Baru-baru ini media sosial digemparkan video hampir terjadinya adu fisik antara Satpol PP dan Habib Umar Assegaf. Ditenggarai Habib Umar Assegaf melanggar PSBB sehingga aparat menegurnya, tetapi justru Habib Umar Assegaf tersinggung atas teguran yang disampaikan aparat, dan seketika mereka cekcok sampai hampir terjadi adu fisik. 

Namun yang terjadi pada akhirnya satpol PP yang terlibat dalam percekcokan itu meminta maaf kepada Habib Umar Assegaf dan sekaligus anggota satpol PP dihadiahi umrah. 

Tetapi penanganan amat berbeda ketika pria di Bogor bernama Endang Wijaya marah-marah saat ditegur aparat karena melanggar PSBB telah diamankan dan sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Kita bisa gunakan banyak contoh-contoh lain dalam hal yang sama.

Fakta bahwa penegakan hukum kita sedang tidak baik-baik saja. Dalam pemberitaan media massa yang paling kental mengenai masalah hukum adalah soal tiadanya imparsialitas (ketidakberpihakan). Ketiadaan imparsialitas menjadi bukti bahwa kita berhukum masih berpegang pada status.

Salah-tidaknya sesuatu bukan pada “perbuatan”, tetapi pada “orang”. Jadi sebelum menegakkan hukum, dilihat dulu “siapa orangnya”, baru setelah itu menentukan kriteria salah atau tidaknya. Kalau ternyata orang itu mempunyai kuasa dan status tertentu, maka aparat tidak langsung menerapkan kriteria benar-salahnya. Tetapi begitu hukum dihadapkan kepada orang yang lemah, maka aparat langsung menerapkan kriterium benar-salah.

Teori yang bersimetri dengan analog di atas adalah teori dari Henry Sumner Maine. Maine mengadakan penelitian di Asia, khususnya India dan Cina. Dalam penelitian itu, dia menemukan masyarakat di India dan Cina cenderung static societies. Dalam masyarakat yang statis, hukum bertugas untuk meneguhkan hubungan-hubungan antar-status (Bernard L Tanya, 2013).

Posisi seseorang dalam satu lapisan serba ditentukan oleh status yang telah ditradisikan. Ada yang berstatus sebagai tuan, dan ada pula dari sananya ditetapkan sebagai hamba. Karena posisi-posisi sosial itu sifatnya askriptif (kedudukan, kekuasaan, status yang didasarkan pada garis keturunan), maka hak dan kewajiban yang dikukuhkan oleh hukum akan menurut berdasarkan askripsi-askripsi itu.

Melihat banyaknya praktik diskriminasi penegakan hukum yang salah satunya sudah dipaparkan di atas, maka pokok soal dalam tulisan ini adalah membahas utopis imparsialitas dalam penegakan hukum. Imparsialitas bertumpu pada asas equality before the law (semua sama di mata hukum), entah Anda kaya atau miskin, punya kekuasaan atau tidak punya kekuasaan, keturunan darah biru atau tidak, Anda presiden atau tukang kayu bukanlah menjadi alasan untuk hukum memberi ruang terhadap pelecehan seseorang.

Pada dasarnya penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum (Satjipto Rahadjo, 2011). Tujuan hukum memuat nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Jadi menegakkan keadilan dan kebenaran adalah tugas utama hukum. 

Namun seringkali justru penegakan hukum menyangkali tugas utamanya dengan berpihak kepada mereka yang kuat, mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Penyangkalan ini kemudian memunculkan banyak isu mengenai ketidakadilan, salah satunya adalah ketiadaan imparsialitas.

Tidak adanya imparsialitas dalam penegakan hukum secara implisit memberi penilaian kepada publik mengenai 4 hal, (i) hukum yang tidak netral, (ii) terdapat preseden buruk bagi warga negara, (iii) kebenaran dan keadilan bukan keutamaan tetapi nilai eksternal, dan (iv) ketidakadilan dibutuhkan untuk melanggengkan mereka yang kuat.

Pertama, hukum yang tidak netral. Faktual, sejak dulu, baik dalam era Yunani Kuno sampai dengan masa transisi, membuktikan hukum yang tidak netral. Socrates yang tidak bersalah tetapi akibat konspirasi kaum sofis dianggap bersalah karena menyesatkan banyak anak muda, lalu ia dijatuhi hukuman mati dengan cara meminum racun hemlock.

Giordano Bruno yang pada abad pertengahan dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup demi nama iman dan hukum. Kekuasaan menjadikan hukum sebagai senjata untuk menumpas musuh. Tetapi begitu hukum berhadapan dengan yang dianggapnya teman atau orang yang lebih tinggi jabatannya, maka hukum langsung melunak.

Hukum yang tidak netral ini biasanya dimulai dengan sikap untung-rugi. Bila saya menegakkan hukum terhadap orang yang kuat, apakah saya akan diuntungkan? Atau justru malah tersingkir? Perhitungan untung-rugi ini membawa sikap permisif untuk berpihak. Untung-rugi ini dapat berupa perasaan takut terhadap pihak-pihak tertentu, misalnya takut keluarganya diancam untuk dibunuh. 

Bila dalam kerangka moralitas Kohlberg, maka deskripsi di atas masuk dalam kategori moralitas pra-konvensional. Berapa banyak penegakan hukum yang disertai dengan perhitungan untung-rugi? Akibatnya adalah kehormatan seseorang dibiarkan mengikuti arus seleksi alam: barangsiapa kuat dia yang menang. 

Citra hukum di mata publik terangkum di dalam diktum “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas”. Satire ini ingin memperlihatkan secara terbuka bahwa martabat hukum telah direduksi menjadi barang yang mampu ditukar-tambahkan melalui kepentingan. Seolah-olah memang begitulah hakikat hukum. 

Padahal tes negara hukum bukan memperhadapkan orang lemah di muka hukum karena orang lemah atau rakyat kecil posisinya selalu berada di bawah hukum. Tetapi bila hukum mampu memperhadapkan mereka yang kuat, yang punya kuasa di muka pengadilan, maka kita baru berbicara negara hukum.

Kedua, terdapat preseden buruk bagi warga negara. Diandaikan bahwa aparat penegak hukum adalah orang-orang yang terpilih. Terpilih berarti sudah memenuhi standar tertentu dan layak melakukan sesuatu hal serta diberi predikat terhormat.

Makin tinggi jabatan dan status seseorang, makin tinggi pula kontrol moral terhadapnya. Seorang rakyat biasa dimaklumkan bila ia asal bicara, tetapi tidak demikian seorang presiden yang harus serba hati-hati dalam mengucapkan bahkan kata per kata. Hal yang sama juga berlaku pada aparat penegak hukum.

Padanya melekat prinsip nobleness oblige (kehormatan melahirkan tanggung jawab). Maka penegak hukum dalam menegakkan hukum tidak boleh didasari pada perhitungan untung-rugi tetapi pada suatu kewajiban. Karena pada pengertian tertentu bila seorang melakukan kewajibannya berarti dia dianggap bertanggung jawab.

Tuntutan akan kewajiban dari penegak hukum menjadi kerangka ideal dalam penegakan hukum, tetapi realitas memberi pewartaan baru bahwa seorang penegak hukum tidak secara ex opere operato (otomatis) akan mengutamakan kewajiban dalam menegakkan hukum. Di sinilah kemudian terjadi ketidakadilan termasuk diskriminasi penegak hukum yang memberikan preseden yang buruk bagi warga negara.

Memang tidak semua aparat penegak hukum sengaja ataupun abai dan lalai dalam hal diskriminasi penegakan hukum, tetapi ingatan sosial tetap menghidupi dan memperingatkan bahwa sudah banyak terjadi diskriminasi penegakan hukum.

Tiadanya keteladanan dari aparat menumbuhkan kecemburuan sosial yang dipupuk terus-menerus seiring dengan bertambahnya kasus diskriminasi penegakan hukum. Tidak mengherankan kemudian masyarakat mulai mengenal main hakim sendiri. 

Karena ada anggapan masyarakat bahwa aparat penegak hukum tidak mampu mendatangkan keadilan, maka untuk melampiaskan perasaan kesal itu masyarakat memilih main hakim sendiri. Keadaan ini tidak mustahil akan meluas bila aparat penegak hukum tidak segera memulihkan keteladanannya.

Ketiga, kebenaran dan keadilan bukanlah keutamaan tetapi nilai eksternal. Kecenderungan yang sedang trend hari-hari ini adalah hilangnya keutamaan. 

Tiadanya keutamaan dalam diri seseorang akan mengakibatkan tujuan mengalami distorsi karena motivasi yang sudah dibatinkan dari awal justru disfungsi. Jadi kebenaran dan keadilan hanya diupayakan secara maksimal bila ada keuntungan bagi diri individu, entah itu nama baik, gengsi, perhatian, uang dan lain sebagainya.

“Keutamaan” terjemahan dari kata Yunani “arête” berarti kekuatan atau kemampuan, misalnya untuk membuat lukisan, membuat kereta api dan lain sebagainya. Arête adalah kemampuan untuk melakukan perannya dengan baik. Kalau Aristoteles merumuskannya sebagai kemampuan manusia untuk melakukan perannya sebagai manusia, untuk mencapai tujuan internalnya.

Kata “utama” menunjuk pada kemampuan manusia untuk membawa diri sebagai manusia utuh (Franz Magnis, 2000) bukan dipersempit secara moralistik pada kesalehan. “Manusia utama” adalah manusia yang utuh, luhur, kuat, dan kuasa untuk menjalankan apa yang baik dan tepat dalam melakukan tanggung jawabnya.

Dalam pada itu, MacIntyre memperdalam pengertian “keutamaan” dengan memberi 3 (tiga) paham yang khas yang menurutnya merupakan kerangka harus dipakai untuk mengerti manusia: (i) paham kegiatan bermakna, (ii) paham tatanan naratif kehidupan seseorang, (iii) tradisi moral. Tapi dalam pembahasan kali ini penulis hanya membahas soal paham kegiatan bermakna.

Kegiatan bermakna adalah suatu kegiatan yang mempunyai maksud sosial yang diatur dengan aturan formal atau tidak formal dan merupakan kesatuan bermakna seperti bermain bola, bermain catur, penelitian sejarah, bercocok tanam. 

Kegiatan bermakna mempunyai nilai internal: bermain bola menyenangkan, dan bisa juga nilai eksternal: bermain bola menyenangkan bila membawa kemenangan, dengan begitu gengsi club menjadi naik, dan pemasukan uang lebih banyak.

Dalam diri manusia, nilai eksternal itu memberi kecenderungan untuk bersaing (yang bisa menang hanya satu pihak), tetapi nilai internal tidak begitu (menang atau kalah tidak menentukan apakah bermain bola itu menyenangkan atau tidak). Persoalan yang paling jamak ditemui adalah demi nilai eksternal justru nilai internal dikorbankan. Inilah kejatuhan integritas seseorang.

Kita mampu bayangkan bila penegakan hukum lebih mendahulukan nilai eksternal daripada nilai internal, banyaknya mafia hukum yang tetap eksis sampai hari ini, putusan pengadilan sudah ditentukan dari sebelum putusan dijatuhkan, kriminalisasi terhadap orang tidak bersalah, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu bermuara pada paham: uang dan status sebagai episteme atau uang dan status sebagai cara meraih tujuan.

Keempat, ketidakadilan dibutuhkan untuk melanggengkan mereka yang kuat. Tampaknya pernyataan ini cukup kasar tetapi bila saya menyembunyikannya dengan bahasa yang lebih halus justru saya tidak mengungkapkan makna sebenarnya dari pernyataan saya. 

Maksud dari pernyataan ini adalah untuk melanggengkan perangai negatif orang yang kuat dan berkuasa haruslah diciptakan suatu sistem yang terstruktur dan sistematis terhadap orang lain agar orang lain (korban) tidak mampu membaca kesalahan dalam situasi dan kondisi konkret. Sistem itu dinamakan “ketidakadilan”, baik secara fisik maupun simbolik.

Ketidakadilan ada banyak wujudnya, tetapi dalam konteks tulisan ini adalah kehalusan sikap yang dipertunjukkan kepada publik untuk menyembunyikan kesalahan. Contoh dalam hal ini, ketidakseimbangan perlakuan antara pelanggar PSBB yang satu dengan pelanggar PSBB yang lain.

Endang Wijaya, karena melanggar aturan PSBB, diproses hukum oleh aparat. Tetapi begitu hal yang sama dikenakan pada Habib Assegaf, justru aparat yang meminta maaf setelah insiden hampir terjadinya adu fisik.

Permintaan maaf di sini mempunyai makna ambivalen (bercabang dua saling bertentangan), yaitu di satu sisi permintaan maaf menggambarkan ketidakadilan (bagi banyak orang) akibat ketidakseimbangan perlakuan, dan di sisi yang lain permintaan maaf sebagai bentuk kekhilafan dan keberanian moral untuk mengakui kesalahan.

Permintaan maaf yang terakhir ini menjadi masalah karena secara implisit menutupi ketidakadilan dengan menggunakan esensialisme budaya, yang sebagaimana kita tahu bahwa ketika sudah berbicara mengenai budaya maka semua harap dimaklumkan. Contoh: di mata orang Jawa, kebanyakan orang Batak berbicara blak-blakan dan cenderung kasar. Tetapi itu semua dimaklumkan karena budaya Batak memang begitu.

Persoalannya di sini bila esensialisme budaya dibawa ke ranah hukum, maka suatu kesalahan menjadi kabur dan cenderung dimaklumkan. Akhirnya kriteria benar-salah dilonggarkan dengan kriterium baik-buruk.

Seharusnya publik membaca ketidakseimbangan perlakuan dalam penegakan hukum itu sebagai bentuk ketidakadilan justru dialihkan dengan membaca dalam kerangka esensialisme budaya. Akhirnya bila sudah ada kata “maaf”, semua dimaklumkan dan menjadi momen moral di mata publik. Bila kejadian seperti ini dimaklumkan terus-menerus, maka orang akan berpandangan itu semua sudah budaya!

Secara implisit, aparat menyembunyikan ketidakadilan itu melalui permintaan maaf yang dipandang sebagai kehalusan sikap dan momen moral. Padahal tidak boleh demikian karena dalam hukum modern letak suatu kesalahan adalah pada perbuatan dan bukan pada orang atau status. 

Seharusnya bila ada orang yang melanggar PSBB, entah mempunyai jabatan, status, kedudukan tertentu maupun yang tidak memiliki, tetap mereka harus dihukum karena semua sama di mata hukum.

Tidak adanya imparsialitas dalam penegakan hukum mengenai 4 hal yang telah diutarakan dengan banyak contoh faktual yang akhirnya memberi suatu keyakinan bahwa imparsialitas dalam penegakan hukum hanya suatu utopis kendati ada kasus-kasus yang diselesaikan secara adil dan imparsial.

Tetapi ingatan sosial selalu menghidupi dan mengarahkan hal-hal yang tidak adil. Karena fungsi ingatan sosial adalah menagih keadilan dan bila ternyata masih banyak ketidakadilan, salah satunya adalah tiadanya imparsialitas dalam penegakan hukum maka hal itu hanya utopis.

Daftar Pustaka

  • Bernard Tanya, 2013. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Genta Publishing: Yogyakarta.
  • Franz Magnis Suseno. 2010. 12 Tokoh Etika Abad ke 20, Kanisius: Yogyakarta.
  • Satjipto Rahardjo. 2011. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing: Yogyakarta.