Belum lama ini jagat Twitter diramaikan dengan unggahan video Bripda GAP tentang aksinya memamerkan kokang senjata. Viral video seorang polisi muda menenteng senjata laras panjang sambil berkata'Pacar kamu ganteng? Kaya? Bisa gini nggak' sambil mengokang senjata tersebut. Pemilik akun @kapansarjana_ mengunggah video itu dan membubuhi kalimat bernada kritik.

Video tersebut menuai banyak respons netizen. Akun Twitter tersebut yang memulai keramaian dengan mengunggah video tersebut. Unggahan tersebut meluas, khususnya di Twitter. Per 15 Mei siang, video sudah ditonton 4,8 juta kali, dibagikan dan disukai lebih dari 50 ribu kali.

Netizen meresponsnya dengan komedi plus nyinyir, beberapa ada yang membuat versi parodi. Mereka merasa apa yang dilakukan Bripda GAP tidak etis dan tidak tepat. Perdebatan berlanjut terkait dilaporkannya akun yang dianggap menyebar video tersebut. Hal tersebut pun memantik banyak respons netizen.

Saya tidak ingin mengulas perdebatan tentang bagaimana secara secara hukum proses pelaporan tersebut. Satu hal yang cukup menarik perhatian saya adalah terkait perilaku Bripda BAP dan kondisi sebagian masyarakat kita. 

Menjadi aparat negara, baik polisi maupun TNI, adalah mimpi sebagian masyarakat kita. Saya hidup di sebuah daerah di mana menjadi abdi negara (Polisi, TNI, dan PNS) adalah cita-cita ideal banyak orang. Pekerjaan tersebut adalah idaman anak muda. Tidak sedikit keluarga yang rela berbuat apa saja agar anaknya menjadi abdi negara.

Imaji Ideal menjadi Aparat Negara 

Sampai hari ini pun saya kerap kali menemui anak muda yang didorong keluarganya untuk tetap mendamba menjadi aparat negara. Profesi Bripda GAP adalah idaman sebagian masyarakat kita. 

Beberapa ulasan tentang motif yang melatarbelangi seseorang berusaha keras agar bisa menjadi aparat negara penting untuk diulas. Menjadi aparat negara merupakan profesi yang mulia karena secara langsung menjadi bagian dari negara melayani masyarakat.

Tiga hal menurut pengamatan saya mengapa orang begitu antusias menjadi abdi negara:

Pertama, menjadi aparat negara menjanjikan jaminan kemapanan finansial individu melalui serangkaian gaji dan tunjangan. Menjalani hidup dengan adanya kepastian finansial dan jaminan hari tua adalah dambaan setiap orang. Profesi abdi negara menyediakan hal tersebut. Maka tidak heran sebagian masyarakat kita berebut memimpikan hidup tersebut.

Kedua, menjadi aparat negara adalah prestise di tengah masyarakat. Prestise yang dimaksud adalah status sosial, kehormatan, wibawa, dan kedudukan di tengah masyarakat.

Bripda GAP secara tidak langsung menegaskan itu. Menjadi polisi adalah prestise tersendiri baginya di masyarakat. Video tersebut menegaskan pembeda (distingsi) dia dengan orang di luar dirinya. 

Bagi kelas sosial tertentu, hal tersebut dilakukan agar terlihat berbeda dengan orang se-usianya dan mungkin juga kelompok diluar dirinya. Hal tersebut bisa disebut sebagai praktik distingsi (distingtion). 

Bourdieu dikutip Haryatmoko (2013) menjelaskan bahwa praktik distingsi dilakukan sebagai sebuah upaya untuk menunjukan posisi status kelas tertentu agar dianggap berbeda dengan yang lain. Apa yang dilakukan Bripda GAP melalui video menggambarkan tentang hal itu. Dengan menenteng kokang senjata, dia menegaskan bahwa tidak banyak orang bisa melakukan itu.

Ketiga, menjadi aparat negara khususnya polisi dan TNI identik dengan superioritas di masyarakat. Salah satu hal yang menjadi penanda adalah penggunaan senjata yang tidak semua profesi bisa menggunakan. 

Senjata dipakai untuk mendukung segala aktivitas keamanan dan pertahanan diri. Bripda GAP melalui videonya menegaskan hal tersebut. Senjata dibuat untuk mendukung maskulinitasnya sebagai laki-laki.

Dari ketiga hal di atas, ada sisi lain yang mungkin tidak disadari oleh sebagian masyarakat kita. Menjadi aparat negara atau yang bekerja untuk pemerintahan secara otomatis akan membatasi dirinya. Kepatuhan terhadap negara adalah salah satu doktrin agar loyal dan berbakti pada negara. 

Abdi negara pada hakikatnya adalah alat negara. Alat yang digunakan untuk keamanan negara dan hal tersebut berlaku pada polisi. Dalam konteks itu, maka seluruh kebebasannya sebagai manusia terenggut untuk kepentingan negara.

Di satu sisi membayangkan prestise, kemampanan finansial, dan imaji superioritas, tetapi di sisi lain akan sangat mungkin menjadi manusia yang teralienasi atas kehidupan diri yang bebas. Hal tersebut disebabkan seluruh aktivitas dirinya hanya diperuntukkan untuk negara. 

Alienasi atau keterasingan merupakan kondisi ketika individu manusia merasa terpisah, atau bahkan terputus dari masyarakat dan kebudayaan dominan. Di mana kebebasan menjadi ciri khasnya.

Konstruksi Orde Baru 

Apa yang terjadi pada Bripda GAP mengingatkan saya pada kejadian yang dialami oleh seorang komandan distrik militer (Dandim) di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang saat itu dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak bisa “mengendalikan” istrinya. Hal ini terkait unggahan opini sang istri di halaman Facebook-nya. 

Apa konteks yang mengaitkan kejadian itu dengan Bripda GAP. Dalam ungkapannya dalam video Bripda GAP berusaha menegaskan kepada wanita bahwa keren dan ganteng itu hanya dimiliki oleh orang yang menenteng senjata seperti dirinya.

Dalam konteks tersebut, ada semacam anomali yang dijanjikan. Padahal menjadi istri tentara tidak sebebas jika dibanding dengan profesi lainnya. Negara menentukan bagaimana individu harus bergaul, bertingkah laku, dengan siapa mereka berinteraksi dan bahkan urusan jatuh cinta, bagaimana mereka bisa bersenang-senang, sampai harus berpendapat apa. 

Peristiwa komandan Dandim Kendari beberapa waktu lalu memberikan contoh atas hal tersebut. Selain itu, berita terbaru tentang seorang Istri anggota TNI yang memposting dalam Fecebooknya 'Semoga Rezim Tumbang', menyebabkan suaminya yang anggota TNI AD ditahan 14 hari.

Hal tersebut menegaskan bahwa pekerjaan menjadi abdi negara (PNS/tentara/polisi) memosisikan perempuan sebagai pendukung karier (konco wingking). Istri dikendalikan penuh dalam ideologi gender. 

Status sosial perempuan akan sangat dipengaruhi oleh laki-laki. Jika ada terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keluarga, maka sangat mungkin perempuan akan disalahkan paling besar karena semua beban reproduksi dan domestik dibebankan kepadanya.

Hal tersebut selaras dengan apa yang dijelaskan Suryakusuma (2012) bahwa ideologi negara orde baru juga dapat dinamakan Bapak-ibuisme di mana “bapak” sebagai sumber kekuatan primer kekuasaan dan “ibu” sebagai perantara kekuasaan tersebut. Dengan begitu, bapakisme memimpin kekuasaan formal, sementara ibuisme memimpin kekuasaan informal. 

Menurut Julia, dalam negara berideologi macam itu, perempuan didefinisikan seturut relasinya dengan laki-laki: sebagai istri, ibu, atau keduanya.

Dalam pengamatan saya, relasi tersebut sepertinya masih sangat kuat dan terjadi dalam konteks hari ini. Pewarisan atas ideologi negara sepertinya masih terus berlangsung. Peristiwa komandan Kodim yang pernah terjadi menjadi salah satu bukti.

Uraian di atas merupakan usaha melihat fenomena dari cara pandang yang berbeda. Meskipun bersifat kritis, saya tetap meyakini bahwa menjadi abdi negara adalah tugas yang mulia. Hal tersebut penting mengingat negara membutuhkan perangkat administrasi untuk menjalankan roda pemerintahan.

Tentunya semua itu berorientasi pada kepentingan rakyat. Jadi melalui uraian ini paling tidak ada kesadaran pentingnya beranjak dari pewarisan atau pola konstruksi lama yang sudah tidak relevan lagi. Produktivitas kerja aparat negara sangat mungkin juga berbanding lurus dengan relasi gender yang setara. 

Menjadi aparat negara adalah menjadi pelindung masyarakat, bukan memosisikan diri paling superior dan cenderung mengekslusi kelompok yang berbeda di luar dirinya.