Pada tanggal 26 Juli 2016, saya membaca sebuah berita dari salah satu media elektronik terkemuka. Berita yang cukup menyita perhatian saya pada hari itu, “Menolak Pabrik Semen, Petani Rembang Dirikan Tenda di Istana.”

Begitulah headline berita itu. Setelah membaca berita tersebut, saya mencari berita lain yang menyangkut perlawanan petani rembang. Alhasil, banyak media yang telah memberitakan sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak.

Kejadian ini berawal pada tahun 2014. Pada saat itu, PT Semen Indonesia melakukan ekspansi, dengan melakukan pembangunan pabrik baru. Tanggal 16 Juni 2014, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menggelar kegiatan peletakan batu pertama untuk mendirikan pabrik semen di Rembang. Hal ini menimbulkan insiden, yakni sejumlah warga menggelar aksi demo, terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dan tentara.

Warga dihadang barikade polisi, saat mencoba mendekat ke lokasi peletakan batu pertama. Sejumlah peserta aksi jatuh pingsan, sedangkan lainnya berteriak histeris. Penolakan warga terhadap pabrik semen bukan tanpa alasan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah petani dan peternak. Dengan hadirnya pabrik semen akan berdampak pada hilangnya sumber air terlebih lagi terjadi krisis air.

Berdasarkan penelitian Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Tengah pada 1998 tentang air bawah tanah Gunung Watuputih di Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, didapatkan beberapa sumber mata air abadi diantaranya, mata air Sumber Semen, mata air Brubulan, mata air Brubulan – Pasucen, mata air Sumber Kajar dan mata air Sumberan. Juga ada mata air musiman yaitu mata air Pancuran dan mata air Sendang Ipik.

Mengacu pada laporan teknik bulanan PDAM Kabupaten Rembang pada September 1997, tercatat jumlah distribusi airnya 94.543 meter kubik/bulan atau 3151,43 meter kubik/hari. Sedangkan penduduk yang terlayani adalah 27.935 jiwa, sehingga kebutuhan air bersih rata-rata 112,81 liter/orang/hari.

Untuk kecamatan Lasem tercatat jumlah distribusi air 73.872 meter kubik/bulan atau 2462,4 meter kubik/hari dengan jumlah penduduk terlayani 17.650 jiwa, sehingga dibutuhkan air bersih rata-rata kurang lebih 139 liter/orang/hari.

Berdasarkan perhitungan tersebut dengan mengingat adanya kehilangan air distribusi, maka dapat digunakan estimasi kebutuhan air bersih rata-rata penduduk 120 liter/orang/hari. Jika pembangunan terus dilanjutkan, ketersediaan air bersih tidak akan mencukupi kebutuhan warga di wilayah tersebut.

Alasan ini yang menjadikan warga Rembang melakukan penolakan yang cukup keras terhadap pembangunan pabrik semen. Penolakan tersebut tidak mendapat respons positif dari pihak PT. Semen Indonesia, bahkan terjadi kriminalisasi terhadap warga yang melakukan penolakan. Menurut beberapa sumber, rumah warga sempat didatangi beberapa oknum seperti preman dengan membawa senjata tajam dan bersifat mengancam warga.

Mereka meminta warga untuk tidak kembali melakukan penolakan terhadap pembangunan pabrik semen. Tak sampai di situ saja, aparat negara juga turut andil dalam penahanan beberapa warga yang dianggap wartawan gadungan dikarenakan melakukan dokumentasi aksi para warga rembang.

Begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT. Semen Indonesia dan negara kepada warga Rembang. Tidak hanya itu, Pemerintah yang seharusnya mampu memberikan kesejahteraan dan keamanan kepada rakyatnya lebih memilih untuk memberikan janji-janji manis serta harapan kepada warga rembang yang notabene janji tersebut hanyalah bualan belaka.

Aksi penolakan pembangunan pabrik semen sampai saat ini terus dilakukan. Tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh warga Rembang sampai saat ini masih terus diadvokasikan. Ada sebuah kejadian menarik dari aksi penolakan pabrik ini. Pada tanggal 12 April 2016, Sembilan ibu-ibu pejuang dari Rembang menggelar aksi heroik memasung kaki mereka dengan semen di depan Istana.

Aksi sembilan perempuan Rembang ini adalah sebagai bentuk protes penolakan kepada Presiden Joko Widodo atas pendirian pabrik semen di wilayah tempat tinggal mereka. Ibu-ibu rembang begitu gigih dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang terampas akibat pembangunan pabrik semen di wilayah mereka.

Aksi ini mengundang Mensesneg, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., untuk keluar dan bertemu dengan ibu-ibu Rembang. Hasil dari pertemuan adalah mengatur jadwal pertemuan antara Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dan ibu-ibu Rembang. Namun, sampai berbulan-bulan janji tersebut tidak dipenuhi.

Akhirnya para Ibu-ibu Petani mendatangi dan mendirikan tenda di depan Istana Negara selama seminggu sejak 26 Juli 2016. Akhirnya, mereka diterima di Istana Negara bertemu Presiden Joko Widodo dan menyampaikan langsung aspirasinya.

Hasil pertemuan pada 2 Agustus tersebut sebagaimana diberitakan oleh banyak Media, salah satunya Media Pergerakan Mahasiswa Gadjah Mada Lantang, sebagai berikut:

  1. Perlu dibuat daya dukung & daya tampung pegunungan Kendeng melalui KLHS;
  2. KLHS akan dikoordinir oleh Kantor Staf Kepresidenan mengingat masalah kendeng bersifat lintas kementerian & lintas daerah (5 kabupaten, 1 provinsi);
  3. Kemen LHK sebagai ketua panitia pengarah;
  4. Selama proses KLHS 1 tahun semua izin dihentikan;
  5. Menjamin terjadi proses dialog/rembugan yang sehat selama KLHS berlangsung.

Dari fenomena penolakan pembangunan pabrik semen tersebut, kita dapat menganalisis efek dari sebuah pembangunan fisik. Pembangunan fisik selalu menyebabkan kesengsaraan di mana masyarakat miskin dan kelas bawah cenderung disingkirkan karena selalu dituduh sebagai penghambat pembangunan dan kemajuan. Tidak semua pembangunan fisik dan spiritual memperhatikan kepentingan masyarakat.

Akibatnya, tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan atau mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pembukaan UUD 45, hanya terwujud pada sebagian masyarakat atau kolompok yang dekat dengan pusat kekuasaan tingkat pusat sampai di pelosok-pelosok negeri. Dan paradoksnya adalah, di sana-sini, tercipta komunitas masyarakat tersisih dan tertinggal karena korban pembangunan sebagai si miskin.

Menelusuri kemiskinan merupakan sesuatu yang cukup kompleks, penulis akan mengambil salah satu poin yang menggambarkan kejadian Rembang. Kemiskinan tercipta karena korban ketidakadilan para pengusaha.

Kemajuan sebagian masyarakat global termasuk Indonesia yang mencapai era teknologi dan industri ternyata tidak bisa menjadi gerbong penarik untuk menarik sesamanya agar mencapai kesetaraan. Untuk terus bersaing dan berada di posisi puncak persaingan, sering kali pengusaha memanfaatkan pemerintah untuk mencapai tujuannya. Salah satunya adalah pembangunan pabrik semen di Rembang.

Kita bisa melihat bahwa PT. Semen Indonesia membangun pabrik di sebuah daerah konservasi. Jelas hal ini melanggar AMDAL dan undang-undang mengenai daerah konservasi.

Fenomena penolakan pembangunan pabrik semen mengajarkan kita tentang banyak hal. Perjuangan dalam menuntut hak-hak mereka. Mereka tidak membuat kemacetan seperti aksi buruh yang dibenci kelas menengah. Mereka tidak akan membahayakan siapa pun, dan mereka telah sadar betul bahwa risiko yang akan mereka hadapi dengan para cukong dan penguasa adalah kekalahan.

Namun, setidaknya, sebagai manusia yang memiliki harga diri, mereka telah berupaya untuk terus melawan: sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Kita juga sadar bahwa tidak semua pembangunan fisik memperhatikan kepentingan masyarakat. Maka dari itu, penulis mengajak pembaca untuk berani mengawal pembangunan fisik di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan rakyat, bukan kekayaan aparat.

Ya, Indonesia Darurat Agraria!

#LombaEsaiKemanusiaan