2 tahun lalu · 102 view · 4 menit baca · Ekonomi kitchen_still_life_image_healthy_food_picture_black_and_white_photo_f0d57192.jpg
Artfire.com

Impotensi Nasib Pangan Indonesia

Pangan menjadi bagian sentral dalam setiap aktivitas di sebuah negara. Berbagai kebijakan yang di ambil selalu mempunyai efek domino terhadap ketersediaan pangan. Sebagai contoh, kenaikan harga bahan bakar minyak akan selalu di ikuti dengan kenaikan bahan pangan. Alasan biaya transportasi hingga harga angkut pupuk untuk proses produksi masuk dalam kanal hitung – hitungan.

Tanpa perlu ada pengamatan yang mendalam kita semua tahu bahwa pangan adalah sumber kehidupan disamping barang – barang hedonis saat ini. Dalam tulisan ini ijinkan saya untuk memutar balikan sebuah kalimat yang terkenal kumpul ora kumpul sing penting mangan. Kalimat ini mungkin bagi mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari dua dollar sehari atau dikatakan miskin dalam kamus Bank Dunia.

Dalam sidang FAO tahun 1970, pangan menjadi framework dalam menggenjot pembangunan ekonomi. Setidaknya ada 72 dari 129 negara yang di pantau oleh FAO telah mencapai target dalam keterbatasan sumber pangan. Sisanya  masih berjuang untuk mengelola ketersedian pangan dalam rilis annual report FAO tahun 2015. Di Indonesia sistem pangan di serahkan seutuhnya pada pasar.

Kita tahu pemerintah mempunyai BULOG dalam hal ini, tapi apakah bulog mampu berperan pada tata kelola pangan di Indonesia ? Nyatanya tidak. Bulog masih bergantung pada pemerintah selaku pemangku kebijakan. Padahal di sejumlah negara penataan hulu ke hilir sistem pangan menjadi hal yang penting. Jika melihat Index Global Food Security posisi 1-10 teratas selalu ditempati oleh negara maju, Indonesia?

Posisinya terus melorot dari tahun 2014, saat ini menempat posisi 71. Jika di bandingkan dengan negara – negara ASEAN kita berada di bawah Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Padahal jika di bandingan dengan luas lahan yang ada, Indonesia masih lebih unggul di bandingkan empat negara tersebut.  Di anugerahi alam yang indah mengapa Indonesia tidak mampu merawat dan mengembangkannya?

Hal pertama yang bisa menjawab adalah fokus pemerintah. Dalam APBN era Jokowi kita patut apresiasi bahwa ada kebijakan untuk fokus terhadap permasalahan ini. Di lain sisi, keberadaan stok pangan kita kian tergerus sejak 2007 dan di saat yang bersamaan tahun 2008 dunia mengalami krisis pangan. Tahun tersebut di anggap menjadi puncak dari krisis pangan global.

Bank Dunia menyatakan kenaikan harga pangan mencapai 83% di seluruh dunia. Data dari FAO pada Maret 2008 menjelaskan bahwa harga gandum rata-rata dunia 130% di atas level mereka setahun sebelumnya, harga kedelai yang 87% lebih tinggi, beras telah naik 74%, dan jagung naik 31%. Permasalahan pangan dalam negeri memang bak benang kusut yang lebih baik di bakar daripada di urai.

Sejumlah pertanyaan kian menyeruak ketika anggaran besar di gelontorkan. Apakah akan berdampak pada keadaan pangan di Indonesia? Jawabannya belum tentu. Ini di sebabkan oleh seringnya pemerintah salah menetepkan kebijakan untuk sector yang satu ini. Anggaran ini di gunakan tidak untuk membiayai penerapan teknologi pertanian. Justru untuk menutupi kekurangan sumber pangan dalam negeri dengan cara mengimpor.

Mengutip data BPS, sampai Juli tahun ini, impor gandum Indonesia tercatat sebesar US$ 1,49 miliar, gula US$ 937 juta, dan beras US$ 447 juta. Belum lama ini kita juga mendengar polemik mengenai impor jagung.  Penyediaan alat bantu pertanian di nilai tidak cukup. Pemerintah tidak mampu menjaga stabilitas harga saat sebelum dan sesudah panen.

Produktivitas pertanian di Indonesia juga cenderung lemah jika di bandingkan dengan tetangga Thailand dan Vietnam. Dalih karena gangguan alam dirasa tidak masuk akal. Apakah negara ini hanya mengharapkan belas kasih tuhan untuk menghidupi rakyatnya? Lalu silahkan lihat ketersediaan lahan dalam sektor ini. Demi menggenjot perekonomian di satu sektor sering kali terjadi alih fungsi lahan pertanian.

Bagaimana dengan fokus pertanian yang sudah tidak lagi berbasis pada lahan. Indonesia mampu? Lagi – lagi masih menjadi pertanyaan yang misterius dan sulit untuk dijawab. Bahkan ada cerita tentang satu daerah sebagai lumbung padi nasional tetapi juga penerima raskin tertinggi. Apakah pantas bila kita bilang bahwa pemerintah telah gagal membina petaninya untuk memenuhi permintaan pangan di Indonesia? Berpendapatlah.

Kedua, adalah adanya penyediaan data yang berantakan. Misalkan, pemerintah selalu memprediksi bahwa produksi pangan beras akan stabil. Nyatanya tidak. Hal ini disebabkan karena metodologi yang digunakan  adalah sejauh mata memandang (ubinan) alias pengukuran dilakukan berdasarkan luas lahan yang dilihat dikalikan dengan produktivitas lahan.

Ketika terjadi kesalahan negara ini selalu saja mencari kambing hitam. Entah mafia, gangguan alam atau masuknya bahan pangan ilegal. Sungguh miris. Walaupun hasil kajian dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan FAO menunjukkan bahwa menurunnya supply stok pangan adalah dampak dari perubahan iklim global, di satu sisi, serta peningkatan yang sangat pesat di pasar dunia tidak hanya menaikkan harga komoditas tetapi juga membuat perubahan struktur perdagangan komoditas pertanian secara global.

Tetapi pemerintah juga harus sadar bahwa janji reformasi birokrasi dalam tatanan kementrian dan lembaga yang terkait pada sektor ini harus terwujud dan tidak cuma siulan burung perkutut. Masyarakat juga harus sadar dan pintar bahwa kita tidak harus melulu menyalahkan mafia dan barang ilegal dalam aktivitas perekonomian tetapi juga menelisik mengapa mereka bisa ikut bermain. Berarti ada kesalahan tata kelola dalam sistem pangan di Indonesia yang sangat buruk.

Terakhir, adalah masalah mengenai lonjakan pertumbuhan penduduk yang sukar untuk di tekan. Todaro menjelaskan bahwa kondisi kependudukan, data dan informasi kependudukan akan sangat berguna dalam memperhitungkan  berapa banyak tingkat konsumsi sumber pangan masyarakat dalam skala ekonomi.

Indonesia yang saat ini di huni lebih dari 250 juta jiwa dan sebagai negara keempat dengan penduduk terbesar di dunia, jelas akan menghadapi permasalahan yang rumit jika terus menerus melakukan subtitusi impor terhadap sektor pangan. Kita akan terus – terusan berada dalam kondisi excess demand bila lonjakan permintaan (pertumbuhan penduduk) semakin tinggi dan tidak di imbangi dengan supply bahan pangan.

Lalu, gaung swasembada apakah relevan? Mari berdoa untuk negeri ini.