Dalam tiga tahun terakhir, belanja pemerintah secara konsisten mengalami peningkatan, mulai dari Rp. 1.806.Trilliun tahun 2015, menjadi Rp. 1.864. Trilliun pada tahun 2016, dan tahun 2017 naik hingga Rp. 2.133. Trilliun. Bahkan diperkirakan dalam RAPBN 2018, pemerintah akan menaikkan belanja hingga Rp. 2.204. Trilliun. 

Besanya belanja pemerintah tidak mampu diimbangi oleh besaran penerimaan negara, meskipun dalam periode yang sama mengalami peningkatan.  Hasilnya deficit anggaran pemerintah mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 397 Trilliun tahun 2016, tumbuh 28,83% dari tahun sebelumnya. Diperkirakan deficit anggaran tahun 2018 akan mengalami penurunan karena efisiensi belanja pemerintah, meski jumlah defisitnya masih ditargetkan sebesar Rp. 325 Trilliun.

Pemerintah dalam tiga tahun terakhir secara konsisten menambah utang untuk menutupi defisit anggaran. Tahun 2017, sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari utang mencapai Rp. 461 Trilliun atau 21,63% dari total belanja negara, naik dari Rp. 403 Trilliun tahun 2015. 

Diperkirakan tahun 2018, pemerintah akan tetap mengandalkan utang sabagai salah satu sumber pembiayaan tapi dalam jumlah yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut adalah utang baru, belum termasuk utang periode sebelumnya yang jumlahnya juga cukup besar dan mungkin akan jatuh tempo dalam waktu dekat.

Permasalahan fundamentalnya tidak terletak apakah pemerintah memiliki utang atau tidak, sebab hampir semua negara di dunia ini, khususnya negara-negara berkembang, mengandalkan utang sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunanya. 

Namun utang menjadi masalah dalam perekonomian Indonesia jika jumlahnya setiap tahun meningkat namun tidak menyelesaikan permasalahan mendasar pembangunan seperti kemiskinan, ketertinggalan, dan ketimpangan. Parahnya lagi jika utang pemerintah justru menjadi penyebab tingginya kemiskinan, ketertinggalan, dan ketimpangan pendapatan.

Secara nominal, jumlah orang miskin di Indonesia cenderung fluktuatif meski kecenderungan utang negara terus mengalami peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah orang miskin di Indonesia dalam lima tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan. 

Jumlah orang miskin tahun 2013 mencapai Rp. 28.066.600 orang, menurun sebanyak 1.065.800 orang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai  29.132.400. Sejak pemerintahan Jokowi-JK baru menjabat tahun 2014, angka kemiskinan absolut bertambah sebanyak  213.410 orang, menjadi 28.280.010 orang. Kenaikan angka kemiskinan kembali terjadi tahun 2015 hingga mencapai  28.592.790. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak  587.400 orang tahun 2016 dan menurun lagi ditahun 2017 sebanyak  234.170, sehingga total penduduk miskin mencapai masing-masing  28.005.390 orang dan  27.771.220 orang.

Meskipun angka kemiskinan dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi –JK mengalami penurunan, tapi angka penurunanya cenderung lambat. Patut diduga bahwa orang miskin yang berhasil keluar dari jerat kemiskinan bukan disebabkan karena intervensi belanja pemerintah tapi lebih disebabkan karena faktor individual. 

Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan berusaha untuk memperbaiki struktur pendapatan mereka secara mandiri tanpa intervensi pemerintah. Ini menyebabkan utang yang nilai nominalnya cenderung naik tidak berpengaruh terhadap program pengentasan kemiskinan.

Penurunan jumlah orang miskin di Indonesia, nampaknya tidak merata di semua daerah. Beberapa provinsi yang justru mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir (semester 1 2015-semester 1 2017) adalah Aceh, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat. 

Penurunan kemiskinan nasional, hanya didorong oleh beberapa provinsi yang angka kemiskinan secara absolut mengalami penurunan. Jikapun benar bahwa penurunan jumlah orang miskin di Indonesia disebabkan karena intervensi belanja negara, dimana sebagian jumlahnya dibiayai dari utang, maka keberhasilan tersebut hanya terjadi di beberapa provinsi.

Efek multiplier utang terhadap perbaikan ketimpangan pendapatan di Indonesia sepertinya sangat rendah, jika tidak ingin dikatakan tak ada efek sama sekali. Berdasarkan angka indeks gini konsumsi, ketimpangan pendapatan Indonesia masuk dalam kategori sedang di semester 1 tahun 2017. Namun jika kita menggunakan indicator pendapatan, maka jumlahnya bisa mencapai 0,5 atau masuk dalam kategori parah.

Bank Dunia mempertegas itu dalam penelitiannya yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 15 tahun terakhir hanya dinikmati oleh 20% populasi terkaya, sementara 80% penduduk (205 juta orang) “tertinggal dibelakang”. Pembangunan infrastruktur yang begitu massif belakangan ini justru semakin memperparah ketimpangan pendapatan, sebab hanya menguntungkan 20% terkaya (para konglomerat, pelaku bisnis) dan tidak dirasakan dampaknya oleh 40% rumah tangga termiskin.

Padahal anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur jumlahnya naik tajam dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sebanyak Rp. 256 Trilliun atau 67,23% dari sumber pembiayaan utang negara. Artinya dari seluruh utang negara tahun 2015, sebanyak 67,23% dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. 

Di tahun 2017 nilai anggaran pembangunan infrastruktur fisik meningkat tajam hingga mencapai Rp. 387 Trilliun atau 83,95% dari total utang negara. Fakta ini menunjukkan bahwa utang pemerintah yang terus bertambah hanya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, dll. Sehingga hanya menciptakan konglomerasi dan bukan distribusi.

Tingginya utang pemerintah dan indikator pembangunan yang tidak banyak berubah menandai bahwa pengelolaan utang negara tidak berkualitas. Olehnya itu meskipun nilainya naik setiap tahun, hasilnya ilusi pembangunan infrastuktur semata.