“Jika kamu rajin mengarsip, kamu tidak akan pernah bisa dibohongi oleh kekuasaan apa pun.” Demikianlah tuturan sastrawan cum dokumentator kelahiran Blora, Pramoedya Ananta Toer, yang mengilhami penulis setelah membaca buku yang ditelurkan oleh M. Arief Rosyid Hasan ini.

Sebagai sosok yang menahkodai jalannya organisasi tertua di Indonesia selama periode 2013-2015 kemarin,  Arief Rosyid  melalui buku ini, berupaya untuk membangkitkan kembali gairah literasi kader HMI yang saat ini mulai meredup. 

Upaya itu dilakukannya dengan merangkum jejak gagasan dan pemikiran yang berkembang di HMI pada era kepemimpinannya. Mendokumentasikan jejak langkah organisasi di era kepemimpinannya ini adalah upaya untuk memperpanjang ingatan terkait jalannya roda organisasi.

Buku setebal 298 halaman ini berisi kumpulan 5 pidato dan 6 tulisan Arief Rosyid yang tersebar di kolom opini media massa serta 17 pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh PB HMI dalam menyikapi problematika keummatan dan kebangsaan. Dari sana, pembaca bisa mengetahui bagaimana sebenarnya pola gerakan HMI dalam upayanya memberikan solusi bagi tiap persoalan umat dan bangsa.

Dengan platform “HMI untuk Rakyat”, Arief Rosyid dalam buku ini terlihat sangat konsisten menyuarakan lima isu utama di masa kepemimpinannya. Pengarusutamaan pemuda, pemanfaatan bonus demografi, penyemaian Islam inklusif, peningkatan kualitas demokrasi dan pendampingan komunitas atau desa adalah isu-isu yang selalu disuarakannya di forum-forum resmi atau pun lewat goresan penanya di berbagai media massa.

Menurut Arief Rosyid, pemuda harus menjadi tulang punggung untuk peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat (hal.158). Tugas kenabian pemuda ini tentunya berkait kelindan dengan kualitas dan kapasitas pemuda dalam menghadapi tantangan zaman.

Dari itu, program pemerintah selayaknya harus lebih mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dari kalangan pemuda. Apalagi terhitung sejak tahun 2012, Indonesia telah menikmati apa yang dinamakan dengan istilah bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2028 nanti.

Bonus demografi sendiri, menurut Arief Rosyid dalam buku ini, mengandung pengertian sebagai peluang kesempatan (window of opportunity) yang timbul akibat menurunnya tingkat kelahiran dan perubahan dalam struktur umur penduduk dengan jumlah angkatan kerja (15- 64 tahun) yang lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat non produktif.

Di sini, Arief Rosyid menekankan tentang pentingnya mempersiapkan kalangan generasi muda dalam menghadapi masa atau saat puncak bonus demografi tersebut terjadi, yaitu di tahun 2028 nanti.

Bila pengarusutamaan pemuda tak menjadi prioritas dalam program pemerintah, maka bisa dipastikan itu akan menjadi bencana bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Pada titik inilah ijtihad HMI untuk masa depan bangsa begitu kental terlihat.

Dalam hal itu Arief Rosyid begitu konsisten menyuarakan aspirasi dan pandangannya. Berbanding terbalik saat ia berbicara soal organisasinya sendiri. Arief Rosyid tampak tidak konsisten dan plin plan, terutama saat membahas prihal jumlah kader HMI di seluruh Indonesia. Data yang ditampilkannya selalu berubah-ubah di tiap pidato yang disampaikannya. Di sini , ia tampak seperti orang kebingungan yang tak tahu angka pasti anggotanya sendiri.

Misalnya pada halaman 60. Di sana ia menyebut jumlah anggota HMI yang tersebar di 34 Provinsi seluruh Indonesia sebanyak 400 ribu kader yang terdapat di 184 Cabang. Sedangkan di halaman lain, angka itu menyusut drastis menjadi 394.700 anggota (hal.67). Dan berubah lagi dengan angka yang cukup signifikan menjadi 500.000 anggota di seluruh Indonesia (hal.225).

Dari sini bisa dilihat bahwa terjadi ketimpangan data yang diajukan oleh Arief Rosyid. Dan itu kemungkinan dikarenakan rapuhnya data base yang dimiliki oleh organisasi bentukan Lafran Pane  pada 5 Februari 1947 silam itu.

Penyebutan jumlah data anggota yang salah, tentunya akan berimbas terhadap pandangan pihak eksternal yang akan menganggap nyinyir HMI. Kesan mengada-ada akan timbul dengan sendirinya bila di kemudian hari buku ini tak mengalami perbaikan.

Namun di balik kekurangan itu, buku ini bisa menjadi kereta waktu yang dapat menuntun pembaca mengetahui seluk beluk dinamika yang terjadi dalam tubuh organisasi hijau hitam ini. Setiap dinamika yang terjadi terangkum dengan jelas di dalamnya. Termasuk juga persoalan perpindahan sekretariat PB HMI yang semula berada di Jalan Diponegoro nomor 16 Jakarta, kemudian berpindah ke Jalan Sultan Agung nomor 25 Jakarta Selatan.

Buku terbitan PB HMI Publishing ini layak dibaca oleh aktivis HMI, KAHMI, kalangan kaum aktivis pergerakan, serta kalangan sejarawan yang concern mengamati sepak terjang organisasi tertua di Indonesia ini. Tentunya dengan menggunakan dua mata baca, yaitu mata baca seorang wisatawan dan mata baca seorang penyidik!. Selanjutnya penulis ucapkan selamat membaca buku ini.

*Formateur/Direktur Umum Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI Periode 2016-2018