Upaya pemindahan ibu kota Indonesia sudah dicanangkan sejak pada tahun 2019 pada masa kepresidenan Joko Widodo. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Kemudian pada 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administrative Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.
Pada 17 Januari 2022 dalam Rapat Panitia Khusus DPR bersama Pemerintah dan DPD, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan ibukota negara baru akan dinamakan Nusantara. Menurut Joko Widodo, alasan penetapan Ibu Kota Baru di wilayah Kalimantan Timur adalah karena kecilnya risiko bencana alam dan memiliki lebih dari 180 hektar tanah. Selain itu alasan lain karena Jakarta sudah padat dan tidak tercukupinya lahan untuk pembangunan dan infrastruktur yang baru.
Benarkah demikian?
Secara geografis ibu kota sebuah Negara itu mestinya dapat dijangkau lebih cepat dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baik akses ke ibu kota maupun biaya transportasinya. Kita melihat pulau Jawa masih memiliki posisi yang strategis untuk dapat diakses lebih mudah oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jikapun akan dibangun ibu kota baru harusnya tidak keluar dari pulau Jawa. Sedangkan jangkauan untuk wilayah Kalimantan aksesnya hanya dapat nikmati oleh wilayah Sumatra dan Kalimantan saja, untuk wilayah timur? jauh
Maka alasan sosial geografis dari pemindahan ibu kota sangatlah tidak apple to apple dengan kondisi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Patut diduga pula bahwa ada proyek politik yang lebih besar dari pada sekedar alasan tersebut. Tentunya hanya untuk memenuhi kepuasan kepentingan para oligarki dan asing.
Kita melihat secara sosial kultural sebagian besar wilayah Kalimantan telah disusupi oleh budaya dan bahasa cina. Mulai dari Kalimantan barat hingga Kalimantan timur. Pada ruang ekonomi pembangunan sebagian besar infrastruktur pembangunan fisik Indonesia adalah hasil hutang Indonesia kepada cina, baik infrastruktur jalan, transportasi kereta cepat, bandara, pelabuhan dan gedung-gedung pemerintahan, hampir semua dibiayai dari hasil hutang Indonesia kepada cina.
Informasi hutang Indonesia terbaru telah menginjak pada angka 423,1 miliar dolar AS atau setara dengan 6.711 triliun rupiah lebih, belum termasuk bunga hutang. Akankah para pemangku kebijakan dapat membayar hutang yang begitu besar sedangkan di sisi lain hasil alam dan bumi Indonesia telah dikeruk oleh asing? Ekonomi Indonesia sedang menuai krisis dampak dari pandemi covid-19, sedangkan pemerintah sibuk membangun ibu kota baru. Dengan cara bagaimana pemerintah dapat membayar hutang Negara?
Tentu dengan kondisi-kondisi yang sulit tersebut pemerintah tidak akan dapat membayar hutang-hutang Negara di tengah masih merajalelanya penyebaran Pandemi covid-19, kecuali dengan terus menumpuk hutang. Namun dampaknya akan sangat krusial, ujung-ujungnya Indonesia akan menjadi seperti Negara Turkistan timur yang sekarang telah menjadi sebuah provinsi di Cina karena tak dapat membayar hutang negara. Kemudian Negara Zimbabwe yang telah dikuasai oleh cina karena tak dapat membayar hutang kepada cina, lalu Negara lain seperti Sri Lanka, Nigeria, Urganda dan akan ada Negara-negara selanjutnya yang akan menjadi korban hutang cina. Mungkinkah Indonesia?
Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka sangatlah mungkin pembangunan Ibu kota baru yang disebut Ibu Kota Nusantara (IKN) itu adalah bagian dari proyek Oligarki Penguasa dan Cina. Ketika pemerintah Indonesia merasa tidak akan mampu membayar hutang Negara, maka pemerintah membuat berbagai kebijakan lain dalam upaya mencari jalan keluar agar dapat membayar hutang Negara.
Pemerintah membuat aturan yang menjadikan rakyat sebagai tumbal dan korbannya, harga barang pokok naik, pajak menjadi naik, pelayanan sosial dan kesehatan menjadi naik namun tidak seimbang dengan pendapatan rakyat yang juga naik bahkan makin menurun, lantas kebutuhan hajat hidup rakyat semakin sulit.
Selain itu, upaya pemerintah membayar hutang Negara yang semakin membengkak adalah dengan dikeruknya hasil bumi dan hasil alam. Tambang emas, tambang batubara dan tambang lainnya lebih banyak dikuasai asing. Sebagian besar hutan-hutan yang menghijau di wilayah Sumatra dan Kalimantan kini menjadi gundul dan tergantikan oleh kebun sawit dan karet yang notabene dikuasai oleh segelintir orang, asing dan aseng.
IKN adalah proyek besar bagi cina, diberi keluasan yang seluas-luasnya kepada cina mengelola sebagai upaya membayar hutang Negara. Pada akhirnya IKN tidak menjadi ibu kota Negara Indonesia. Tapi justru menjadi pusat industrialisasi perusahaan-perusahaan besar cina dalam upaya meningkatkan ekonomi cina.
Siapa yang dirugikan?
Sudah barang tentu yang paling banyak dirugikan adalah rakyat Indonesia. Presiden, menteri dan seluruh pejabat-pejabat Negara tidak akan pernah hidup miskin meskipun mereka tidak menjadi pejabat lagi. Tapi rakyat tetap akan menjadi rakyar, tetap miskin, tetap susah dan bahkan akan semakin susah. Yang duntungkan hanya segelintir orang yang memang telah menjadi pengusaha, lantas masuk dalam kekuasaan hanya untuk memperlebar sayap usaha-usaha mereka dengan kekuasaan dan jabatan yang dipangkunya serta mereka merasa memiliki legalitas hukum yang dapat mereka tentukan sendiri sesuka hati sesuai dengan kepentingan mereka.
Maka harusnya kita lebih menyadari bahwa Negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Karena Negara ini telah dikuasai oleh para kelompok-kelompok mafia yang justru akan semakin menyengsarakan hidup rakyat Indonesia, terlebih untuk masyarakat akar rumput.