Peneliti
3 minggu lalu · 215 view · 4 menit baca · Politik 27696_62944.jpg
matakita.co

IMM dan Penyegaran Wajah Politik Indonesia

Di bulan ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) merayakan miladnya yang ke-55. Berbagai acara seperti dialog, seminar, perlombaan, penyuluhan, senam bersama, dan lain-lain diselenggarakan di berbagai daerah.

Salah satu acara milad IMM yang menarik perhatian saya adalah dialog kebangsaan yang digelar oleh Pimpinan Cabang (PC) IMM Makassar Timur di Cafe Sarjana UNHAS, Rabu, 20 Maret 2019. Tema dialog bertajuk “Refleksi Kritis Peran Kebangsaan IMM dalam Momentum Pemilu”.

Artikel ini adalah ikhtiar untuk mengikat serpihan jejak dan pertautan emosional saya dengan salah satu organisasi otonom milik Muhammadiyah itu. Ketika berkuliah di Makassar, saya sempat nyantri di Pusdam Sulsel dan bergabung dengan Angkatan Muda Muhammadiyah.

Sebagai sayap dakwah Muhammadiyah di ranah kampus, kader IMM diharapkan memberi edukasi politik kepemiluan, bilkhusus kepada kaum milenial dalam menyongsong kenduri demokrasi. Di musim kampanye ini, kader ‘merah maron’ mesti menjadi jihadis literasi dengan menebar energi positif di jagad dunia maya.

Pada saat bersamaan, immawan dan immawati ikut serta dalam menghadang hoax atau fake news yang merusak ikatan kebangsaan kita, bukan terseret dalam fragmentasi politik yang kontraproduktif, apalagi berkata kotor, caci maki, dan ghibah.

Menghindari ketegangan politik stadium berat di media sosial, kita bisa membaca postingan website Muhammadiyah Garis Lucu (MGL) yang kontennya cukup menghibur, penuh hikmah, dan hasanah. MGL ibarat oase bagi IMM di tengah panasnya suhu politik saat ini.

IMM yang dicetus oleh Djazman Al kindi dkk pada 14 Maret 1964 ini tentu sudah mewarnai lapangan kebangsaan berdasarkan gagasan dan kiprahnya selama ini. Pergulatan sejarah berdirinya IMM ini cukup unik.

Masa awal gerakan IMM pada tahun 1964 -1966 bertepatan dengan pergolakan politik akhir Orde Lama. Saat itu, HMI disebut sebagai salah satu gerakan Islam yang paling dimusuhi oleh PKI beserta sel-sel operator ideologi komunisme.

Datanglah panggilan sejarah. IMM berdiri, bahkan diberi restu secara langsung oleh Bung Karno. Ada anggapan bahwa IMM didirikan karena HMI mau dibubarkan. Yang lebih tepat justru IMM dilahirkan untuk membantu HMI agar tetap bertahan dari kepungan PKI.

Sebagai catatan, Lafran Pane pendiri HMI adalah putra dari salah satu pendiri Muhammadiyah di Sipirok pada 1921: Sutan Pangurabaan Pane. Pendiri HMI yang lain juga tercatat Maisaroh Hilal yang merupakan cucu pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan.

Dalam buku Immawan Bung Karno, Rusdianto dan Muliansyah Abdurrahman Ways (2016, Global Base Review) menjelaskan bahwa Djazman Al Kindi beserta pengurus DPP IMM periode awal tahun 1965 menemui Bung Karno dengan membawa misi bersejarah dalam pergerakan mahasiswa dan meminta restu sang proklamator untuk mendirikan organisasi ini. Pada pertemuan itulah Kindi memanggil Sukarno dengan sebutan “Immawan”.

Perjumpaan Bung Karno dengan Muhammadiyah terletak pada spirit Islam berkemajuan. Sebagai pemikir Islam progresif, Bung Karno bahkan pernah mengkritik perilaku sebagian muslim yang tidak berkemajuan. Itulah yang oleh Bung Karno sebagai “Islam Sontoloyo”, misalnya suka mencap kafir, taklid buta, mengutamakan kulit daripada isi (substansi), dan lain-lain.

Menurut saya, kader Muhammadiyah yang bergelora menyalakan api Islam Bung Karno itu adalah JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah). Namun, setitik api itu terkadang terasa menyengat ‘kaum status quo’ di organisasi berlambang matahari itu.

JIMM pun menuai stigma sebagai kaum liberal di Muhammadiyah. Padahal, kemunculan JIMM guna menjebol stagnasi pemikiran berwatak skripturalis. Lagi pula, JIMM berorientasi liberasi sosial yang emansipatoris dan transformatif untuk membela kemanusiaan universal.

Saya terpesona dengan wajah pembaruan ala JIMM pertama kali ketika mengikuti tausiyah ilmiah yang dibawakan oleh Zuly Qodir dan Pradana Boy ZTF, pemuka JIMM di Gedung Fajar Makassar (kalau tak salah, 2010). Acara ini diadakan oleh IMM Sulsel.

Meskipun tidak terlalu struktural keelitan banget di Angkatan Muda Muhammadiyah, tapi saya sangat menikmati percikan gagasan pembaruan JIMM lewat buku maupun artikel mereka di jurnal dan media massa. Saya menemukan refleksi intelektual yang lezat.

Meski haluan pemikiran beraneka ragam, namun anggota dan alumni IMM ditekankan tiga kompetensi dasar, yakni religiositas, intelektualitas, dan humanitas. Ada mungkin orang Muhammadiyah, tapi bersenyawa dengan NU dan lain-lain. Itu tidak masalah.

Jangankan yang seakidah, pergaulan lintasiman pun bukan sesuatu yang tabu, sepanjang bukan tukar-menukar akidah. Kita perlu hijrah dari nalar dikotomis ke nalar relasional. Kita mesti beraliansi dan berkolaborasi dalam rangka berkarya nyata untuk bangsa.

Artinya, sekadar bergaul, bermuamalah dengan non-muslim sebagai saudara sebangsa, bukan sesuatu yang dipersoalkan. Yang penting tidak berlawanan dengan nilai-nilai dasar keagamaan, keilmuan, dan kemanusiaan, dan tetap berkibar di bawah panji-panji Muhammadiyah.

Di pentas politik praktis, IMM mencetak aktivis politik dari lapisan muda yang berdiaspora dan memegang posisi strategis di beberapa partai politik. Kalau zaman old, lazimnya PAN yang diasosiasikan sebagai kanal politik orang Muhammadiyah.

Sementara di zaman now, politisi asal Muhammadiyah menyebar di banyak saluran (termasuk partai baru), bahkan menguasai posisi vital. Sebut saja Ahmad Rofiq, Beni Pramula, dan lain-lain di Partai Persatuan Indonesia (Perindo).  

Fajar Riza Ul Haq dkk di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, malah dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Andi Nurpati di Partai Demokrat, Ma'mun Murod Al-Barbasy di PAN, dan sebagainya.

Bahkan, salah satu pimpinan Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, adalah alumni IMM Makassar, selain juga jebolan HMI. Belum lagi di PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan partai lain.

Dus, ‘matahari-matahari’ IMM ikut menyinari lintas partai politik dalam frame yang inklusif. Dari partai yang nasionalis sampai partai berbasis agama. Dari partai yang mengklaim dirinya reformis hingga perindu kejayaan Orde Baru. Dari partai yang ketua umumnya beragama Islam maupun non-muslim, laki maupun perempuan.

Gerak aktivisme dan perputaran waktu kemudian mengorbitkan kader IMM sebagai penjaga keseimbangan nasional. Kita harus aktif menjaga iklim politik yang tenang di negeri ini dari rongrongan sebagian kalangan yang masih mengumandangkan khotbah takfiri.

Dalam konteks inilah para kader IMM diharapkan turut menjaga Pancasila agar tak diseret oleh siapa pun ke kutub ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Peran kebangsaan IMM bisa menjadi jangkar NKRI dalam menghadang kelakuan berbau sektarian dan kekerasan atas nama agama, baik dalam momentum pemilu maupun pasca-pemilu.

Mak di usia yang ke-55 tahun ini, IMM bisa dikatakan telah memainkan peran yang strategis dalam penyegaran wajah politik Indonesia. Baik saat mahasiswa maupun pasca-mahasiswa, kader IMM agar senantiasa tetap anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Bukan sekadar sloganistik, tapi benar-benar nyata.