Hukum internasional merupakan tangan kanan hukum yang mengatur kegiatan di Hubungan internasional. Oleh karena itu, hukum internasional pada umumnya merupakan sejumlah halaman atau kesepakatan yang mengatur dan memposisikan nilai-nilai moral negara dalam berhubungan satu sama lain secara terbatas.

Dalam perkembangannya, konsep dasar undang-undang Hukum Internasional dimaksudkan sebagai kerangka hukum yang melayani rakyat suatu negara. Namun, pada kenyataannya, undang-undang Hukum Internasional sering kali menjadi tindakan kebijakan oleh negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang, di mana Indonesia adalah salah satunya.

Di berbagai kesempatan yang ada, Indonesia sering kali menggunakan Hukum Internasional menjadi alat dalam kegiatan politik demi keuntungannya, ada yang berhasil namun lebih sering gagal. Seperti contohnya pada saat Indonesia ingin memperkenalkan konsep negara kepulauan. 

Perjuangan ini diprakarsai semenjak diterbitkannya deklarasi Djoeanda, pada 13 Desember 1957. Konsep negara kepulauan ini pada akhirnya terakomodasi dalam konveksi hukum laut 1982 Keberhasilan ini dapat tercipta berkat perjuangan dan konsistensi diplomasi Indonesia dalam forum-forum internasional.

Indonesia juga pernah memanfaatkan hukum internasional demi integrasi Papua. Sejarah integrasi Papua sendiri mencatat perjuangan yang begitu Panjang, yaitu selama lebih kurang 14 tahun yang semua diawali dengan Konferensi Meja Bundar 1949 hingga Perjanjian New York 1962. 

Dengan demikian dapat di garis bawahi bahwa Papua merupakan satu-satunya wilayah NKRI yang Kembali kepada pangkuan Ibu pertiwi melalu perjanjian New York yang dilaksanakan antara belanda dan Indonesia pada tahun 15 Agustus 1962.

Didasarkan pada isi perjanjian tersebut, pada 1 Oktober 1962, dilakukan penyerahan kekuasaan dari belanda ke Indonesia. Manajemen Indonesia bekerja keras sambil meyakinkan nilai-nilai aturan hidup baru yang tidak lebih dikenal manusia Papua melalui berbagai cara. 

Daftar paket maksimum "mengambil jantung alam semesta" diluncurkan masuk ke modifikasi acuh tak acuh (1963-1969) di Papua sebagai meratakan tantangan yang dilaksanakan dari kehendak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. 

Kegagalan triwulanan menggemakan upaya Dari kepemimpinan Indonesia dalam membujuk penguasa Indonesia, banyak juga ditemukan penyimpangan sosial yang memicu pertobatan di dalamnya hati manusia. Hukuman ini terutama dalam tiruan dari kasus hukum mendukung ratifikasi Papua ke kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu Indonesia juga pernah memanfaatkan hukum internasional untuk menjaga batas wilayah laut Indonesia. Indonesia mempunyai wilayah bahari (termasuk ZEEI) sangat luas, kurang lebih 5,8 juta km2 yang artinya tiga per empat berasal total daerah Indonesia. pada dalamnya ada 17.504 pulau serta dilingkupi garis pantai sepanjang 95.200 km, terpanjang ke 2 sesudah Kanada. warta fisik inilah yg menghasilkan Indonesia dikenal menjadi negara kepulauan terbesar di dunia.

Menjadi negara yang mempunyai daerah laut yang sangat luas, Indonesia tentu saja mempunyai banyak perseteruan sehubungan dengan daerah lautnya, Indonesia menghadapi banyak sekali kejahatan transnasional yang biasa terjadi dilaut seperti, Illegal fishing, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, Trafficking/Penyelundupan manusia serta boat people (insan perahu), terorisme dan  bajak bahari.

buat menjaga daerah laut yang sangat luas tadi, Indonesia mempunyai tujuh lembaga penegak aturan yang mempunyai satgas patroli di laut. Ke-tujuh forum penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait menggunakan keamanan dilaut secara sektoral sinkron dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Melalui Bakamla negara hadir pada bahari pada melaksanakan penjagaan, supervisi, pencegahan serta penindakan pelanggaran aturan pada daerah perairan Indonesia dan  wilayah yurisdiksi Indonesia. banyak sekali fungsi dilaksanakan Bakamla dalam menjalankan tugas buat melakukan patroli keamanan serta keselamatan pada daerah perairan Indonesia dan  wilayah yurisdiksi Indonesia.

Melalui tugasnya, Bakamla turut  mendukung implementasi visi pemerintah berakibat Indonesia menjadi Poros Maritim dunia. Poros maritim adalah sebuah gagasan strategis yang diwujudkan buat mengklaim konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan serta perikanan, perbaikan transportasi bahari serta penekanan di keamanan maritim.

Hal ini sesuai menggunakan kesepakatan  PBB 1982 yg sudah ditandatangani lebih berasal 100 negara peserta. dikenal menjadi United Nation Convention of Law of the Sea atau UNCLOS 1982. sinkron menggunakan namanya, UNCLOS 1982 membahas perihal aturan kelautan termasuk aturan pada dalamnya. 

Ditandatangani di 10 Desember 1982 pada Montego Bay, Jamaika. Dilansir asal United Nations, kesepakatan  hukum bahari ini mulai berlaku di 16 November 1994. Pemberlakukan kesepakatan  ini berarti semua negara peserta wajib  tunduk pada peraturannya, termasuk Indonesia. 

Secara garis besar , kesepakatan  ini terdiri atas 320 pasal dengan sembilan lampiran. Isinya berupa penetapan batas kelautan, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah terkait kelautan, aktivitas ekonomi serta komersial, transfer teknologi, dan  penyelesaian konkurensi yang berkaitan menggunakan persoalan kelautan. 

Poin krusial pada UNCLOS 1982: Negara pesisir (negara yg mempunyai pantai) menjalankan serta memutuskan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil. Kapal bahari dan pesawat udara diperbolehkan melintas di selat yg dipergunakan buat navigasi internasional. Negara kepulauan mempunyai kedaulatan sendiri atas daerah laut, dipengaruhi sang garis lurus yang ditarik di titik terluar pulau. Negara dapat menentukan jalur laut dan  rute udara yang mampu dilintasi oleh negara asing. 

Negara yg memiliki perbatasan eksklusif menggunakan bahari, mampu memutuskan ZEE atau Zona Ekonomi tertentu sejauh 200 mil. Negara asing memiliki kebebasan navigasi dan  penerbangan di daerah ZEE, termasuk pemasangan kabel serta pipa bawah laut.

Negara yg tidak mempunyai pantai, mendapat hak buat mengakses bahari serta melakukan transit melalui negara transit. Seluruh negara wajib turut serta dalam mencegah serta mengendalikan pencemaran laut, termasuk bertanggung jawab atas kerusakan yg diakibatkan sang pelanggaran negara terhadap konvensi. 

Penelitian ilmiah pada kelautan ZEE serta landas kontinen haruslah tunduk di negara pesisir. Jika penelitian ini dilakukan buat tujuan perdamaian atau lainnya, maka wajib  meminta persetujuan dari negara lainnya yg tergabung dalam UNCLOS 1982. 

Permasalahan yang ada hendaknya diselesaikan dengan cara damai. buat sengketa bisa diajukan ke pengadilan internasional atau ke pihak lainnya yang terkait menggunakan kesepakatan  ini. berdasarkan Wahono serta Abdul Atsar dalam buku Ajar Pendidikan Pancasila serta Kewarganegaraan (2019), berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah bahari Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 

Zona Ekonomi tertentu (ZEE) salah  satu ketentuan pada kesepakatan  aturan bahari yang amat krusial bagi Indonesia merupakan adanya Zona Ekonomi eksklusif (ZEE). 

ZEE diukur asal garis dasar selebar 200 mil ke arah bahari terbuka. Adanya zona ekonomi tertentu membentuk Indonesia memiliki kewenangan pertama buat memasak dan  memanfaatkan asal daya lautnya. namun, ZEE pula termasuk kebebasan pelayaran dan  pemasangan kabel serta pipa bawah laut. Pemasangan ini tetap mengacu di peraturan aturan bahari internasional, batas landas kontinen dan  ZEE. 

Zona bahari Teritorial Zona laut ini diambil dari jarak 12 mil laut asal garis dasar (baseline) ke arah bahari lepas. Garis dasar ini ialah garis khayal yg mengubungkan titik ujung terluar pulau. Sedangkan laut teritorial berarti laut yang terletak di antara batas teritorial. Negara mempunyai kedaulatan sepenuhnya terhadap bahari sampai batas laut teritorial. 

Namun, negara juga harus memberikan izin dan  menyediakan jalur pelayaran lintas tenang, baik buat penerbangan ataupun pelayaran. Tiga Batas daerah Indonesia Zona landas kontinen Landas kontinen ialah laut yang secara geologis maupun morfologis menjadi kelanjutan asal sebuah kontinen atau benua. 

Zona landas kontinen diukur dari garis dasar, yakni jarak paling jauhnya artinya 200 mil laut. Dalam hal ini, Indonesia terletak di 2 landasan kontinen, yakni Asia serta Australia. Indonesia mempunyai wewenang buat memanfaatkan sumber daya alam serta menyediakan pelayaran lintas hening di pada garis batas landas kontinen.