Indonesia sebagai negara hukum, di mana itu sebagai landasan aturan dalam berjalannya suatu pemerintahan. Dengan aturan tersebut, sehingga dapat menjadi payung untuk melindungi hak-hak rakyat Indonesia dan mengatur segala problem yang dapat mengganggu kestabilan jalannya sebuah negara. 

Sejatinya aturan itu hadir agar dapat memberikan rasa aman, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara termasuk Indonesia.

Pada pelaksanaan hukum di Indonesia sering saja tumpang tindih dengan realitas yang terjadi. Kadang kala hukum berlaku tumpul keatas dan tajam kebawah, padahal kondisi demikian jelas mengkhianati nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. 

Kondisi itu pulalah roda pemerintahan berjalan tidak stabil akibat dari tindakan kejahatan yang terus merajalela seperti tindakan korupsi dan kejahatan sederetan lainnya.

Tindakan korupsi merupakan salah satu problem terbesar yang terus menjadi virus pada bangsa kita. Menurut "Robert Klitgaard" mengatakan bahwa Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Dalam pengertian lainnya Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaanya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).

Pelaku tindak korupsi bukanlah hal baru untuk Indonesia, berbagi upaya dilakukan untuk memberantas korupsi namun perilaku korupsi masih terus terjadi. Berdasarkan data KPK dari tahun 2004 hingga 2020 saat ini, sebanyak 297 pelaku tindak pidana korupsi dari pihak swasta dan 257 dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan DPRD. Data ini hanyalah sebagian kecil dari tindakan korupsi yang pernah terjadi.  

Tindakan korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary Crime) dan perlu perjuangan luar biasa pula untuk memberantasnya. Presiden sebagai kepala negara adalah figur penting untuk menggerakkan dan mengordinasikan peran Polisi, Jaksa, Pengadilan dan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) menjadi kekuatan maha dahsyat dan konferenhensif

Dari lembaga penindak korupsi tersebut tentu tidaklah bisa dipisahkan satu sama lain untuk menyadap para tersangka korupsi, sampai tuntas hingga dijatuhi hukuman dan sanksi pencabutan hak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Namun, masalahnya sering saja para lembaga pemberantas korupsi berjalan tidak secara beriringan. Kurangnya transparansi dan pengawasan dari penegak hukum, sehingga ego sektoral dan institusional menjadi penghambat dalam praktik-praktik penyelenggaraan tugas negara. 

Para penegak hukum tidak berasal dari orang-orang yang terseleksi dengan baik, sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan jabatan untuk tidak bersikap adil, berintegritas, jujur, berani dan bermoral. Kemudian, kurangnya nilai-nilai kemanusiaan sebagai pengontrol dalam diri untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang.

Dengan demikian, independensi dari lembaga pemeberantas korupsi menjadi nilai terpenting untuk menegakkan hukum. Dengan harapan perlakuan tebang pilih tidak terjadi dalam menegekkan hukum. Karena hal tersebut jelas mencederai prinsip hukum seluruh warga negara yang setara di depan hukum.

Melihat fenomena tersebut di atas, maka perlu ada perwujudan pendidikan moral anti korupsi. Melawan korupsi dengan pendidikan anti korupsi yang sifatnya berkepanjangan. Pendidikan anti korupsi dilakukan sejak dini, setidaknya ada dua pelajaran di sekolah yang bisa disisipkan sebagai pendidikan anti korupsi yakni pelajaran PPKN dan Agama.

Dengan adanya kurikulum tentang pendidikan melawan anti korupsi sejak dini, maka kesadaran tersebut harus dapat menjadi prinsip bagi peserta didik hingga ia besar nantinya. Pendidikan anti korupsi dapat menjadi pengontrol dalam diri manusia untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya dan tidak melakukan perbuatan yang sifatnya dapat merugikan banyak orang. 

Selain perlunya pendidikan anti korupsi, dan yang tidak kalah penting adalah independensi kerja dari Lembaga Pemberantas Korupsi untuk secara tegas dan berani memerangi orang-orang yang korupsi sampai ke akar-akarnya.

Dengan bekal tersebut, maka independensi kerja lembaga pembarantas korupsi dapat berjalan secara konferehensif dan adil. Kemudian, para pelaku tindak kejahatan korupsi akan berkurang dengan pendidikan moral anti korupsi yang berjalan secara terstruktur dan massif.

Referensi:

1. Abu Bakar Adanan Siregar, 2002. “Melacak Term-Term Korupsi dalam Al-Qur’an”. Jurnal

2. WJS Poerwadarminta, 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka, Jakarta. Halaman 524

3. Srihandriatmo Malau.  "KPK Ungkap Catatan Kasus Korupsi 2004-2020: Terbanyak Berasal dari Pihak Swasta dan Anggota DPR", diakses melalui https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/nasional/2020/11/18/kpk-ungkap-catatan-kasus-korupsi-2004-2020-terbanyak-berasal-dari-pihak-swasta-dan-anggota-dpr,

4. Putri Maha Dewi, S.H.,M.H. "Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Jurnal