“I would annex the planets if I could”, begitulah kata seorang pengusaha Inggris Cecil Rhodes pada abad 19, di mana ia salah satu dari pemilik tambang di Afrika Selatan sewaktu inggris melakukan ekspansinya ke “Benua Hitam” tersebut.

Apa yang kita ketahui tentang Eropa, sedikit banyak menyingkap suatu periode kelam abad-abad lalu tentang imperialisme. Peristiwa ini sangat lekat di ingatan, terutama negara-negara yang pernah melewati periode tragis sejarah dunia tersebut.

Tetapi apa yang sebetulnya menjadi dasar bagi imperlialisme bangsa Eropa? Hal ini yang menarik untuk didiskusikan lebih jauh.

Bangsa Eropa merupakan bangsa yang lebih dahulu tercerahkan dibanding bangsa-bangsa lain. Sains, filsafat, dan seni berkembang sedemikian pesatnya di wilayah tersebut. Perkembangan yang pesat di dalam ilmu pengetahuan turut serta menggeser mitos-mitos serta kepercayaan terhadap agama.

Pencerahan bangsa Eropa kemudian melahirkan humanisme – walaupun di dalam praktik yang tersingkap melalui sejarah memiliki kontradiksi dengan kepercayaannya terhadap humanisme – di mana ini menjadi pegangan mereka dalam melihat setiap realitas. 

Salah satu realitas yang dilihat dari kacamata humanisme adalah bahwa terdapat bangsa-bangsa lain di luar eropa yang menurut mereka belum tercerahkan. Sebutan mereka kepada bangsa-bangsa itu biasanya disebut “bangsa-bangsa bar-bar” – yang dalam arti tertentu justru memuat inkonsistensi dalam melihat manusia dari kacamata humanisme.

Serangkaian misi-misi “penyelamatan” dilakukan untuk memberikan “pencerahan” bagi “bangsa-bangsa bar-bar”. Pada episode selanjutnya, terlaksanalah – menurut Hannah Arendt – suatu ekspansi demi ekspansi itu sendiri sebagai batu loncatan bagi ekspansi terhadap bangsa lain. Apa yang dikenal selanjutnya sebagai fenomena politik: imperialisme.

Arendt di dalam Origins of Totalitarianism, pada bagian kedua, yakni imperialisme, membahas persinggungan antara praktik imperialisme dan superioritas ras bangsa Eropa yang menjadi pembenaran terhadap ekspansi imperialistik.

Selain alasan superioritas ras Eropa, Arendt juga pekah terhadap alasan-alasan ekonomi yang mengiringi suatu peristiwa tersebut. Tetapi alasan ekonomi ini hanya sebagian kecil saja dari imperlialisme Eropa.

Surplus di Eropa

Walau alasan ekonomi ini bukan menjadi satu-satunya alasan utama mengapa terjadi imperialisme, tetapi Arendt sebagai seorang filsuf – walaupun ia sebenarnya keberatan disebut demikian – ia tidak mengabaikan alasan ekonomis tersebut sebagai salah satu fakta.

Dalam alasan ekonomis ini, imperialisme merupakan bentuk emansipasi politik kaum borjuis Eropa yang menghendaki adanya suatu ekspansi di luar Eropa demi ketahanan perekonomian.

Di dalam alasan ekonomistik semacam ini, imperialisme tidak dipahami sebagai sebuah konsep politis, tetapi konsep yang sebetulnya hanya mengandung alasan-alasan ekonomi semata.

Arendt menulis “imperialisme tak lain ialah karena konsep ini sama sekali bukanlah konsep politis, melainkan konsep yang berakar pada bidang spekulasi bisnis, di situ ekspansi berarti perluasan terus-menerus produksi industrial dan transaksi ekonomis yang khas abad ke-19”.

Alasan ekonomi yang demikian tersebut memberi dasar bagi ekspansi terus menerus. Ekspansi berarti peningkatan produksi aktual barang-barang untuk dipakai dan dikonsumsi.

Imperialisme – dalam alasan ekonomis ini – tumbuh seiring emansipasi politik kaum borjuis untuk menentang aturan pembatasan ekspansi dari negara. Dalam hal ini, mereka memilih terjun di dalam politik untuk alasan-alasan ekonomi mereka.

Menurut Arendt, “imperialisme lahir tatkala kelas berkuasa dalam produksi kapitalis tampil ke depan menentang pembatasan-pembatasan negara atas ekspansi ekonomi tersebut. Kaum borjuis terjun ke bidang politik karena keharusan ekonomis”.

Kaum borjuis bermaksud bahwa ekspansi harus dijadikan kebijakan luar negri tatkala sistem ekonomi di dalam negri memunculkan surplus akibat produktivitas. Tenaga kerja, hasil-hasil produksi, dan lapangan pekerjaan baru harus diperluas melewati batas-batas Eropa. Baru kemudian disusul oleh kekuasaan.

“Dengan slogan ekspansi demi ekspansi itu sendiri, kaum borjuis mencoba – dan sebagian berhasil – membujuk pemerintah nasional masing-masing untuk memasuki jalur politik dunia”.

Logika yang terbangun dari kepentingan borjuis ini adalah mengandaikan bahwa ada eksport kepentingan ekonomis terlebih dahulu, setelahnya kekuasaan mengikuti, atau, uang terlebih dahulu, selanjutnya politisi yang berkuasa.

Kaum borjuis percaya terhadap keyakinan liberal bahwa kompetisi meniscayakan stabilitas. Namun menurut Arendt, stabilitas atau keseimbangan itu bukan hasil keniscayaan hukum-hukum ekonomi, tetapi suatu hal yang tergantung pada institusi politik.

Arendt memiliki kecemasan akan berubahnya kompetisi menjadi ekspansi, menurutnya “yang menjadi prinsip politik bukan lagi kompetisi malainkan ekspansi, dan sangat diperlukan kekuatan politik untuk melakukan kontrol pengendalian diri”.

Ekspansi imperialisme Eropa terhadap bangsa di luar Eropa, jika mengikuti penjelasan Arendt dalam kaitannya dengan alasan ekonomis imperialisme, disulut oleh krisis ekonomi yang ganjil, yakni modal yang berlebih, munculnya “kelebihan” uang, yang tidak lagi menemukan lahan investasi produktif di dalam negri. Sebuah alasan ekonomis bagi tindakan imperialisme.

Dasar Pemikiran-Ras di Eropa

Arendt membangun argumennya tentang imperialisme tidak lepas dari analisanya mengenai pemikiran-pemikiran ras yang berkembang di Eropa. Dalam pemahaman Arendt, rasisme adalah senjata ideologis utama dari politik imperialisme.

Rasisme sebagai senjata ideologis bagi imperialisme ini mendapatkan justifikasi justru dari kalangan intelektual sekalipun – tentunya jauh sebelum ilmuwan-ilmuwan Nazi menggunakannya – yang juga tersihir oleh ideologi. “Setiap ideologi yang sudah berkembang penuh diciptakan, dilestarikan dan disempurnakan sebagai sarana politik dan bukan sebagai doktrin teoritis” tulis Arendt.

Menurutnya, “adalah pemikiran-ras, dan bukannya pemikiran kelas, yang senantiasa membayang-bayangi pertumbuhan sikap saling hormat di antara negara-negara Eropa, sampai pada akhirnya, pemikiran-ras itu muncul sebagai senjata dahsyat untuk menghancurkan bangsa-bangsa itu”.

Politik totalitarianisme Nazi yang menggunakan sentimen ras di Perang Dunia II hanyalah puncak kulminasi dari pemikiran-ras yang sudah bersemanyam sejak berabad-abad di Eropa.

Di Jerman misalnya, di mana mereka mengandaikan adanya sebuah persatuan nasional terhadap yang berasal-usul sama.

Pada mulanya pemikiran-ras muncul di kalangan bangsawan yang menginginkan persatuan orang-orang berbahasa Jerman. Tetapi persatuan berdasarkan bahasa tidaklah cukup untuk pemikiran-ras.

Menurut Arendt, “baru sesudah tahun 1814 kesamaan asal-usul ini dikait-kaitkan dengan hubungan darah, ikatan keluarga, kesatuan suku, asal-usul yang murni”.

Doktrin organis tersebut dibuat untuk membangkitkan kesadaran rakyat ke kesadaran kebangsaan. Mengingat Jerman pada waktu itu menurut Arendt tidak memiliki ingatan sejarah yang sama untuk dimiliki. Untuk itu dikembangkanlah daya tarik naturalistik untuk mendominasi atas dasar "ras yang unggul".

Menurutnya, “doktrin organis tentang sejarah di mana setiap ras merupakan kesatuan yang utuh dan tersendiri dikembangkan oleh orang-orang yang membutuhkan definisi ideologis kesatuan nasional sebagai substitusi bagi kesatuan politis” hal yang di mana doktrin organis rasial dipergunakan untuk imperialisme bangsa-bangsa luar Eropa.

Sedangkan di Prancis, pemikiran-ras salah satunya bersumber dari essai Count Athur de Gobineau pada tahun 1853 yang berujudl I’lnégalité des Races Humaines (Ketimpangan Ras Manusia).

Dalam essai itu, Gobineau – menurut Arendt – menerima adanya doktrin yang berkembang pada abad 18 tentang asal-usul bangsa Prancis, yakni kaum borjuis adalah keturunan budak Gallo-Roman, kaum bangsawan adalah keturunan Jermanik. Essai dari Gobinaeu ini pada awal abad 20 menjadi pegangan bagi teori-teori ras yang muncul dalam sejarah.

Gobineau di dalam essainya itu terobesesi tentang runtuhnya peradaban-peradaban dan memimpikan penciptaan suatu elite baru bagi peradaban yang baru.

Arendt menulis, “apa yang sebenarnya dicari Gobineau dalam politik adalah definisi dan penciptaan suatu ‘elite’ yang dapat menggantikan aristokrasi. Sebagai ganti pangeran-pangeran, ia menyodorkan suatu ‘ras para pangeran’, yaitu ras Arya, yang dianggapnya berada dalam bahaya, yakni ditenggelamkan oleh kelas-kelas rendah yang non-Arya melalui demokrasi”.

Dengan alasan ras ini, menurutnya dapatlah dibentuk sebuah “elite” yang menganggap diri memiliki hak-hak istimewa. Mereka mengakui bahwa mereka adalah “bibit yang baik”, bahwa mereka adalah “darah biru”, dan oleh karena membawa kepada mereka hak-hak yang istimewa.

Sedangkan Inggris menurut Arendt lekat dengan Darwinisme, “Darwinisme memperoleh sukses besar karena, atas dasar keturunan, memberikan senjata ideologis bagi kekuasaan ras maupun kekuasaan kelas dan dapat digunakan untuk melawan maupun mendukung diskriminasi ras”.

Secara politik, Darwinisme mengetengahkan dua konsep penting tentang the struggle for existence atau perjuangan bertahan hidup, dan survival of the fittest untuk siapa yang tidak mampu bertahan.

Dari sudut sosial, survival of the fittest yang dalam Darwinisme bersifat niscaya berimplikasi pada kekuatan dominan, kelas atas, ras unggul dan lainnya sebagai yang “the fittest”.

Dari dasar-dasar pemikiran-ras di Eropa tersebut, apa yang menjadi pesan utama adalah imperialisme menggunakan rasisme untuk membenarkan tindakan-tindakannya. Rasisme sebagai senjata ideologis menggantikan tank-tank yang mahal untuk propaganda politik yang murah-meriah.

“Panen Raya” di Koloni-koloni

Dengan adanya dasar pemikiran teoritis, filosofis, bahkan berbagai mitos-mitos yang menggambarkan adanya superioritas ras tersebut, turut serta teraplikasi dalam praktik politik di koloni-koloni.

Dasar pemikiran-ras tersebut memberikan pemahaman untuh bagi mereka yang tersihir dengan ideologi rasisme untuk eksploitasi besar-besaran di koloni-koloni Eropa seraya menunggu “panen raya” hasil eksploitasi tersebut.

Pembenaran atas adanya “bibit yang unggul” dan “bibit yang tidak unggul” mengharuskan untuk patuh terhadap “yang unggul” tidak akan pernah lepas dengan alasan-alasan ekonomi, sekalipun Arendt memahaminya lebih dalam sebagai adanya rasisme untuk membenarkan hal tersebut.

Di sini, posisi antara alasan ekonomi dan alasan ras justru berdiri setara dan berjalan beriringan. Ketika imperialisme dibenarkan berdasarkan alasan-alasan ras, imperialisme dengan alasan ekonmis sama sekali tidak terpisah satu sama lain.

Di dalam realitas masyarakat bangsa-bangsa yang dikolonisasi, rasisme dan motif-motif ekonomi merupakan sebuah bentuk kesatuan. Seraya mengeksploitasi bangsa jajahan, seraya itu pula melakukan rasisme. 

Kolaborasi keduanya memunculkan satatus-quo yang cukup lama bertahan, tetapi toh pada akhirnya tidak mampu melawan kesadaran nasional bangsa terjajah.

Dari sini kita bisa paham, rasisme sebagai senjata politik dan pembenaran bagi imperliasime tidak akan pernah mampu membendung bangsa-bangsa yang sama sekali mempunyai asal usul yang berbeda. 

Suatu budaya, hukum, administrasi, apapun itu, dari bangsa yang berbeda, jika dipaksakan pada bangsa yang berbeda pula sangat tidak mungkin mencapai tatanan yang langgeng.

Pada dasarnya dunia ini penuh keragaman, baik manusia, hukum, budaya, kepercayaan dan sebagainya, dan upaya totaliter untuk menyeragamkan hal yang sangat beragam itu sudah terbukti oleh sejarah tidak akan berhasil. Dan sampai di sini, totalitarianisme telah gagal.

Referensi:

Hannah Arendt, “Asal-usul Totalitarisme: Imperialisme”, (terj. Alois A. Nugroho & J.M Soebijanta). Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 1995.