Terjadi lagi kasus intoleransi berupa tindakan diskriminasi yang kali ini terjadi di Padang, Sumatera Barat. Seorang siswa ‘dipaksa’ menggunakan jilbab di sebuah sekolah negeri di Padang, padahal sang siswa merupakan pelajar nonmuslim yang mengakibatkan pelaporan dari pihak orang tua korban kepada Komnas HAM. Hal ini menjadi viral karena orang tua korban mengunggah video berdurasi 15 menit 24 detik mengenai adu argumen antara pihak orang tua dan pihak sekolah di media sosial FB milik orang tua korban.

Dalam video itu, terdengar suara pria yang menjelaskan dirinya dan anaknya adalah non-muslim dan mempertanyakan mengapa sekolah negeri membuat aturan tersebut. Salah satu guru di sekolah itu menjelaskan alasan mewajibkan siswi memakai jilbab. Hal itu merupakan aturan sekolah.

Kasus tersebut hanya salah satu kasus dari banyak kasus diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Masih ingat kasus yang dialami Slamet Jumiarto, seorang warga nonmuslim yang dilarang tinggal di Dusun Karet, Desa Pleret, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta pada tahun lalu? Slamet dilarang tinggal di dusun tersebut karena dia bukan seorang muslim. Bagaimana mungkin bisa ada peraturan desa yang bersifat diskriminatif seperti itu bisa diterapkan di wilayah NKRI. Ini menunjukkan kelalaian pemda setempat.

Masih teringat juga dalam ingatan ada sebuah partai politik yang memandang aliran kepercayaan sebagai hal yang kurang baik beberapa waktu yang lalu. Mereka kecewa karena Mahkamah Konstitusi memutuskan kata “Penghayat” boleh masuk kolom agama di KTP.

Seharusnya urusan kepercayaan seseorang terhadap apa pun juga tidak dipermasalahkan oleh siapa pun juga, termasuk oleh negara. Negara hanya berfungsi mengakomodasi agar dalam hal administrasi tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Hari ini memang sudah ada enam agama dan aliran kepercayaan yang diakui oleh negara. Seandainya ke depan ada agama atau aliran baru yang memang ada pemeluknya serta sesuai dengan ketentuan sebuah agama atau aliran kepercayaan, seharusnya pemerintah juga bisa memfasilitasinya.

Menjadi sangat diskriminatif jika ada sebuah agama atau aliran kepercayaan yang harus memilih salah satu agama untuk diisikan dalam kolom KTP, padahal tidak ada satu pun yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Kalau pemerintah tidak bisa memfasilitasi ini, mungkin penghapusan kolom agama di KTP bisa dipertimbangkan.

Setidaknya ada tujuh kepercayaan di Indonesia selain enam agama dan satu aliran kepercayaan yang memang sudah diakui. Sebut saja Kejawen (Jawa Tengah/Timur), Sunda Wiwitan (Banten), Parmalim (Batak), Merapu (Sumba), Kaharingan (Kalimantan), Aluk Todolo (Toraja) dan Buhun (Jawa Barat).

Direktur Riset SETARA Institue, Halili Hasan mengatakan sejak 2007 pelanggaran KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) dan intoleransi menjadi persoalan terbesar pada level negara. Pada periode pertama Jokowi, terdapat 846 peristiwa pelanggaran KBB dengan 1.060 tindakan. Sementara pada periode kedua ada 200 peristiwa pelanggaran KBB dengan 327 tindakan: 168 tindakan negara dan 159 nonnegara (Tirto.id, Oktober 2020).

Sampai kapan negara ini akan berkutat dengan masalah-masalah intoleransi seperti ini. Pemerintah mungkin harus bisa bertindak sangat tegas terhadap para pelaku kasus intoleransi yang ada. Mungkin pemerintah bisa memulai dari bersih-bersih para aparatur negara dan jajarannya, di samping juga tentunya menanamkan nilai Pancasila dan Bineka Tunggal Ika kepada mereka dengan cara apa pun juga.

Selain pemerintah, tentunya peran aktif dari masyarakat juga sangat penting demi mewujudkan negara yang toleran. Saya meyakini bahwa masyarakat yang bersikap toleran jauh lebih banyak dari jumlah masyarakat yang intoleran. Dalam bentuk apa masyarakat bisa berperan aktif? Saya rasa dalam hal apa pun. Sudah saatnya silent majority berubah menjadi noisy majority.

Lakukan apa saja untuk menyuarakan toleransi, bisa dengan mulai membuat tulisan di media sosial atau minimal memberikan komen ketidaksetujuan jika menemukan tulisan yang berbau intoleransi atau diskriminasi keagamaan di akun Anda. Kalau Anda memang suka menulis, mulailah membuat tulisan-tulisan di media daring agar semakin banyak suara yang meneriakkan isu ini.

Bisa dikatakan kondisi Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat intoleransi. Banyak sekali terjadi kasus intoleransi di Indonesia, tindakan yang paling banyak terjadi adalah pelarangan dan pembubaran kegiatan ibadah. Selain pelarangan dan pembubaran kegiatan ibadah, terjadi juga pelarangan mendirikan rumah ibadah dan perusakan tempat ibadah.

Lebih memprihatinkan, pelaku tindakan intoleransi ini bukan saja warga sipil, tapi ada pula yang dilakukan oleh aparat pemerintah, hal ini menunjukkan pemerintah juga turut serta menumbuhkan tindakan intoleransi di Indonesia.

Sudah banyak memang kelompok-kelompok yang menuntut pemerintah menunjukkan kepedulian dengan meredam tindakan intoleransi melalui langkah konkret, yaitu mengevaluasi dan mencabut kebijakan-kebijakan di tingkat daerah maupun nasional yang membatasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Seluruh elemen bangsa harus bahu membahu untuk bisa mewujudkan Indonesia menjadi negara yang benar-benar menjunjung tinggi falsafah Bineka Tunggal Ika. Hentikanlah sikap intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak lebih tinggi dari orang lain, sehingga merasa berhak menentukan seseorang harus beragama apa, bagaimana harus berpakaian dan hal-hal lainnya.

Tidak perlu mengurusi hal keberagamaan orang lain, karena itu adalah hal yang sangat bersifat pribadi antara seseorang dengan Tuhannya. Anda boleh meyakini apa pun yang ingin Anda yakini, tapi jangan paksakan apa yang Anda yakini kepada orang lain. Orang memiliki keyakinannya sendiri untuk urusan keberagamaannya. Jangan bersikap bahwa Anda adalah satu-satunya pemegang kunci surga dan orang lain salah.