Makin ke sini, keadaan negara ini makin mirip Oceania dalam novel 1984 karangan Eric Arthur Blair alias George Orwell. Sudahlah pemberantasan korupsi diperlemah, polisi kita makin sering menangkapi orang. Terakhir, orang nyinyir pun bakal diawasi, termasuk pegawai negeri.

Korupsi barangkali masih akan tetap diberantas, sekadar buat hiburan kita, sebagaimana yang kita lihat sejak awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk. Memang, pelaku-pelaku korupsi ditangkap dan dipenjarakan, dan tak jarang mereka adalah pejabat-pejabat kelas satu seperti menteri dan anggota DPR.

Tapi itu semua sekadar tontonan, biar kita mengira sang penguasa tertinggi (dan orang-orang dekatnya) betul-betul orang baik dan bersih, suci lagi adil. Apa betul sang penguasa tertinggi itu—kita sebut saja Bung Besar, supaya mirip dengan Oceania—memang tidak pernah melakukan korupsi seperti bawahan-bawahannya yang tertangkap?

Pertanyaan itu tak usah dijawab karena apa pun jawabannya akan sia-sia belaka. Yang jelas, pembentukan KPK sudah cacat logika sejak awal. Ilustrasinya kira-kira begini: apa mungkin “manusia” bisa mengadili “Tuhan” yang menciptakannya?

Soal korupsi ini tak usah kita perpanjang lagi. Yang jelas, atas semua yang kita saksikan belakangan ini (setidaknya dalam setahun ini), saya jadi membayangkan, polisi kita juga bakal merazia pikiran warga negara.

Ini tidak mustahil. Tengok saja, dari hari ke hari, polisi kita makin cekatan menangkapi orang. Orang menulis, ditangkap. Mahasiswa demo, ditangkap. Buku-buku kritis, dirazia. Istri nyinyir, suaminya dipecat.

Mungkin saja, diam-diam polisi kita sedang dilatih untuk menyadap pikiran kita, bahkan sekalipun kita sedang berada di dalam kamar. Mereka tengah digeladi untuk tidak hanya menangkap rakyat yang nakal tindakannya, tetapi juga "nakal" pikirannya.

Bersamaan dengan itu, untuk membantu kerja polisi pikiran, rezim ini juga sedang memproduksi teleskrin, alat berupa papan baja segi empat dengan cermin seperti televisi, secara besar-besaran, yang akan dipasang di setiap sudut negara—baik itu di gedung-gedung kantor, di pusat perbelanjaan, di rumah-rumah penduduk, dan di mana saja—untuk mengawasi kita. Teleskrin itu akan berteriak memanggil nama kita jika kita melakukan sesuatu yang mencurigakan.

Tentu saja, di samping itu, akan dipasang pula poster “Bung Besar” (walaupun orangnya tidak betul-betul besar tubuhnya) di mana-mana, dengan mata melotot yang bakal menakut-nakuti kita (walau sorot matanya lebih menggelikan ketimbang menakutkan).

Begitu jumlah personel polisi pikiran dirasa sudah cukup untuk mengawasi rakyat dari Sabang sampai Merauke, institusi polisi kita bakal membentuk departemen baru yang dinamakan dengan Direktorat Reserse Tindak Pidana Pikiran atau disingkat Ditres Tipikir. 

Pada level kepolisian di bawahnya, namanya tinggal disesuaikan saja. Misalnya untuk tingkat polres, namanya menjadi Satuan Reserse Tindak Pidana Pikiran atau Satres Tipikir.

Tentu saja polisi pikiran tidak bekerja sendirian. Apalagi, tujuan utama yang mau dicapai adalah ketundukan mutlak pada rezim, bukan semata menangkapi para pembangkang. Jadi, di samping polisi pikiran, akan dibentuk pula Kementerian Kebenaran.

Orang-orang di Kementerian Kebenaran akan mencatat dan menyebarluaskan informasi mengenai pencapaian-pencapaian yang diraih oleh presiden. Segala keadaan yang ada akan disulap menjadi informasi yang baik untuk membahagiakan rakyat.

Kenyataan buruk seperti produksi pertanian menurun, korupsi merajalela, laut tercemar sampah dan racun, hutan makin gundul karena rutin dibakar, pendidikan gagal, pengangguran di mana-mana, akan diubah menjadi informasi valid bahwa produksi pertanian melimpah ruah, korupsi telah dibasmi sampai ke akar-akarnya, laut bersih tanpa sampah, hutan makin lebat dan subur, pendidikan sukses melahirkan generasi-generasi cerdas dan berbudi luhur, dan pengangguran nihil bahkan sampai ke desa-desa.

Tentu saja akan ada departemen khusus yang mengurusi bagian hoaks di kementerian ini. Hoaks akan disortir secara ketat. Yang bernada pro-rezim akan disebarluaskan sebagai kebenaran. Sebaliknya, yang tak berkesesuaian dengan visi misi rezim akan diedit dan diganti. Data-data yang membahayakan pikiran rakyat sudah pasti tak akan pernah tersebar.

Lalu, terhadap warga negara yang membangkang, baik itu dalam perbuatan maupun dalam pikiran, akan ada acara Dua Menit Benci. Rakyat diwajibkan menonton penghukuman yang ditimpakan kepada si pembangkang, dan dianjurkan untuk memaki-maki sekeras-kerasnya selama menonton.

Berhubung sedang tidak ada perang yang dilakoni oleh rezim, maka pembangkang-pembangkang sajalah yang dijadikan bahan tontonan acara Dua Menit Benci ini.

Agar pekerjaan alat-alat negara menjadi lebih ringan, juga agar rakyat lebih mudah diatur, tentu saja rezim akan merumuskan slogan-slogannya. Slogan itu antara lain:

MENGKRITIK BERARTI MENJADI BUDAK
PATUH BERARTI BEBAS
BODOH BERARTI KUAT

Tiga slogan itu wajib dihafal dan diamalkan oleh setiap warga negara bahkan sejak bayi. Agar mudah terterapkan, setiap warga negara diharuskan saling mengawasi satu sama lain, bahkan sesama anggota keluarga sendiri. Anak akan mengawasi ayah dan ibunya, dan sebaliknya. Suami mengawasi istri, dan sebaliknya. Guru mengawasi muridnya, dan sebaliknya. 

Tiga slogan itu juga wajib dipekikkan tiga kali sehari; pagi saat bangun tidur, siang sebelum makan, dan malam sebelum tidur.

Rakyat juga akan dibiasakan dengan pikir-ganda (double-think), yakni tindakan menerima dua keyakinan yang saling bertentangan secara bersamaan sebagai kebenaran, sampai pikir-ganda itu menjadi insting.

Ilustrasinya begini. Kita meyakini bahwa jumlah pengangguran tinggi. Di saat yang sama, kita juga harus meyakini bahwa tidak ada pengangguran di mana pun. Kita harus menghapus keyakinan bahwa jumlah pengangguran tinggi, sekaligus melupakan tindakan menghapus keyakinan itu.

Contoh lain, kita tahu dan yakin bahwa polisi pernah menangkapi pengkritik rezim dan kita tahu siapa-siapa saja orangnya. Tapi, di saat itu juga, kita harus yakin bahwa penangkapan itu tidak pernah terjadi dengan cara melupakannya, sekaligus melupakan tindakan melupakan penangkapan itu.

Dan untuk mendukung berjalannya itu semua, tak lupa pula disiapkan kamus bahasa baru semacam bahasa Newspeak di Oceania. Kata-kata kerja intransitif seperti tewas, terluka, tertembak, dianiaya, juga kata benda seperti konflik, memiliki makna-makna baru. Tewas bisa berarti meraih surga, tertembak bisa berarti mendapat ciuman, dianiaya bisa berarti dipeluk, dan konflik bisa berarti damai.

Kata-kata benda juga banyak yang akan diubah maknanya, antara lain seperti kolonialisme yang berarti keutuhan negara, kritik berarti penyebaran kebencian, dan demonstrasi berarti makar. Itu semua tergantung subjek yang dilekatkan kepadanya.

Bagaimanapun, pikiran setiap warga negara harus dibersihkan. Segala memori tentang keburukan pemerintah harus dihapuskan. Warga yang otaknya “tercemar” harus dipulihkan. Sejarah ditulis ulang sesuai kepentingan rezim.

Saya pun membayangkan keadaan seorang pembangkang yang tertangkap seandainya rezim seperti yang saya bayangkan ini sudah berjalan. Dia mungkin akan diinterogasi seperti Winston Smith dan ditanyai begini:

“Ini berapa?” tanya si interogator, menunjukkan empat jarinya dan menekuk jempolnya.

“Empat,” jawab si pembangkang.

“Kalau kami bilang ini bukan empat, melainkan lima, lalu jadinya berapa?”

“Empat,” jawab si pembangkang lagi, masih membangkang. Dia lantas disetrum, lalu ditanyai lagi.

“Berapa ini?”

“Empat!”

Setruman dikencangkan. Si pembangkang menjerit-jerit.

“Berapa, hah?”

“Empat! Apa lagi yang harus saya katakan? Itu empat!”

Setruman makin dikencangkan. Si pembangkang menjerit sampai terkincit.

“Berapa?”

“Terserah kalian! Aku tidak tahu!”

“Ya, lebih bagus.”

Si pembangkang terus diinterogasi, disiksa, sampai akhirnya dia menyerah. Dia kemudian dibebaskan, dengan memori yang telah bersih. Dia menjadi manusia yang patuh tapi (dianggap) bebas, dan bodoh tapi (dianggap) kuat.