Menarik jika kita di bulan Ramadhan kali ini kembali mengingat ajaran Islam yang mengajarkan pada umatnya berpolitik (siyasah) secara etis dalam mewujudkan suatu tatanan sosial yang beradab. Islam sejak abad ke-8 memberikan contoh kepada manusia mengenai politik sebagai salah satu bentuk perjuangan dalam menyebarluaskan nilai-nilai keislaman, seperti kebaikan, keterbukaan, kasih sayang, dan keadilan sosial.

Sejarah tentang politik Islam dapat dilacak dari masa awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang mengakibatkan lingkungan politik Makkah pada masa itu mengalami keguncangan pertama. Hegemoni diskursus sosial dan politik pada masa itu sangat terpusat pada sistem penyembahan banyak dewa  (berhala),  yang menjadi akar bagi tatanan sosial dan politik dimasa itu.

Keguncangan ini adalah akibat munculnya suatu diskursus yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam upaya mengajak manusia untuk menyembah pada satu Tuhan (tauhid). Hal lainnya yang mengguncang tatanan politik Makkah pada saat itu adalah kritik keras Islam terhadap hukum yang memberikan posisi bagi perempuan yang pada masa itu disebut sebagai “warga Negara” kelas dua.

Kritik dari Islam ditikamkan pada perangai sosial yang berupa diperbolehkan dan dianjurkannya penguburan bayi perempuan oleh masyarakat Makkah. Hal ini menjadi salah satu titik tolak bagi dobrakan Islam untuk melakukan klaim bahwa Islam adalah ide alternative untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik diterapkan di Makkah demi maslahat kemanusiaan.

Keguncangan dan kritik yang dibawa oleh Islam melalui suara Nabi Muhammad mendapatkan reaksi yang keras dari para petinggi Jahiliyah. Penganiyaan terhadap pemeluk Islam dan pembantaian yang dilakukan atas nama pembangkangan oleh kaum Muhammad terhadap hukum Makkah disaat itu adalah wujud reaksi petinggi Makkah disaat itu. Summayah binti Khahab misalnya adalah wanita syahid pertama yang menjadi korban dari tindakan politis Abu Jahal dimasa itu dalam meredam perkembangan ide Islam yang saat itu dianggap berbahaya.

Pada masa dakwah tertutup dan awal dakwah terbuka yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya juga terjadi dalam situasi dinamika politik yang menarik untuk diraba. Abu Thalib mempertahankan dan menyatakan dengan tegas ketidakislamanya pada petinggi-petinggi Makkah dalam upaya untuk memberikan ruang dan perlindungan politis pada Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam.

Pada masa itu juga, ketidaksukaan para petinggi Makkah pada ajaran Muhammad menjadi ancaman bagi jiwa Muhammad sebagai penduduk Makkah yang berusaha menyebarkan ajaran yang dianggap berbahaya bagi peradaban Makkah di saat itu. Adalah manuver politik Abu Thalib yang mampu melindungi Muhammad dari reaksi masyarakat atas kegiatannya yang dianggap mengancam bagi adat Makkah dimasa itu.

Nabi Muhammad berusaha memanfaatkan perlindungan tersebut dengan secara tegas dan konsisten mengembangkan ide-ide peradaban Islam kepada penduduk Makkah. Hingga pada akhirnya mulai banyak penduduk Makkah yang mengikrarkan diri mendukung ide-ide pembaharuan Islam dan menjadi seorang Muslim.

Jauh berkembang dari masa awal perkembangan Islam di Makkah, kita juga bisa melacak ajaran politik Islam yang berkembang di Madinah setelah peristiwa hijrah. Hal yang pertama dilakukan oleh Muhammad setelah hijrah ke Madinah adalah membangun konstitusi yang bernama Piagam Madinah.  

Piagam tersebut adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Madinah pada tahun 622 M. Keseluruhan pasal di Piagam Madinah terebut berisikan jaminan bersama yang diberikan oleh seluruh penduduk Madinah bagi semua lapisan masyarakat untuk menjamin kebebasan bagi seluruh penduduk Madinah dalam menjalankan kepercayaannya.

Jaminan bagi penduduk Madinah agar tidak diganggu dalam menerapkan adat istiadat masing-masing turut dituliskan pada piagam tersebut, yang pada dasarnya piagam tersebut menjadi dasar jaminan atas hak untuk hidup, berpendapat, dan menjalankan hidup masing-masing bagi penduduk Madinah.

Piagam Madinah inilah yang menjadi titik tolak dari perkembangan peradaban Islam di Madinah nantinya. Konstitusi ini memberikan dampak atas tidak-terpecah-belahnya Madinah yang plural dan multicultural. Piagam Madinah mampu menjadi identitas resmi bagi persatuan beragam bangsa di Madinah yang pada saat itu terdiri dari kaum Muhajirin (orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah), Kaum Anshar (orang-orang Arab yang merupakan orang asli Madinah,), serta Kaum Yahudi, dan Kaum Nasrani.

Belajar dari cara berpolitik Nabi Muhammad sebagai cara berpolitik paling awal dari peradaban Islam, maka sangat pantas untuk kita bandingkan dengan cara berpolitik di Indonesia saat ini. Indonesia yang merupakan Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia setelah India seolah tidak mencerminkan identitas politik Islam itu sendiri.

Tanggapan publik dan Negara dalam menghadapi munculnya kembali wacana-wacana komunisme belakangan ini sungguh mengajak kita untuk mengingat dan berpikir kembali mengenai politik Islam. Pembakaran buku-buku komunisme dan beragam kekerasan simbolik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia kepada wacana komunisme dan orang-orang yang berwacana tentang komunisme seolah menggambarkan kembali perlakuan petinggi Makkah dan masyarakat jahiliyah terhadap kemunculan diskursus Islam waktu pertama kali di Makkah.

Pembakaran buku-buku yang berbau komunisme dan Marxisme di Indonesia belakangan ini tidak jauh berbeda dengan pembunuhan para pendakwah Islam dimasa awal perkembangan Islam oleh kaum Jahiliyah 15 Abad yang lalu oleh Abu Jahal dan kawan-kawan.

Sama-sama didasari pada ketidakterbukaan pikiran dan pemahaman mengenai ide baru yang muncul secara picik. Penghujatan, penggerebekan, serta penyiksaan simbolik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Kelompok Islam terhadap pertemuan korban Gestapu di Bogor beberapa bulan yang lalu bukankah merupakan tindakan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Zaid dan para pengikut Nabi Muhammad lainnya dimasa dakwah  secara sembunyi-sembunyi lampau?

Konstitusipun dalam menyikapi keadaan ini tidak memiliki bunyi. Piagam Jakarta yang disusun runtuh seketika dihadapkan dengan kenyataan berbau Agamis. Padahal piagam Jakarta juga disusun untuk melindungi perbedaan dalam masyarakat sebagaimana halnya Piagam Madinah. Dimana letak kekurangan antara Piagam Jakarta dengan Piagam Madinah tersebut?

Anggota Parlemen dan para pejabat pemerintahan pun tampaknya kehilangan pengetahuaanya tentang Abu Thalibnya. Sebagai seorang petinggi Negara yang sama-sama mengaku-ngaku bukan bagian dari ide baru tersebut, tak mampu untuk menggunakan entitas kekuasaanya dalam melindungi orang-orang yang hendak menyampaikan ide tentang peradaban yang lebih baik.

Isu yang diperlihatkan dengan jelas antara pejabat kini dan pejabat jahiliyah Makkah pun tampak sangat mirip, yaitu isu ketauhidan. Jika dahulu pejabat jahiliyah melihat Islam sebagai suatu yang hendak mendobrak ide penyembahan banyak Tuhan, maka kini pejabat kita meng-highlight komunisme sebagai ide yang akan mendobrak keesaan. Seolah kita sedang hidup di Makkah yang Jahiliyah.

Islam pada masa itu adalah ide yang dianggap komunis, mengapa kita saat ini alergi terhadap yang komunis