Dulu kita sering mendengar istilah “Indonesia adalah negara agraris”. Istilah tersebut lebih banyak diajarkan guru kita sewaktu di sekolah. Indonesia dengan tanah yang subur, hutan yang luas, dan banyak masyarakat Indonesia yang menjadi petani, mungkin dijadikan alasan utama. Lagu nenek moyangku seorang pelaut seakan kurang berarti bagi orang Indonesia.

Indonesia sebenarnya lebih tepat disebut negara maritim. Wilayah Indonesia adalah 70 persen lautan dan 30 persen daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan.

Mengabaikan Laut

Menurut Mark Erdmann, Vice President Marine Asia Pasifix Field Division Conversation International, Indonesia terlalu fokus membangun di darat. “Saat pertama kali datang ke Indonesia pada 1990-an, saya kaget karena negara kepulauan terbesar di dunia fokus membangun di darat,” kata Mark Erdmann.

Keprihatinan juga muncul dari orang Indonesia sendiri. Aktivis kuliner Indonesia, Rahung Nasution, dalam White Board Journal, mengatakan, “Indonesia adalah negara kepulauan yang tidak hidup dengan budaya maritim. Hanya orang pesisir saja yang memanfaatkan laut, itupun secara tragis karena banyak ikan yang dicuri oleh kapal-kapal asing."

Pada waktu pemerintahan Orde Baru, Indonesia memang lebih fokus membangun di darat. Orde Baru sibuk membangun citra sebagai negara agraris. Program revolusi hijau dijadikan fokus utama dalam pembangunan. Tujuan utama program revolusi hijau adalah swasembada beras.

Selain fokus membangun sektor pertanian, pemerintah Orde Baru juga fokus membangun infrastruktur darat. Parahnya, hanya pulau jawa yang menjadi pusat pembangunan waktu itu. Infrastruktur laut kurang diperhatikan, pelabuhan hanya dibangun di pulau besar, sehingga kapal pengangkut kebutuhan logistik belum bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia.

Hal tersebut membuat distribusi logistik lebih banyak melalui jalur darat. Distribusi logistik cenderung menggunakan truk, ongkos menggunakan truk lebih mahal dan jarak tempuh pengiriman logistik menjadi lebih panjang. Dampaknya adalah ketimpangan harga komoditas di berbagai daerah Indonesia.

Pada 2001, pemerintah Indonesia membuat kebijakan mengizinkan kapal asing untuk menangkap ikan di laut Indonesia. Dikutip dari CNBC Indonesia, kebijakan tersebut mengakibatkan penurunan SDA ikan dari 2003 hingga 2013 sebanyak lebih dari 50 persen. Awalnya stok ikan Indonesia lebih dari 13 juta ton menjadi kurang dari 6,5 juta ton stok ikan. Kebijakan itu mengurangi jumlah nelayan Indonesia dari 1,6 juta nelayan menjadi sekitar 800 ribu.

Poros Maritim Dunia

Harapan menjadi negara maritim muncul ketika Presiden Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pidato kenegaraan pertamanya, Jokowi mengemukakan visi kemaritimannya.

“Kita telah memunggungi laut samudra, laut, selat, dan teluk. Maka mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,” kata Jokowi.

Pembangunan poros maritim meliputi lima pilar, meliputi membangun budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang kelautan Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Perpres tersebut menjadi semacam panduan bagi pembangunan kelautan.

Langkah untuk mewujudkan visi poros maritim dunia adalah kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Sebenarnya kebijakan penenggelaman kapal kapal asing pencuri ikan adalah amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Namun, baru efektif dijalankan di era Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti.

Kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan diperkuat dengan dibentuknya Satgas 115 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Satgas 115 terdiri dari KKP, TNI AL, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Polairud. Kinerja Satgas 115 di era Bu Susi berhasil menenggelamkan kapal asing pencuri ikan sebanyak 516 armada. Penenggelaman dilakukan sejak Oktober 2015 hingga Agustus 2019.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiasturi juga membuat kebijakan larangan pengoperasian jenis alat tangkap pukat harimau. Alat tangkap pukat harimau dilarang karena menghancurkan ekosistem laut dan habitat ikan. Susi Pudjiastuti juga melarang kegiatan alih muatan ikan di tengah laut karena menyulitkan bagi pemerintah untuk mendata secara pasti berapa jumlah ikan yang ditangkap.

Dampak dari gebrakan kebijakan Susi Pudjiastuti adalah kembali melimpahnya stok ikan di laut Indonesia. Akhir 2018, stok ikan di laut Indonesia menjadi 13 ton. Bu Susi dalam Kompas mengatakan, “Ekspor ikan tak lagi lesu, bahkan Indonesia menjadi eksportir ikan tuna terbesar di dunia. Dalam 4 tahun, revenue perikanan dari Rp2 triliun menjadi Rp15 triliun dan ekspor naik 800 persen.”

Tidak adanya kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia membuat banyak ikan besar merapat ke pantai untuk mencari makan. Hal ini membuat nelayan tidak perlu jauh ke tengah laut untuk mencari ikan, waktu yang dibutuhkan nelayan menjadi lebih singkat dan menghemat biaya operasional melaut.

Kemudian, langkah selanjutnya dari pemerintah adalah program tol laut. Program tol laut dijalankan untuk menyediakan jaringan angkutan laut tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan utama dengan pelabuhan-pelabuhan pengumpan. Tujuan utama program tol laut untuk menghilangkan kesenjangan harga barang antara wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian timur.

Dalam laporan tiga tahun pemerintahan Jokowi, program tol laut mampu mengurangi disparitas harga antarwilayah di Indonesia. Harga beras di kepulauan Anambas dan Fak-Fak turun sebesar 14 persen. Sementara di Larantuka, NTT, harga beras turun 17 persen. Selain beras, harga kebutuhan lain seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, dan semen juga tercatat mengalami penurunan.

Kembali memunggungi laut?

Pada periode pertama Presiden Jokowi, Indonesia sudah mulai menghadap laut dan nelayan perlahan mulai hidup sejahtera. Namun, kekhawatiran kembalinya Indonesia memunggungi laut muncul dari benak masyarakat. 

Pada waktu kampanye Pilpres 2019, Jokowi sama sekali tidak menyinggung persoalan poros maritim. Puncaknya, Presiden Jokowi tidak memilih kembali Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Muncul isu politik, tidak dipilihnya kembali Bu Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan karena konflik kepentingan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Selama periode pertama, Pak Luhut memang sering mengkritik kebijakan penenggelaman kapal, larangan ekspor benih lobster, dan larangan penggunaan cantrang.

Presiden Jokowi akhirnya menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Edhy Prabowo. Pada 6 bulan masa kerja pertamanya, muncul wacana merevisi kebijakan yang dibuat Susi Pudjiastuti. Harapan masyarakat Indonesia adalah siapa pun presidennya dan siapa pun menterinya, Indonesia tetap menghadap laut dan terus mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.