Sudah menjadi rahasia publik dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dengan bobroknya negara ini, baik luar maupun dalam. Sistem sosial, hukum, politik, dan ekonomi tak jelas arah tujuannya. 

Demokrasi yang dibangun oleh founding father bangsa Indonesia atas dasar perjuangan rakyat Indonesia dari masa penjajahan hingga kemerdekaan yang sekarang berlaku sangat kaku dan penuh dengan kecacatan. Nilai-nilai kehidupan dan kenegaraan mengalami distorsasi luar biasa hebat. Rasa kebangsaan dan kemanusiaan mulai luntur, jika tidak salah saya sebut telah habis.

Orientasi hidup rakyat Indonesia yang telah berubah drastis dan berganti ke arah kepada nilai materialistis. Tumbuhnya sifat individualisme, egoisme, dan hedonisme telah mendominasi setiap lini dan level masyarakat kita. 

Terlebih para orang yang diberi kepercayaan oleh rakyat sebagai wakil rakyat bangsa ini, yaitu para politikus, para pejabat, dari tingkat pusat hingga daerah masing-masing sibuk dengan urusan pribadi dan kelompoknya, sehingga mengabaikan janji-janji manisnya ketika kampanye dan meninggalkan hajat bersama.

Sifat-sifat yang terjadi di dalam tubuh masyarakat dan pejabat negara hari ini bukan tanpa sebab, melainkan adalah ajaran yang ditanamkan dari politik kekuasaan yang mewarisi pada generasi selanjutnya.

Lantas kalau sudah begini siapa yang akan disalahkan? Menyalahkan rezim Orde Baru? Menyalahkan partai politik? Atau rezim Jokowi, yang hari ini sedang memangku jabatan yang ke dua kalinya?

Tak pantas rasanya jika saling menyalahkan. Jika kita melihat pada era presiden Soeharto, politik kekuasaan ditampilkan dalam wajahnya yang pragmatis.

Sebagai anak emas dari kapitalis dan menerapkan tiga pandangan utama, yakni; 1) formalisme yang mengedepankan dimensi fisik dibandingkan dengan moralitas, terlebih di bidang pendidikan dan keagamaan; 2) pragmatisme, yang hanya mengutamakan asas kemanfaatan, di banding berproses, dan; 3) vandalisme dalam menjalankan kekuasaan.

Parpol Sebagai Alat Pengibul Rakyat

Reformasi yang digadang-gadang sebagai bentuk perubahan, pembebasan, dan kebangkitan negeri ini dari segala belenggu-belenggu dan bentuk keterkungkungan, serta pengenalan kembali demokrasi terhadap rakyat Indonesia guna menjadikan rakyat sebagai pemilik kekuasaan, bebas membuat aturan, memilih dan mengangkat penguasa untuk menjalankan aturannya.

Nyatanya semua itu adalah tipu muslihat yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengelabui rakyat. Yang jelas, dari runtuhnya rezim Soeharto hingga rezim Jokowi hari ini, tak ada bentuk kemajuan dan pencapaian apa pun, melainkan lebih parah.

Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan runtuhnya rezim Soeharto, maka pemilu menggunakan dengan sistem multipartai kembali terjadi di Indonesia dan terus berlanjut hingga tahun 2004. Dengan sistem multipartai tersebut, banyak sekali terbentuknya partai politik. 

Namun pertanyaannya adalah apakah terus berubah ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya? 

Kekuasaan terbarukan, memperbaiki diri dari yang sekadar elite menjadi oligarkis. Anak-cucu ideologi Orba tumbuh subur dan semakin berkembang biak dengan baik. 

Jika korupsi pada masa Orba hanya terjadi di level atas dan lingkaran dekat presiden, di era sekarang ini penyakit serupa sudah mendarah daging dan membudaya hampir di semua lini hingga level terbawah. Seakan-akan semua itu sudah menjadi rahasia umum.

Kita semua tahu bahwa, pasca Orde Baru, syahwat politik sebagian rakyat begitu menggebu-gebu. Namun di saat yang sama, idealisme untuk memperbaiki bangsa agar lebih baik mulai hilang, sebab yang tampak hanya janji-janji palsu.

Jika demikian, maka yang terjadi adalah kepanjangan tangan. Reformasi politik sekadar mengubah bentuk saja, bukan sistem. Malah kebobrokannya itu diperparah dengan beragam pencanggihan sistem dalam topengnya yang bernama pencitraan.

Dengan banyaknya partai politik yang tumbuh dan berkembang dengan subur dan terus menghegemoni rakyat. Namun, para politikusnya tak pernah berubah, malah lebih parah seakan tak ada perbedaannya dengan hewan. Mengatasnamakan rakyat, dan rakyat pula yang dikorbankan. Dengan parpol sebagai wadah atau legitimasinya untuk mengoyak-koyak Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Buruknya lagi, partai politik adalah unsur terbesar dari penyebab konflik. Bagaimana tidak, partai politik dengan mudah memercikkan api, dan juga dengan perbedaan dukungan partai dapat mengakibatkan permusuhan antarkeluarga, suku, ras, budaya, dan agama.

Keharmonisan yang sudah terbangun dari dahulu kala oleh nenek moyang kita malah digerus habis oleh percikan-percikan api perbedaan dukungan partai sehingga menimbulkan permusuhan terhadap sesama. 

Hari ini yang diadu domba oleh parpol adalah agama. Mereka saling lempar cacian, saling merendahkan golongan lain karena kepentingan dan strategi politiknya untuk menarik massa sebanyak-banyaknya.

Seharusnya partai politik sebagai kendaraan politik memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perhelatan pesta demokrasi. Melihat posisinya sebagai penyokong para pemimpin-pemimpin bangsa ini. 

Sigmund Neumann seorang pakar politik mengatakan bahwa peran strategis partai politik, yaitu berperan sebagai kendaraan untuk meraih kesuksesan. Dilihat dari pengaruhnya terletak dalam empat fungsi infrastruktur politik, yaitu; 1) pendidikan politik rakyat; 2) artikulasi kepentingan masyarakat; 3) agregasi kepentingan masyarakat dan 4) rekrutmen pemimpin masyarakat.

Pada fungsi terakhir, parpol sangat berpengaruh menentukan suprastruktural politik, yakni pengisian lembaga negara dalam hal ini eksekutif maupun lembaga legislatif.

Gagalnya Peranan Parpol

Untuk mengukur peran parpol, kita dapat merujuk pada beberapa hasil penelitian independen. Menurut survei ahli LIPI yang dilangsungkan di 11 provinsi di Indonesia, seperti dikutip pada harian Kompas pada 7 Agustus 2018, menyatakan partai politik dan DPR menempati peringkat terendah dalam tingkat kepuasan publik.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja kedua lembaga parpol maupun DPR, tercatat sebesar 13.10 persen dan 23.45 persen. Dari data hasil penelitian ini jelas diungkapkan bahwa peran partai politik belum berjalan secara optimal di tengah-tengah masyarakat.

Berkaca pada fakta tesebut, parpol dianggap gagal memberikan edukasi serta melakukan peranannya sebagai infrastruktur politik, serta gagal menopang perwujudan demokrasi sehat di Indonesia.

Berbagai tindakan dan perilaku tidak benar dari masa lalu yang jelas-jelas telah menjerumuskan bangsa dan negara kepada kehancuran diulangi dengan sadar dan tanpa perasaan salah. 

Kebanyakan politikus hanya memikirkan kepentingan diri dan golongannya belaka, dengan imbas antara lain munculnya nafsu memperkaya diri dan golongannya. Makin sedikit orang yang dengan sungguh-sungguh berpikir dan bertindak untuk kepentingan seluruh bangsa.

Mengingat kembali peringatan Bung Hatta dalam risalahnya “Demokrasi Kita”, barangkali sekarang ini pun Indonesia adalah sebuah negara besar yang hanya menemukan orang-orang kerdil! Dan mengulangi sikap Bung Hatta saat itu, mungkin sekarang pun kita terpaksa harus memberi “fair chance” kepada pihak-pihak yang tidak sadar, untuk membuktikan sendiri apakah sistem dan jalan pikiran mereka akan berhasil atau gagal.

Namun jelas bahwa pikiran kecil tidak akan menghasilkan tindakan besar, dan sistem yang salah tidak mungkin melahirkan tatanan kehidupan yang membawa kebaikan bagi masyarkat. Jelas pula tidak mungkin kita membiarkan dan menunggu sampai saat kehancuran itu datang, sebab bisa jadi bahwa saat itu usaha penyelamatan sudah terlambat dan sia-sia. “Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna”.

Maka dipandang perlu perbaikan sistem politik Indonesia, terutama pada fungsi partai politik. Agar partai politik dapat memaksimalkan fungsinya sehingga ia berwujud dan memiliki fungsi, bukan berwujud tetapi tidak memiliki fungsi.