalnya digagas demi membatasi campur tangan pusat, sekaligus memberi daerah kewenangan mengurus pemerintahan sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat menjadi contoh pertama bagaimana demokrasi di tingkat menengah tak lebih hanya kulit luar yang kopong.

Dinasi-dinasti politik berkembang di sebagian daerah. Membentuk sistem kekuasaan dan pengaruh baru, di mana kekuasaan bergulir dalam lingkup keluarga; dari ayah pada anak, suami pada istri, kakak pada adik atau ayah mertua pada menantu.

Teranyar, kelompok oligarki baru mencuat dari keluarga Jokowi. Anak dan menantunya baru saja dilantik secara resmi menjadi Wali Kota. Padahal sebelumnya, Jokowi berujar dalam buku autobiografinya berjudul Jokowi Menuju Cahaya yang terbit pada 2018.

"Menjadi presiden bukan berarti menyalurkan kekuasaan pada anak-anak saya"

Jokowi yang selama ini menggambarkan dirinya sebagai pemimpin para wong cilik yang anti oligarki, nyatanya menunjukkan bahwa ia mewarisi watak yang dimiliki hampir sebagian besar politisi di Indonesia. Yang tak akan ragu menggunakan privilege atas pengaruh dan elektabilitasnya untuk membangun dinasti politik yang kuat di daerah demi mendulang suara.

Keputusan ini memang tak begitu mengejutkan sejak awal bagi saya. Jokowi bukan negarawan, ia adalah politisi yang tindak-tanduknya sepenuhnya dipengaruhi insting untuk berkuasa. Dan insting ini pula turut diperparah dengan sistem partai politik di Indonesia yang melanggengkan oligarki.

Seseorang dipilih tidak lagi berdasar keilmuan, kecakapan maupun pengalaman, melainkan privilege keluarga yang berkuasa.

Pada akhirnya Indonesia perlahan memasuki fase darurat pemimpin. Calon-calon yang disodorkan pada rakyat hanya itu-itu saja. Tak ada pembaharuan, tak ada perubahan, sehingga sistem yang berjalan pun hanya sistem yang digariskan turun-temurun tanpa sedikitpun perubahan menggembirakan.

Lantas bagaimana pemerintahan kita bisa dianggap sebagai demokrasi yang sehat dan sesuai kehendak rakyat, bila calon yang diberikan bukan usungan rakyat melainkan usungan partai politik yang lebih sibuk berebut kursi demi melanggengkan pengaruh di segenap daerah?

Bukankah ini menjadi bukti bahwa sistem demokrasi kita hanya sistem yang digunakan elit sebagai alat politik belaka dengan mengabaikan kehendak rakyat di atas kehendak partai?

Rakyat yang dibodohi lantas hanya disajikan beberapa calon dari partai yang sama dari tahun ke tahun, dari kelompok yang menguasai percaturan politik secara penuh.

Jumlah uang yang dikeluarkan selama masa kampanye sekaligus resiko takut menanggung kekalahan turut menjadi penyumbang alasan mengapa kebanyakan partai politik hanya memilih orang-orang dengan elektabilitas tinggi, mengabaikan pengalaman.

Sehingga bagi rakyat siapapun yang merasa kecewa atau tidak puas, akan memilih tak menggunakan hak suara.

Walhasil para pemimpin yang terpilih tak memiliki legitimasi politik sebab mereka gagal meraih dukungan rakyat!

Sampai di sini demokrasi kita benar-benar hampir bobrok.

Sementara pada pondasi paling dasar, partai politik seharusnya mengambil peran utama mengawal jalannya demokrasi. Namun, ini begitu urung terjadi sebab pemilihan calon-calon pemimpin daerah atau presiden sepenuhnya mutlak keinginan pemimpin partai, tanpa melibatkan segenap kader maupun pengurus partai. Sehingga sebagian pengurus rentan merasa dikucilkan tetapi tak memiliki wadah menyampaikan penolakan secara individual.

Sampai di sini, jika partai politik juga tak menghargai hak individualisme dalam menyuarakan pendapat, lalu apa fungsi demokrasi yang selama ini digaungkan pada rakyat? Apakah ini hanya topeng pencitraan?

Saya rasa sulit menjawab pertanyaan ini bila para politisi kader partai masih berkutat pada perebutan kursi dewan, ribut-ribut uang mahar politik, atau sentralisasi kekuasaan yang melulu dikendalikan pemimpin partai.