Setiap tahun umat nonmuslim harus menerima kenyataan pahit. Betapa tidak, ia harus mencari-cari tempat makan, warung yang tidak buka akibat umat muslim berpuasa. Salah satu contoh di daerah Surabaya saja, semua warung makan di daerah kampus maupun di pinggir jalan tutup.

Sebelum bulan puasa tiba, warung mereka telah diberikan surat peringatan yang berlabel ormas islam di daerah tersebut. Surat peringatan itu ditempelkan di depan warung agar semua orang dapat membacanya. 

Di dalam surat peringatan itu, tertulis bahwa ‘untuk menghormati bulan puasa, maka warung, rumah makan, depot diharapkan tutup dan diperbolehkan buka menjelang buka puasa, yakni di sore hari’.

Lalu, Apakah semua orang berpuasa? Lalu bagaimana dengan umat nonmuslim yang tidak berpuasa? Apakah iya ia harus makan fast food terus di pusat perbelanjaan (mall)? 

Kejadian ini juga diperkuat oleh persetujuan pemerintah dalam mengeluarkan perda yang tujuannya sama, yakni mengimbau untuk warung dan rumah makan tutup selama bulan puasa.

Indonesia memang sebagian besar merupakan penduduknya beragama islam. Tetapi Indonesia juga memiliki penduduk yang nonmuslim; ada kristen, budha, hindu, dan katolik. Mereka juga adalah masyarakat Indonesia yang harus dihormati. 

Umat katolik misalnya, dalam menjalankan ibadah puasa sebelum hari paskah, mereka yang memiliki warung tetap buka untuk menghormati umat muslim yang  tidak berpuasa.

Lalu apa gunanya bhineka tunggal ika? Saya kira hanyalah semboyan semata, bukan semboyan untuk digali lebih dalam makna dan untuk apa semboyan itu dibuat. Bhineka Tunggal Ika, semua ibu guru mengatakan kepada muridnya, artinya adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua.

Bisakah saya mengartikan memang beda penduduknya tetapi kita tetap satu harus mematuhi umat muslim? Jika begini terus, Indonesia bukanlah menjadi negara plural, tetapi negara yang sejenis, yaitu didominasi umat muslim. Intinya, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umat islam dibanding dengan kepentingan umat yang lainnya.

Fenomena ini bukanlah fenomena yang baru, tetapi sudah lama. Dalam bulan ramadan pula, stasiun televisi berlomba-lomba menyajikan nuansa islam seperti kultum, lomba hafiz, acara sahur bersama. Adakah acara stasiun televisi yang menyajikan netral tidak terikat satu agama karena di Indonesia bukan hanya umat muslim semata?

Selama ini umat nonmuslim selalu menerima tanpa membalas dendam apa yang dilakukan oleh orang muslim terhadap orang nonmuslim. Umat nonmuslim selalu berusaha untuk toleran kepada umat muslim. Tetapi dengan cara inikah umat muslim secara tidak langsung menindas umat nonmuslim?

Oleh karena itu, jika kita benar-benar negara yang mengedepankan perbedaan, kita juga harus adil terhadap mereka yang tidak menjalankan ibadah puasa. Hal ini harus diperkuat dengan kebijakan pemerintah karena pemerintah adalah ‘pengadil’ di negara Indonesia.

Pemerintah harusnya memberikan kesempatan untuk membuka warung-warung dengan berdasar untuk menghormati umat nonmuslim yang tidak berpuasa. Saya kira berpuasa umat muslim tidak hanya berpantang makan dan minum, tetapi juga tujuannya untuk menyucikan diri, tirakat, dan mendekatkan diri kepada Tuhan.

Dengan demikian, dengan dibukanya warung makan, umat muslim yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa hendaknya dapat menahan diri, mengendalikan diri agar puasa menjadi benar-benar ibadah, bukan hanya ‘formalitas saja’. Percuma saja orang berpuasa jika hanya untuk formalitas, tetapi tidak dihayati dengan sungguh dan dengan baik.

Puasa umat muslim juga dilaksanakan oleh semua umat muslim. Lalu jika seorang wanita yang sedang datang bulan, ia tidak diperkenankan untuk berpuasa. Hal ini perlu adanya warung makan karena wanita pun juga perlu makan karena ia adalah manusia. Apalagi datang bulan biasanya terjadi dalam beberapa hari.

Sebenarnya ormas islam tidak berhak untuk mengatur kebijakan di negara Indonesia. Pemerintahlah yang bisa mengatur kebijakan publik, bukan ormas islam. Maka pemerintah harus netral dalam mengatasi kepentingan umat muslim dengan umat yang lain. Ingat, Indonesia itu bukan negara agama, tetapi negara hukum.

Faktanya, selama ini ormas islam pun masuk dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah seakan ‘takut’ kepada ormas islam karena dianggap ormas islam harus dihormati dibanding dengan umat yang lainnya. Ormas islam seharusnya menjadi penasihat, bukan ikut campur dalam kebijakan pemerintah. Alhasil, pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan yang berpihak di umat islam.

Sedangkan kami umat nonmuslim harus mengikuti dan menaati peraturan yang sebenarnya tidak adil. Adil selama ini diartikan sebagai sesuatu yang berpihak satu saja, bukan kepada banyak pihak. Inilah yang terjadi di Indonesia saat ini. 

Akhirnya, sebenarnya pemerintah harus netral tanpa ada kepentingan satu golongan, tetapi pemerintah harus membuat kebijakan sesuai dengan kemauan seluruh masyarakat agar terwujud kebaikan bersama.