Impian mewujudkan parlemen yang bersih dari korupsi merupakan impian yang masih menggantung di awan. Bagaimana tidak, pada April 2018, Setya Novanto, yang menjabat Ketua DPR, diputus hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bersalah setelah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus kartu tanda penduduk berbasis elektronik.

Pada Oktober 2018, giliran Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyusul jejak Setya Novanto. Komisi antirasuah menahan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dalam dugaan kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Tingkat korupsi di Senayan ternyata juga tidak berbeda dengan apa yang terjadi di DPRD kabupaten, kota, maupun provinsi. Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK setidaknya terbukti dengan dijadikannya hampir seluruh anggota DPRD Kabupaten Malang sebagai tersangka kasus korupsi pada awal September 2018.

Kasus korupsi di DPRD bukanlah hal baru. Karena sebelumnya, di sejumlah daerah juga terjadi kasus yang sama dengan modus yang hampir sama. Siapa bilang tingkat korupsi di lembaga legislatif tidak mengkhawatirkan?

Akar Persoalan Korupsi

Wakil Ketua MPR Mahyudin mengakui banyaknya anggota DPR yang terlibat korupsi tidak terlepas dari perilaku masyarakat sendiri yang mudah disuap. Menurutnya, ketika masyarakat mudah disuap untuk mendapatkan dukungan suara, maka dari situ niat korupsi bermula.

Lembaga MPR yang dipimpinnya hanya bisa menanamkan nilai-nilai moral antikorupsi kepada anggotanya, tetapi tidak bisa menyaring siapa saja yang bisa masuk ke Gedung Parlemen.

Hal ini sungguh disayangkan karena para mantan narapidana kembali mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR oleh Mahkamah Agung (MA) meski sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarangnya melalui Peraturan KPU.

Memang kita saat ini berpedoman pada undang-undang dan kita harus menghormati hak asasi manusia, tetapi jangan memilih mereka yang mantan koruptor. Langkah partai politik mengajukan mantan narapidana kasus korupsi memupus harapan akan parlemen yang bersih.

Sejak awal partai-partai sudah menyemaikan tradisi buruk dan tidak serius dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sejatinya, banyak yang ingin parlemen diisi oleh orang yang bersih. Partai politik memiliki peran untuk melakukan pembersihan di parlemen dari para koruptor.

Pasalnya, parpol memiliki berbagai fungsi, di antaranya yang paling utama adalah memberikan pendidikan dan rekrutmen politik. Partai politik seharusnya tidak terjebak dalam kapitalisasi demokrasi yang berorientasi pada suara terbanyak. Pasalnya, ujung dari kapitalisasi demokrasi adalah adu kuat modal untuk bisa jadi pemenang.

Dalam kondisi demikianlah peluang korupsi terbuka bagi para wakil rakyat untuk menutupi modal yang sudah dikeluarkan. Tujuan politik adalah menata negara dengan cara mentransformasikan nilai-nilai kebenaran guna mewujudkan kebaikan bersama.

Karena itulah politik harus dipahami juga sebagai sarana untuk memberikan pelayanan secara optimal dan inklusif, bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Menjalani aktivitas politik sesungguhnya merupakan kesiapan untuk hidup menderita, bukan sebaliknya menikmati berbagai fasilitas negara secara berlebihan.

Karena itu, sistem politik harus dibebaskan dari berbagai hal yang bisa memaksa politisi untuk melakukan korupsi. Korupsi untuk mendapatkan sumber pendanaan bisa dilakukan secara langsung dengan bermain anggaran sebagaimana yang terjadi dengan Partai Golkar Setya Novanto dan politisi PAN Taufik Kurniawan.

Cara tidak langsung juga dapat dilakukan dengan cara "bermain mata" dengan para kapitalis jahat yang ingin mengeruk sumber daya alam. Para kapitalis jahat akan menjadi bandar para polisi, bahkan semua politisi dari berbagai partai politik, untuk menjamin siapa pun yang terpilih, maka mereka bisa memastikan diri menguasai sumber daya alam yang telah diincar.

Artinya, impian untuk menjadikan parlemen bersih tampaknya masih menjadi angan-angan yang jauh tergantung di awan. Ditambah lagi dengan banyaknya mantan narapidana koruptor yang masuk menjadi dewan parlemen.

Dasar Tindak Pidana Korupsi

Berikut merupakan hukum yang mengatur KPK dalam tugasnya untuk melakukan pemberantasan korupsi

  1. UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
    1. UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi
    2. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN
    3. UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
    4. UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
    5. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    6. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
    8. UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) 


Revisi Undang-Undang KPK

Masyarakat pun seakan dibuat tambah menyerah untuk mengharapkan parlemen yang bersih dari korupsi oleh pemerintah karena revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dinilai melemahkan KPK. 

Banyak pihak yang menolak pemerintah untuk tidak melakukan revisi terhadap undang-undang KPK, tetapi keputusan tetap berada di tangan pemerintah. Kita sebagai warga negara sudah memberikan pendapat mengenai penolakan revisi, tetapi mari percaya kepada pemerintah akan mengambil keputusan yang terbaik.