Indonesia tengah berupaya melepaskan diri dari “perangkap negara berpendapatan menengah” (middle income trap) untuk mencapai visi Indonesia 2045, yaitu menjadi negara dengan PDB kelima terbesar di dunia. 

Salah satu syarat agar mimpi itu terwujud adalah mencapai pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Sebab jika tidak, maka sulit bagi Indonesia mengejar negara-negara lain yang pertumbuhanya dinamis di atas lima persen. 

Itu artinya, mustahil mewujudkan mimpi bersanding dengan Cina sebagai negara dengan valuasi ekonomi tertinggi di dunia. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah harus berhadapan dengan tantangan “jebakan pertumbuhan 5%” dalam dua dekade terakhir.

Stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Namun sering kali dalam berbagai kesempatan, para pengambil kebijakan mengemukakan kurangnya entrepreneur sebagai salah satu pemicunya. 

Kementerian Perindustrian bahkan menyebut Indonesia membutuhkan 4 juta wirausaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Gagasan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab jumlah pelaku usaha tidak serta merta bisa melepaskan Indonesia dari stagnasi pertumbuhan.

William J. Boumol dalam artikelnya berjudul Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive yang ditulis tahun 1990, mengemukakan hipotesisnya tentang entrepreneur. Ia kurang setuju dengan gagasan bahwa menambah jumlah pengusaha merupakan cara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menganggap itu sebagai argumentasi mentah/tanpa dasar. 

Mendorong pertumbuhan tidak melulu masalah menambah jumlah pengusaha, tapi yang paling penting adalah motif. Berdasar argumentasi ini, Boumol jelas membedakan antara pelaku usaha berdasarkan orientasi para pelaku usaha, yaitu berburu rente atau menghasilkan inovasi. Yang disebut terakhir sangat identik dengan inovasi.

Pentingnya inovasi bagi pertumbuhan ekonomi sudah dikemukakan banyak ekonom, salah satunya adalah Paul Rommer. Dalam artikelnya berujudul The Origins of Endogenous Growth, Romer menjelaskan pentingnya inovasi/teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Berbeda dengan teori pertumbuhan klasik yang menganggap teknologi/inovasi sebagai faktor eksogen, Romer justru menyebut inovasi sebagai faktor endogen yang dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan kegiatan kelitbangan (R&D). Tanpa keduanya, pertumbuhan ekonomi akan stagnan.

Model inovasi Schumpeter atau Schumpeterian Model merupakan salah satu rujukan penting dalam ilmu ekonomi berakitan dengan inovasi. Ia pula yang pertama kali memperkenalkan istilah entrepreneurship dan membedakannya dengan pelaku bisnis biasa, misalnya pedagang. Schumpeter menyebut entrepreneurship sebagai inventor (penemu). 

Menurutnya, inovasi dapat dibagi ke dalam lima bentuk yaitu memperkenalkan produk baru, memperkenalkan metoda/cara produksi baru, membuka pasar baru, berhasil menemukan sumber bahan baku baru, dan terakhir adalah melakukan restrukturisasi industri. 

Stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan disebabkan oleh sedikitnya pelaku bisnis, tapi rendahnya entrepreneurship atau inventor.

Cina bisa menjadi salah satu engara di Asia yang memiliki banyak inovasi berdasarkan data Global Innovation Index 2019. Indeks inovasi gobal merupakan angka indeks yang mengukur 80 indikator penunjang inovasi. 

Berdasarkan data tersebut, Cina berada ada peringkat 14 dari 129 negara, mengalami perbaikan peringkat dari tahun 2018 yang menempati ranking 17. Dua komponen paling signifikan memengaruhi perkembangan inovasi di Cina adalah pengetahuan dan output teknologi. Berkat perkembangan inovasinya, PDB Cina mencapai $14 trilliun, tertinggi kedua setelah Amerika Serikat.

Sementara Cina mengalami perbaikan ranking, Indonesia tidak mengalami perubahan ranking, tahun 2018 berada pada posisi 85 dan tidak mengalami perubahan tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan perkembangan inovasi paling rendah dan lambat di dunia. 

Beberapa faktor penyebabnya adalah masalah kelembagaan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dan riset. Hasilnya, Indonesia terjebak dalam pertumbuhan ekonomi 5% sepanjang dua dekade lamanya.

Bukannya fokus pada pengembangan inovasi, beberapa pelaku bisnis di Indonesia malah sibuk mengejar rente meski harus melanggar hukum. 

Fakta bahwa banyak pelaku usaha yang melakukan persekongkolan dengan pemerintah untuk memengkan tender, suap-menyuap agar mendapatkan jatah impor, menciptakan persaingan tidak sehat (kartel), aktivitas bisnis yang merusak lingkungan, dan perilaku penghindaran pajak justru memperparah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pelaku bisnis kaya raya dari hasil berburu rente yang tidak puas dengan kekayaan mereka, memperkokoh posisinya dengan menguasai sumberdaya ekonomi produktif sehingga menciptakan ketimpangan pendapatan parah di Indonesia. 

Hasil kajian dari Megawati Institute menunjukkan bahwa terjadi oligarki ekonomi di Indonesia akibat konsentrasi sumber daya produktif pada segelintir pelaku bisnis/orang kaya. Parahnya, para pengusaha ini justru menjadi pengambil kebijakan strategis, sehingga memperkokoh oligarki bisnis. Jika tidak ada upaya memperbaiki, Indonesia tidak perlu terlalu tinggi bermimpi menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi di dunia.

Daripada sibuk memprovokasi masyarakat Indonesia untuk menjadi pengusaha, lebih baik mendorong pelaku usaha yang sudah ada untuk menjadi entrepreneur/inventor, dan berhenti memburu rente semata. 

Upaya mendorong pelaku usaha agar naik kelas menjadi entrepreneur bisa dimulai dengan memperbaiki ekosistem entrepreneurship di Indonesia. Saat ini, Indonesia masih termasuk negara yang memiliki ekosistem buruk bagi perkembangan entrepreneurship, dilihat dari rendahnya skor Global Entrepreneurship Index

Global Entrepreneurship Index merupakan angka indeks composite (14 komponen) yang mengukur kesehatan ekosistem entrepreneurship pada 137 negara, termasuk Indonesia. Jika angka indeksnya tinggi, dapat diartikan bahwa negara tersebut punya ekosistem yang baik bagi pertumbuhan entrepreneurship, begitu pun sebaliknya.

Data Global Entrepreneurship Index tahun 2018 menempatkan Indonesia pada ranking 94 dari 137 negara dengan skor yang sangat rendah, yaitu 20,7 (skala 0-100). Skornya turun -0,1 poin atau turun empat peringkat jika dibandingkan dengan tahun 2017. 

Sebab utamanya ada dua, yaitu buruknya kelembagaan pemerintah dan personal faktor dari masyarakat Indonesia. Berdasar data tersebut, masyarakat Indonesia termasuk yang sulit memanfaatkan peluang, lemah start-up skillnya, dan cenderung menghindari risiko. 

Kondisi ini diperparah oleh buruknya tata kelola kelembagaan pemerintah yang membuat entrepreneurship sulit tumbuh. Kondisi kelembagaan buruk dapat dilihat dari tumpang tindih regulasi, buruknya koordinasi antar kementerian/lembaga, buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, tumbuh suburnya kasus korupsi. 

Enterpreneurship/inovasi tidak mungkin tumbuh di negara yang kelembagaan pemerintahnya buruk, tapi yang tumbuh justru praktik bisnis berburu rente.