I

Identitas sosial adalah keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Identitas sosial memberikan makna pada diri secara personal dari sudut pandang kelompok sosial tertentu. Seorang muslim diberi makna oleh umat, seorang jawa diberi makna oleh kelompok etnis jawa, begitu juga seorang pedagang, pengacara, akademisi dan lain-lain.

Diri sebagai individu tidak dapat dipisahkan dari identitas sosial dalam konteks komunitasnya. Individu mempunyai kebebasan secara sadar membangun identitas dirinya menurut konsep cita ideal yang ia bayangkan, sekaligus juga terikat sebagai makhluk sosial tempat dia hidup dengan peran sosial dalam masyarakat (Fromm, 1974). Dalam hal ini, Pandangan liberal tentang individu yang mempunyai kebebasan mutlak untuk memilih identitas sosialnya berdasarkan keinginan individu adalah semacam pengingkaran manusia sebagai makhluk sosial (Sen, 2017). Seorang jawa misalnya, akan tetap Jawa dan tidak akan pernah menjadi Arab ataupun Eropa.

Identitas sosial bukanlah tunggal, namun jamak. Amartya Sen secara gamblang mengkritik pendekatan ketunggalan identitas untuk kategorisasi kelompok-kelompok sosial. Sen memandang bahwa setiap individu dalam kelompok sosial tertentu melekat berbagai identitas-identitas, bisa agama, etnis, profesi dan lain-lain. Peran dan loyalitas individu atas identitas sosialnya tidak serta merta memisahkan individu dari identitas-identitas lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Individu tidak mungkin bisa diisolasi pada satu identitas saja.   

II

Politik identitas membangun narasi tentang ketunggalan identitas sebagai metode pengelompokan sosial untuk kepentingan politik. Sebagai metode politik, ketunggalan identitas yang dibangun oleh aktor-aktor politik ini bertujuan semata-mata untuk meraup dukungan pemilih (voter) dalam suatu kontestasi elektoral. Identitas sosial dan kelompok bisa saja bersifat primodial maupun ideologis.

Pilkada Jakarta 2017 yang baru saja terselenggara itu, suka tidak suka telah membangkitkan kembali narasi tentang identitas sosial dalam politik. Narasi identitas sosial digiring sedemikian rupa pada ketunggalan makna primodialisme dan juga makna ideologisnya. Seiring dengan itu, pemaknaan kembali Pancasila mendadak penting dalam kenyataan sosial-politik yang sedang berlangsung.  

III

Pancasila sebagai dasar Negara adalah filosofi kehidupan bangsa sekaligus rumusan cita ideal. Pancasila lahir dari rahim Negara-bangsa Indonesia dari pelbagai ragam identitas sosial dan relijius untuk hidup secara demokratis, ber-pri kemanusiaan dan berkeadilan sosial. Dalam konteks ini, Pancasila berada diatas berbagai golongan primodial dan ideologis. Pancasila ibarat “payung pelindung” segenap golongan – golongan tersebut, yang secara operasional dituangkan dalam Konstitusi Indonesia; UUD 1945.

Pemaknaan Pancasila dalam kerangka konstitusi adalah pemaknaan sebagai prinsip dasar kenagaraan yang lahir dari kontrak Sosial (social contract) antara rakyat termasuk golongan-golongan rakyat dengan Negara. Kemudian, Konstitusi ini dijalankan dengan memberi mandat kepada Negara melalui cabang-cabang kekuasaan Negara, baik itu Eksekutif, Legislatif, Maupun Yudikatif.

Dalam konteks ini, maka Pancasila muncul sebagai cita hukum (rechtsidee). Pancasila tidak lagi muncul dalam pemaknaan ideologi dalam konotasinya sebagai program sosial politik, yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum sebagai alatnya, sehingga berada dalam subordinasinya. Pancasila hadir sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia (Hamid, 1991).  

IV

Demikianlah, Pancasila secara geneologis adalah milik semua golongan, dan secara operasional adalah cita ideal bangsa Indonesia yang dijalankan berdasarkan konstitusi dan hukum. Memaknai kembali Pancasila semestinya substansial tentang sejauh mana kita sebagai Negara-bangsa menjalankan cita-cita Pancasila dan konstitusi untuk menjamin individu-individu, semua kelompok identitas sosial dan politik bisa hidup damai, menjamin demokrasi, keadilan sosial dan kemanusiaan.

Namun nampaknya, alih-alih menjalankan Pancasila untuk mengatasi persoalan konkrit tentang masih adanya Persekusi, kesenjangan sosial, korupsi, kerusakan lingkungan dan merosotnya wibawa hukum, kita malah seolah-olah larut pada debat kusir tentang siapa (kelompok Siapa) yang sebenarnya paling memiliki Pancasila.

Semoga saya salah bahwa ini buntut dari Pilkada Jakarta yang lalu !