Dewasa ini, kondisi geopolitis global terus mengalami perkembangan. Masyarakat negara di dunia harus melakukan penyesuaian dalam menghadapi berbagai kondisi politis yang dinamis. Keadaan ini menuntut setiap negara melakukan transformasi policy. Transformasi policy untuk membangun sinergitas bersama.

Sinergitas bersama dapat dilihat dari berbagai hal. Sinergi dalam menyelesaikan konflik, krisis, hingga dukungan satu sama lain. Dukungan negara menjadi penting dalam mencari dan meraih solusi pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Keadaan ini terlihat melalui sikap dan posisi yang dihadirkan oleh suatu negara.

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang peduli terhadap keamanan bersama.  Hal ini termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI 1945 yang menjunjung tinggi perdamaian abadi. Melalui sikap politis, Indonesia tampil aktif di ajang perdamaian. Salah diantaranya pada krisis di Myanmar.

Setiap konflik yang terjadi, tentu menghadirkan berbagai krisis. Krisis ini banyak mengesampingkan HAM khususnya terhadap masyarakat sipil. Hak yang kemudian terhalang dari akibat konflik yang terjadi. Krisis pangan misalnya, salah satu dampak dari krisis Myanmar pasca pergantian kepemimpinan.

Krisis juga terlihat pada berbagai etnis yang diusir oleh Myanmar. Rohingya yang misalnya dalam kawasan Rakhine mendapatkan dampak dari berbagai konflik. Proses pengusiran yang menyedihkan dan mengesampingkan HAM. Konflik dan krisis ini Mendapatkan sorotan negara-negara dunia khususnya Indonesia.

Indonesia merespon tegas keadaan yang terjadi di Negara Myanmar. Respon politis terus diupayakan Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Melalui statement pimpinan terkait, presiden dan jajaran, berupaya mendamaikan pihak terkait. Penyelesaian yang mengutamakan proses diplomatis dan negosiasi.

Indonesia berada dalam posisi dua prinsip pada konflik ini. Prinsip pertama yakni memegang teguh prinsip politik bebas-aktif. Prinsip kedua Indonesia tergabung dalam ASEAN, prinsip negara-negara ASEAN yakni Non-Intervensi. Namun, Indonesia tetap menjalankan misi damainya dengan sikap dan pengaruhnya.

Refleksi kekhawatiran setiap negara terhadap Myanmar dituangkan melalui ASEAN Leaders 2021. Presiden Jokowi membawa misi damai dalam konflik tersebut. Tidak hanya itu, Melalui Bilateral Indonesia dan multilateral juga berupaya mendorong solusi. Solusi yang berimplikasi kepada keamanan Myanmar.

Indonesia berupaya mendukung proses penegakan HAM di Myanmar. Indonesia adalah salah satu negara awal pendiri ASEAN. Oleh karena itu, prinsip non-intervence menjadi hal yang dijunjung dalam penyelesaian ini. PLN bebas-aktif juga menjadi prinsip penting karena menunjukkan sikap netralitas Indonesia.

Era Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap yang seharusnya dilakukan oleh negara. Konsistensi dalam penanganan krisis Myanmar melalui dua prinsip yang dipegang Indonesia. Indonesia terus memberikan perannya dalam hal ini. Tujuan eksistensi ini merupakan cita-cita Indonesia berperan dalam perdamaian dunia.

Perdamaian dunia merupakan aspek penting dalam hubungan Internasional. Urgensi kebersamaan membangun peradaban manusia. Penjajahan dan sistem imperialis yang terbukti mencederai makhluk hidup, memberikan pelajaran berharga. Indonesia adalah salah satu dari korban dari kerasnya periode tersebut.

Proses konflik adalah hal yang acap terjadi dalam bernegara. Pendewasaan melalui berbagai aspek, baik kolonialisasi dari pihak luar hingga gesekan yang terjadi dalam internal. Kedua hal ini memberikan dampak krisis yang sama. Hal ini menjadi penting untuk peduli terhadap sesama dalam upaya penyelesaian krisis.

Krisis suatu negara memberikan efek ansinkron dalam bidang kerja sama. Upaya pengutan melalui sinergitas antar bangsa menjadi terhambat. Resolusi konflik merupakan agenda penting dalam kompleksitas konflik. Resolusi konflik diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dari masing-masing pihak.

Sinergitas dalam konflik sipil berkepanjangan di Myanmar perlu melibatkan banyak aktor. Aktor terlibat khususnya dari rezim maupun organisasi Internasional. Empati terhadap krisis yang terjadi di Myanmar perlu di menjadi suatu agenda bersama. Agenda bersama dari negara-negara regional ASEAN khususnya.

Optimalisasi fungsi negara dan kebersamaan menjadi penting dalam konflik Myanmar. Konflik panjang ini tentu telah menghasilkan banyak fenomena dan kepentingan. Waktu yang terus berjalan akan memberikan kompleksitas dalam konflik. Sehingga, akan merumitkan keadaan apabila tidak segera diselesaikan.

Langkah yang dilakukan Indonesia harus menjadi role model bagi negara lain. Upaya penyelesaian yang tidak ikut campur dan tidak ada keberpihakan terhadap pihak berkepentingan. Sinergitas diharapkan menjadikan pihak terkait menjadi sadar. Kesadaran yang tumbuh alami untuk menghentikan konflik.

Keprihatinan Indonesia terhadap Myanmar terus disuarakan. Sikap dan posisi Indonesia jelas berada pada pihak keselamatan dan kesejahteraan Masyarakat Myanmar. Impelementasinya, Presiden Joko Widodo bersepakat mengadakan pertemuan dalam forum ASEAN. Forum khusus penangan krisis Myanmar.

Transisi kepemimpinan melalui kudeta Militer lalu, memberikan efek tambahan dalam krisis Myanmar. Transisi ini tentu perlu adanya upaya sebuah proses intens. Proses yang memerhatikan keadaan internal negara Myanmar. Mendorong penyelesaian dialogis, inklusif, dan menghindari jatuhnya korban.

Respon Indonesia adalah salah satu diantara respon Negara di dunia. Namun, apa yang telah dilakukan Indonesia khususnya pada periode Kepresidenan Joko Widodo harus dilanjutkan. Proses upaya penyelesaian konflik melalui proses diplomatis dan inklusif. Proses yang tidak mencederai prinsip dan hak negara lain.