Kejahatan kerah putih tidak pernah menakutkan pelakunya, karena pelaku korupsi ini berdasi, berpangkat, bergelar dan naik turun mobil mewah dengan sederatan para pengawal dan dan para pembela, Namun demikian sejak turunya Jenderal Soeharto dari kursi kekuasaan yang selama 32 tahun telah berkuasa, para demonstran yang sebagaian besar terdiri dari perwakilan mahasiswa se- Indonesia menuntut pemberantasan korupsi.

Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Selain dari pada itu korupsi diartikan pula sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah keuangan negara ataupun suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara.

Karena pemerintahan dalam arti luas juga berarti legislatif, yudikatif dan eksekutif, maka tidak menutup kemungkinan korupsi ini melibatkan pihak tersebut diatas. Misalnya terjadinya penyogokan anggota legislatif untuk memuluskan suatu undang-undang atau peraturan daerah, terjadinya penyogokan pada pejabat yudikatif  untuk melolosakan perkara.

Saat ini diIndonesia membentuk KPKPN (komite pemeriksaan kekayaan pejabat Negara) yang mengusut asal muasal uang dan barang seorang pejabat pemerintah, namun kemudian perlu dicurigai niat baik pemerintah yang memberikan hadiah tertentu kepada  badan baru ini karena akan mengubah pendirian mereka terhadap pekerjaan yang sedang diusutkan.   

Beberapa kalangan telah melansir daftar partai terkorup, yang menurut pengakuan dan penyusunan, diambil dan diolah kembali dari laporan Indonesia corruption  watch (ICW). Berbagai pertanyaan lantas mengemuka, terutama berkaitan dengan kebenaran nuklian data tersebut, sebagai salah satu penggagas penelitian mengenai tren korupsi di Indonesia yang biasanya dilansir icw secara rutin setiap semester.

Meski demikian, secuil informasi dalam lapoan tren korupsi bisa menunjukan fakta tindak pidana korupsi dari berbagai sisi. Misalnya kecendrungan aktor yang terlibat, sektor pemerintahan yang rawan estimasi nilai kerugian, modus korupsi yang terjadi dimana semua data tersebut sangat bermanfaat dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Praktek korupsi di Indonesia mengalami pergeseran pola yaitu dari yang melibatkan birokrasi, kepala daerah dan wakil rakyat ke pihak dengan aktor yang hampir sama namun dengan perluasan cakupan keterlibatan. Perluasan cakupan keterlibatan ini sebenarnya terkait dengan sifat korupsi dari yang personal dan atau berjamaah ke sistematik terorganisir. Aktornya hanya berkaitan dengan pemuasan syahwat politik individual birokrasi atau kepala daerah.

Korupsi yang dilakukan wakil rakyat terjadi dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki dalam hak budgeting sebagai lembaga legislative, namun pemanfaatan tersebut tidak dapat dikatakan bahwa lembaganya yang korup. Karena dengan hak budgeting yang dimiliki, anggota DPRD menginginkan tambahan pendapatan yang seolah-olah sah. Tambahan pendapatan dengan menganggarkan dalam APBD menjadi bentuk manipulasi anggaran.

Sebagaimana yang terungkap dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan 2 partai koalisi yaitu Nazaruddin dan Hambalang untuk Partai Demokrat, atau suap impor daging sapi untuk PKS adalah bentuk korupsi politik yang sistematif terorganisir. Bahkan apabila merujuk kasus korupsi PDIP sebelumnya yang melibatkan kader PAN juga dapat menjadi referensi korupsi.

Dalam hal ini, korupsi yang dilakukan oleh DPR/D tidak semata untuk kepentingan pribadi anggota yang melakukan korupsi. Dana korupsi mengalir ke pihak-pihak lain baik sesama anggota dewan atau pengurus partai politik. Aliran dana tersebut kemudian diperuntukkan untuk mengelola dan menjalankan organisasi partai, memenuhi kebutuhan partai termasuk biaya konsolidasi dalam memperkuat organisasi partai.

Korupsi politik dilakukan dengan kesadaran untuk membantu partai politik tempat dimana anggota legislative atau eksekutif (menteri/kepala daerah) bernaung sebagai bentuk kompensasi politik terhadap partai. Kompensasi politik dimaksud adalah jabatan yang sekarang diraih sebagai legislative dan eksekutif tidak terlepas dari peran partai yang mencalonkan atau menominasikan untuk menjadi DPR/D atau menteri/kepala daerah.

Korupsi politik tidak bisa dilepaskan dari biaya politik tinggi dalam mengelola partai politik. Ditengah pragmatisme politik konstituen, biaya politik menjadi keniscayaan yang harus dikeluarkan untuk meraih massa atau memperluas basis dukungan partai. Konstituen saat ini tidak mempan hanya diiming-imingi ideology atau program partai. Mereka juga butuh ‘fresh money’ sebagai kompensasi dukungan terhadap partai politik yang bersangkutan.

Politik korupsi menjadi gambaran dari politik Indonesia, dimana parpol menjadi tiang demokrasi telah mengalami pembusukan. Pembusukan yang menimbulkan kerapuhan apabila tidak segera dibenahi akan meruntuhkan bangunan demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah. Partai politik tidak memperkuat kelembagaan demokrasi yang sehat dan jujur, namun menjadi bagian dari masalah demokrasi itu sendiri.

Politik korupsi menjadi wacana actual khas Indonesia dengan menempatkan kerja politik tidak bisa dilepaskan dari langkah-langkah korupsi untuk mengeruk uang rakyat. Partai politik tidak berpikir untuk mengelola APBN/D dengan baik sehingga bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Parpol hanya berpikir berapa presentasi yang bisa diambil dan didistribusikan.

Parpol yang seharusnya menjadi tiang demokrasi telah mengalami pembusukan. Pembusukan yang menimbulkan kerapuhan apabila tidak segera dibenahi akan meruntuhkan bangunan demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah. Partai politik tidak memperkuat kelembagaan demokrasi yang sehat dan jujur, namun menjadi bagian dari masalah demokrasi itu sendiri.

Seharusnya pembiayaan partai politik oleh Negara untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang sudah membudaya di Indonesia. Menurut saya, upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi sistem politik untuk membangun budaya antikorupsi dan memmberi filter kepada setiap stekholder di Legislative maupun eksekutive.

Harus ada reformasi dalam sistem politik kita. Terutama sistem pembiayaannya. Jadi kalau kita ingin perbaiki politik di Indonesia. Kita harus biayai parpol, demi mencegah terjadinya korupsi berjamaah yang diakibatkan mahalnya mahar politik dan mencegah setoran-setoran kepada partai yang dibebankan kepada setiap anggota dewan kepada partai.

Alangkah bijaknya ketika, Negara bisa menganggarkan uang sebanyak Rp 15 triliun yang dibagi secara adil kepada semua partai sesuai dengan perolehan suara. Penggunaan uang tersebut, cukup untuk biaya operasional partai, biaya konsolidasi dan biaya pencalonan kadernya yang ingin menjadi ikut dalam pemilu.

Namun perlu adanya pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Laporannya harus jelas dan diaudit, jika ada menyalahgunakan maka dikenakan hukuman. Dengan mekanisme ini, maka parpol tetap akan menjaga integeritas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Pola korupsi di Indonesia, mulai dari zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi. Pola korupsi yang terjadi pada saat  Orde Baru, korupsinya terkonsentrasi pada kekuasaan termasuk kroni-kroni dan keluarganya. Sementara, pada era reformasi di mana bangsa Indonesia menerapkan desentrasliasi kekuasaan, korupsinya juga ikut terdesentralisasi.

Pada era sekarang, timbul banyak 'raja kecil' yang malah membuat korupsi semakin banyak. Statistiknya bikin malu kita. Bupati ratusan yang kena. Menteri, makin lama juga makin banyak. Begitu juga anggota dewan. Jadi korupsi berjamaah juga harus dilawan dengan berjamaah dan menurut Anies Baswedan orang-orang baik tumbang bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena banyaknya orang-orang baik yang diam dan mendiamkan.

Jadi perlunya transparansi dari partai politik demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terutama kaum muda yang mulai apatis terhadap politik, Pendidikan politik yang baik akan melahirkan kader partai yang berintegritas dan penanaman nilai-nilai kejujuran sebagai landasan menangkal syahwat politik yang tinggi dan demi mengembalikan marwah bahwa politik itu baik dan politik itu tidak kotor.

#LombaEsaiPolitik