Perubahan iklim saat ini menjadi suatu permasalahan yang mengancam dunia. 

Perubahan iklim termasuk dalam isu lingkungan, dan menjadi masalah penting dalam politik global di mana isu ini menduduki posisi ketiga setelah isu keamanan internasional dan ekonomi global. 

Perubahan iklim yang kian mengancam lingkungan internasional membuat negara-negara di dunia berkeinginan untuk menemukan upaya-upaya komprehensif dalam mengatasinya, diantaranya adalah membentuk membentuk Kyoto Protocol dan Copenhagen Accord. 

Namun keduanya belum mencapai titik keberhasilan dan komitmen dari negara- negara yang bersangkutan, sehingga dibentuklah Paris Agreement atau Kesepakatan Paris yang disetujui oleh 195 negara dalam KTT PBB tentang Perubahan Iklim ke-21 pada 12 Desember 2015 di aula La Seine, arena KTT Iklim di Le Bourget, Paris, Prancis, di bawah naungan UNFCCC22. 

Paris Agreement menargetkan agar negara-negara yang memiliki emisi lebih dari 80% emisi gas rumah kaca global dapat memiliki komitmen spesifik dalam mengurangi emisi yang dihasilkan. Paris Agreement bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celcius dari tingkat pre-industri dan melakukan upaya untuk membatasi hingga di bawah 1,5 derajat celcius.

Indonesia, melalui Paris Agreement menunjukkan Komitmen dan Kontribusinya dengan meratifikasi Perjanjian Paris di New York pada tanggal 22 April 2016. Sebagai negara peratifikasi, Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan bergerak aktif mencegah terjadinya perubahan iklim. 

Perjanjian Paris juga memposisikan hutan sebagai kunci dari upaya penurunan gas rumah kaca. Hal ini mengingat kemampuan hutan menyerap gas rumah kaca.

Untuk mencapai tujuan Paris Agreement tersebut, Indonesia, telah menetapkan kontribusi target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang biasa disebut dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). 

NDC ini mencakup aspek aksi (mitigasi dan adaptasi) dan dukungan sumber daya (pendanaan, peningkatan kemampuan dan alih teknologi perubahan iklim). 

Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29%  atau 41%  dengan dukungan kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030. 

Secara sukarela Indonesia melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan nasional dan sekaligus berkontribusi terhadap penurunan emisi gas yang menjadi penyebab pemanasan global dengan menerbitkan Perpres No.61 tahun 2011 tentang RAN-GRK, serta ditindaklanjut Provinsi sumatera Utara dengan menerbitkan Pergub No 36 Tahun 2012 tentang RAD-GRK Provsu Tahun 2010 - 2020. 

Dari hasil perhitungan emisi BAU Baseline dengan LEAP dari sektor energi untuk wilayah Sumatera pada tahun 2010 menunjukkan bahwa propinsi Sumatera Utara menghasilkan emisi gas rumah kaca terbanyak di antara seluruh propinsi di Sumatra, dimana pada tahun 2010 emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai sekitar 289 juta ton CO. 

Emisi RAD-GRK Provinsi Sumatera Utara berasal dari 3 Bidang yaitu Pertanian & Kehutanan (Lahan), Energi, Transportasi, dan Industri, serta Pengelolaan Limbah. 

Hasil proyeksi Business as Usual (BAU) Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 tanpa intervensi aksi mitigasi, bidang berbasis lahan masih menempati porsi penyumbang emisi GRK terbesar sebanyak 94,88%. Sedangkan bidang berbasis energi dan limbah secara berturut-turut menyumbang 4,5% dan 0,6% dari total BAU 2020 di Provinsi Sumatera Utara. 

Oleh karena itu, sebagian besar aksi perubahan iklim di Sumatera Utara terpusat pada sektor kehutanan atau bidang berbasis lahan. Salah satu aksi mitigasinya adalah Pembangunan Hutan dan Usaha Hutan Tanaman.

Pembangunan Hutan dan Usaha Hutan Tanaman atau dikenal dengan program Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah kawasan hutan produksi yang menerapkan budidaya kehutanan (silvikultur) secara intensif untuk memenuhi bahan baku industri kehutanan, baik kayu maupun non kayu.

Di tengah semakin langkanya hutan produksi alam, HTI menjadi tumpuan produksi hasil hutan masa depan. 

Menurut PP nomor 7 tahun 1990 mengenai hak pengusahaan hutan tanaman industri, HTI merupakan hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. 

Tujuan pengusahaan HTI adalah menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa, meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, serta memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha (PP Nomor 7 1990, pasal 2). 

Adanya pembangunan HTI maka diharapkan dapat menyelamatkan hutan alam dari kerusakan. Karena HTI merupakan potensi kekayaan alam yang dapat diperbaharui, dimanfaatkan secara maksimal dan lestari bagi pembangunan nasional secara berkelanjutan untuk kesejahteraan penduduk. 

Pembangunan HTI mempunyai 3 sasaran utama yang dapat dicapai yakni sasaran ekonomi, ekologi dan sosial. Berdasarkan sasarannya, maka pembangunan HTI tentunya harus memberikan pengaruh positif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat.

Dibandingkan dengan beberapa Kabupaten yang lain di Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dibagi menjadi beberapa kecamatan yang salah satunya adalah Kecamatan Parlilitan. 

Kecamatan Parlilitan merupakan salah satu dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas wilayah 2.297 Km persegi, oleh karena itu perusahaan swasta yaitu PT. TPL melakukan aktivitas perusahaannya di Kecamatan Parlilitan karena didukung tersedianya bahan baku. 

PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang sebelumnya bernama PT. Inti Indorayon Utama (IIU) yang didirikan pada 26 April 1983 di Sosor Ladang, Porsea, Kabupaten Tobasa, didirikan oleh pengusaha Sukanto Tanoto bergerak di bidang pabrik bubur kertas. 

Peraturan pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) selaku pemegang otoritas di bidang kehutanan memberikan izin konsesi atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada TPL melalui SK Menhut No:493/Kpts-II/92, yang terakhir mengalami perubahan berdasarkan surat keputusan Menhut No:SK.179/Menlhk/Sedjen/HPL.0/4/2017. 

Untuk menjalankan proses produksinya perusahaan membutuhkan bahan baku berupa kayu. Untuk itu perusahaan mengekspolitasi hutan – hutan yang ada di Desa SIHAS Dolok I, Kecamatan Parlilitan dan menanam kembali dengan pohon jenis eucalyptus. 

Pohon jenis eucalyptus pada hutan tanaman industri (HTI) PT Toba Pulp Lestari cukup memberikan kontribusi terhadap penyerapan gas rumah kaca khususnya gas CO2 dari udara. 

Walaupun tidak semua kompartemen memiliki tanaman yang ditanam (lahan kosong) namun pada akhirnya akan ada rencana penambahan tanaman sehingga nilai simpanan karbon dan juga daya serap tanaman terhadap CO2 akan semakin meningkat. 

Biomassa dan karbon total tegakan (vegetasi) dalam suatu kawasan atau unit lahan menggambarkan berapa besar kemampuan kawasan tersebut dalam menyerap (menambat) CO2 dari udara dan sekaligus menggambarkan energi tersimpan potensial yang berada atau dimiliki oleh kawasan atau unit lahan tersebut. 

Semakin lebat suatu kawasan, akan semakin tinggi kemampuan penambatan CO2 udara dan energi tersimpan dalam kawasan itu, demikian sebaliknya. 

Melihat keadaan topografi kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan pegunungan di tumbuhi hutan lebat dan bergelombang, hal tersebut menjadi salah satu yang mempengaruhi penurunan emisi dalam Rencana Aksi Mitigasi Program HTI Kelompok Bidang Berbasis Lahan, hingga mencapai 15.460.849 ton CO2eq di tahun 2020, yang mana menjadi aksi mitigasi dengan penurunan emisi terbesar di Sumatera Utara. 

Di sisi lain, dampak yang terjadi akibat adanya aktivitas HTI yang dilakukan PT.TPL adalah bersifat langsung atau berdampak primer bagi kehidupan masyarakat setempat. 

Adapun dampak yang bersifat langsung adalah perubahan jenis pekerjaan, berkembangnya struktur ekonomi dan peningkatan pendapatan ekonomi. Dengan demikian mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup menjadi lebih baik dan sejahtera, misalnya dapat membeli kebutuhan pokok, kendaraan, membangun rumah, membeli kelengkapan rumah, biaya pendidikan anak dan lain – lain.