37562_66408.jpg
Menlu Retno Marsudi bersama menlu Jerman, Belgia, Republik Dominika dan Afrika Selatan seusai pemilihan di Markas Besar PBB di New York (08/06).
Politik · 3 menit baca

Indonesia, Anggota Tidak Tetap DK PBB

Konflik dan perang lebih banyak menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Mereka terpaksa meninggalkan rumah, berpindah ke daerah yang lebih aman. Bahkan mereka harus mengungsi ke negara lain demi mencari penghidupan lebih baik.

Konflik dan perang telah menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak pernah diduga sebelumnya. 9 dari 10 negara yang mengalami konflik/perang dalam 20 tahun terakhir memiliki indikator pembangunan manusia terendah. Apalagi masalah keamanan telah bertransformasi dari sifat tradisional ke non-tradisional, sehingga dampaknya menjadi lebih kompleks. 

Dalam konteks konflik atau perang seperti itu, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2019-2020. Kemenangan Indonesia diperoleh melalui pemungutan suara di Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York (8/6).

Indonesia berhasil memperoleh 144 suara dari jumlah keseluruhan 190 anggota PBB yang hadir. Saingan Indonesia untuk perwakilan Asia Pasifik, Maladewa, hanya memperoleh suara sebanyak 46. Indonesia akan menjalankan peran keanggotaan di DKP PBB mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. 

Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia tidak hanya memiliki kesempatan mengirimkan putra dan putri terbaik bangsa sebagai tentara atau polisi dalam menjaga perdamaian di sebuah wilayah atau negara.

Dengan peran baru itu, di awal 2019, Indonesia dapat secara langsung berpartisipasi aktif dalam mendorong terbentuknya pendekatan global untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Selain itu, Indonesia akan berupaya memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global.

Pengakuan dan kepercayaan sebagai anggota tidak tetap DK PBB ini menambah prestasi internasional Indonesia. Aktivisme perdamaian dan kemanusiaan Indonesia tidak hanya terbatas secara bilateral—misalnya di Myanmar, Palestina, Bangladesh, Haiti, Fiji, Nepal—dan multilateral di tingkat ASEAN, namun meningkat secara strategis di 'jantung' organisasi negara-negara dunia, yaitu PBB. 

Perjuangan Kemlu RI

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB ini merupakan prestasi penting Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di bawah kepemimpinan Menteri Retno Marsudi. Dengan prioritas politik luar negeri Indonesia untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat kawasan dan global, pencalonan dan kampanye Indonesia untuk DK PBB sebenarnya dimulai pada tahun 2016.

Menlu Retno secara gencar mengerahkan berbagai inisitatif agar Indonesia bisa dipercaya mewakili Asia Pasifik dalam keanggotaan ini. Berbagai pertemuan menteri luar negeri dan duta besar negara anggota PBB telah digelar di berbagai forum bilateral dan multilateral, termasuk di Bali Democracy Forum (BDF) 2017 yang lalu.

Tujuan utamanya adalah meyakinkan negara-negara sahabat mengenai komitmen Indonesia sebagai Mitra Sejati Perdamaian Dunia (A True Partner for World Peace) dalam berkontribusi untuk perdamaian dan kestabilan dunia. Rekam jejak Indonesia bagi perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan global selalu disampaikan oleh Menlu RI. 

Selain itu, para Kepala Perwakilan RI melalui berbagai lobi-lobi di negara penugasan dan forum-forum tertentu juga ikut menjalankan kampanye itu. Media sosial Kemlu dan perwakilan RI (Facebook, Instagram, Twitter, dan Website) di luar negeri gencar menampilkan profil, rekam jejak, dan komitmen RI sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Tanda pagar (tagar) #Indonesia4UNSC #ATruePartner #ATruePartner4Peace menjadi simbol bagi kampanye Kemlu. Yang menarik, kerja keras Kemlu RI dan Perwakilan RI di luar negeri ini ternyata dilakukan bahkan tanpa didukung langsung oleh anggaran khusus dari pemerintah. 

Setelah terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB, sejumlah tantangan langsung harus dihadapi Indonesia. Pertama, peran diplomasi perdamaian Indonesia akan semakin meningkat dan diakui internasional.

Indonesia dapat mengusulkan kerangka kerjasama keamanan untuk menciptakan perdamaian dunia yang lebih fokus, spesifik, dan workable. Promosi kerjasama Indo-Pasifik, penyelesaian krisis di Semenanjung Korea, konflik Israel-Palestina merupakan sebagian contoh tantangan nyata bagi peran Indonesia.

Kedua, Indonesia berpeluang mengerahkan soft power dalam bentuk, misalnya, mendorong budaya dialog agar penyelesaian konflik dapat selalu dilakukan secara damai.

Dalam konteks ini, peran Indonesia tidak sekedar mengirimkan pasukan dan peralatan militer yang diperlukan pada misi perdamaian sebagai bagian dari hard power. Urgensi meningkatkan soft powerIndonesia dalam mendorong kerangka kerja sama perdamaian di tingkat PBB ini yang sebenarnya lebih mendasar.

Melalui Pusat Misi Perdamaian Indonesia (Indonesian Peace and  Security Center/IPSC) di Sentul (Jawa Barat), pasukan Penjaga Perdamaian dan Keamanan PBB memperoleh pelatihan pre-deployment. Kompleksitas konflik memerlukan peningkatan kapasitas pasukan dan polisi perdamaian, misalnya pengetahuan tentang hukum humaniter internasional, hak-hak pengungsi, pencegahan HIV, kekerasan berbasis gender, organisasi internasional, serta traffickingobat-obatan dan senjata. 

Tugas pemerintah Indonesia, khususnya Kemlu, sekarang adalah mempersiapkan diri menjalankan amanah internasional ini. Tugas ini memang bukan pertama kalinya bagi Indonesia, sehingga perwakilan RI di PBB memerlukan dukungan domestik, meliputi aspek anggaran, pemikiran dan kajian, maupun aspek operasional.

Kompleksitas konflik dan arsitektur keamanan modern memerlukan pengerahan kemampuan yang lebih dari sekedar 'business as usual' bagi diplomasi RI di DK PBB.