Bukankah idealnya seorang pemimpin harus menyatu dengan masyarakatnya dan tak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya? Dewasa ini, hal tersebut penting untuk kita renungi dan mempertanyakan apa hal ihwal yang menyebabkannya.  

Sore yang berselimut awan tebal, sesaat setelah mengikuti kuliah di kampus berlogo matahari terbit itu, kuluangkan waktu untuk mengecek instastory di Instagram secara random. Di antaranya kutemui berita mengenai penggusuran paksa oleh pemerintah kota Bandung terhadap beberapa warga di Tamansari, Bandung.

Ibenk nama pemilik akun itu, seorang mahasiswa yang aktif berlembaga di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI FH UMY). Ia memang sering terlibat aksi demonstrasi dan mengadvokasi hal-hal yang serupa, makanya saya dan mungkin beberapa teman sejawatnya tak heran mendapati informasi semacam itu pada postingannya.

Saat itu, dalam instastory tersebut sangat gamblang kusaksikan aksi kekerasan yang dilakukan aparat terhadap mahasiswa dan masyarakat yang sedang melangsungkan aksi demonstrasi di sana. Karena cukup mengundang rasa iba terhadap rasa kemanusiaan, kupastikan kepada Ibenk apa benar video tersebut.

“Iya, benar, Dit. Itu baru saja terjadi di sana,” jawabnya.

Matahari yang perlahan bergerak terbenam di ufuk barat, dan awan tebal yang sedang mengitari langit Jogja, memaksaku untuk sesegera mungkin meninggalkan kampus dan bergegas menuju kos. Di jalan, hujan ternyata menaklukkan kecepatan gerak mesin sepeda motorku.

Karena itu, kuputuskan saja untuk mampir di burjo. Sambil mengharap hujan reda, kunikmati kopi dan beberapa batang tembakau di sakuku.

Di burjo, sepasang telinga ini mendengar obrolan yang sedang membahas penggusuran paksa di Bandung. Suara obrolan itu tampaknya bersumber dari tiga orang pemuda yang duduk persis di belakangku. Salah seorang di antaranya sepertinya resah, dan berucap “Kebijakan yang bersumber dari pemerintah itu adalah fakta keterpisahan antara pemimpin dengan rakyatnya sendiri”.

Hujan belum juga reda, apatah lagi mengharapnya berhenti. Agar bermanfaat waktuku saat itu, kutelusuri saja berita yang sedang viral itu. Ternyata valid dan bukan hoaks.

Berat untuk tidak menyepakati perkataan pemuda tadi yang tampak resah itu. Setelah kurenungi, demokrasi hari ini memang tak melulu menyatukan kehendak rakyat dengan kehendak pemimpin.

Bukan hanya fenomena di Tamansari saja, salah satu fakta yang banyak terjadi adalah perampasan lahan tani oleh pemerintah. Puncaknya pada saat Hari Tani Nasional (HTN), sebanyak 4.000 petani melangsungkan aksi demonstrasi untuk melawan perampasan tanah sepanjang 2019.

Dewasa ini, antara pemimpin dengan masyarakatnya, selain mengalami keterpisahan, justru muncul kecenderungan pemimpin memisahkan masyarakat dengan nilai-nilai kemanusiaannya. Politik uang adalah salah satu fenomenanya, bagaimana kemudian masyarakat diarahkan pada orientasi materi yang tak beradab. Nahasnya, fenomena tersebut sampai hari ini belum bisa diatasi sampai ke akar-akarnya.

Dalam perjalanannya, umat manusia senantiasa berikhtiar mencari metode dan sistem bernegara untuk menemukan kembali pemimpin yang tak terpisah dengan rakyatnya, pemimpin yang senantiasa mengarahkan rakyatnya untuk memenuhi nilai-nilai kemanusiaan masyarakatnya. Tak ayal, dalam perjalanan tersebut, senantiasa sejarah menyuguhkan kita kata “Revolusi”.

Namun revolusi seperti apakah yang hendak mengantarkan kita menemui pemimpin semacam itu? Di Indonesia, selain revolusi, kita juga telah menempuh jalan reformasi. Namun, sampai detik ini, keterpisahan pemimpin dengan masyarakat makin sering kita lihat.

Untuk itu tulisan ini hadir di hadapan pembaca yang budiman, terlebih bangsa ini yang sebentar lagi akan menghelat pemilihan kepada daerah secara serentak di berbagai penjuru nusantara. Semoga kita tak salah menjatuhkan pilihan, apalagi hanya karena dorongan politik uang belaka.

Sistem yang Silih Berganti

Bahwa secara kodrati-fitrawi-instingitif, setiap manusia menghendaki kebahagiaan dan kesempurnaan bagi dirinya. Sebaliknya, setiap manusia menghindari kesengsaraan. Itulah dorongan dan motif utama kenapa manusia bergerak dari potensi menuju aktualitasnya di alam-masyarakat guna meraih kebahagiaan (baca: Insan Kamil, Murtadha Muthahari).

Dalam rangka pemenuhan fitrah tersebut, di alam tempat di mana manusia berpijak, terjadi perbedaan dalam hal identifikasi untuk menentukan satu pilihan yang menjadi objek kebahagiaannya, atau minimal pilihan itu mendekatkan setiap manusia dengan kebahagiaan. 

Hematku, hal tersebut disebabkan oleh fondasi pengetahuannya (epistemologi), pengalamannya (empirik), lingkungannya (indrawi), dan pemikiran serta mentalitas yang berbeda hingga berujung pada keberagaman sistem bernegara.

Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun abad ke-19, terdapat lebih 900 takhta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam kurun waktu abad ke-20.

Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya memiliki sistem monarki konstitusional.

Menyusutnya penggunaan metode bernegara dengan sistem monarki itu ditandai dengan bertumbuhnya metode nation state (negara). Negara merupakan bentuk kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Secara hierarkinya, negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal yang berarti tidak ada negara di dalam negara.

Lantas bagaimana dengan republik sebagai antitesis terhadap sistem monarki? Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden.

Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica, atau “urusan awam”, yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda dengan konsep demokrasi. 

Terdapat kasus di mana negara republik diperintah secara totaliter. Misalnya, Afrika Selatan, yang telah menjadi republik sejak 1961, tetapi disebabkan dasar Apartheid sekitar 80% penduduk kulit hitamnya dilarang untuk mengikuti pemilu. Sebaliknya, terdapat juga negara republik yang melakukan perwakilan secara demokrasi.

Lantas apakah dari bergantinya sistem dan metode masyarakat dalam berkelompok akan membawa kemaslahatan untuk masyarakat? Faktanya tidak selalu demikian. Perubahan sistem tersebut tak terjadi begitu saja, senantiasa didahului konflik horizontal antara yang satu dengan lainnya.

Contoh yang paling mutakhir adalah Nepal. Pada 2008, ia mengubah sistem negaranya dari negara monarki menjadi negara republik. Hal itu tidak terjadi begitu saja. Penyebab utamanya adalah konflik yang tak berkesudahan antara raja-raja yang ada, dan sepanjang konflik itu banyak menelan korban jiwa.

Di Indonesia juga demikian, pun tak disebabkan oleh kerajaan-kerajaan, konflik horizontal juga sampai saat ini masih banyak kita temui, utamanya dengan motif politik. “Darah Ahok halal” adalah kalimat yang sering mewarnai aksi demonstrasi yang berjilid-jilid itu.

Nahasnya, sekalipun gerakan demonstrasi tersebut merupakan respons yang berlatar belakang agama Islam, tak ada satu pun ustaz mereka mengimbau untuk berhenti mendengungkan kalimat tersebut.

Dalam sub-bab ini, saya ingin menutup dengan kalimat bahwa pergantian sistem di berbagai negara tak menjamin pemenuhan fitrawi manusia sebagai unsur dasar dari masyarakat. Peran serta pemimpin di belahan dunia dalam lintasan sejarah tersebut justru banyak mempertajam pembatas antara masyarakat dan pemimpinnya.

Idealisasi Pemimpin

Dewasa ini, telah banyak kita saksikan fenomena keterpisahan pemimpin dengan rakyatnya, pemimpin yang tak senonoh moralnya, pemimpin yang menjauhkan nilai-nilai kemanusiaan dari masyarakatnya.

Betapapun ikhtiar manusia mengubah metode dari monarki menjadi negara, dari totalitarian menjadi demokrasi, dari terpimpin menjadi republik, kesemuanya itu tak menjamin penyatuan masyarakat dengan pemimpinnya, tak menjamin moralitas pemimpinnya, dan tak menjamin kebijakan pemimpinnya akan mengantarkan masyarakatnya pada pemenuhan nilai kemanusiaan.

Demokrasi adalah sistem politik yang banyak digunakan negara dewasa ini. Saya mengakui bahwa di antara sistem yang ada, hanyalah demokrasi yang memungkinkan peleburan antara pemimpin dengan rakyatnya, karena dari rakyatlah asal pemimpin dalam sistem ini. 

Pun demikian ia belum paripurna. Salah satu bentuk kelemahannya adalah tidak adanya indikator kepemimpinan yang diletakkan dalam sistem ini. Padahal ini penting untuk dijadikan kriteria bersama.

Oleh karenya, hemat saya, kita perlu kriteria bersama untuk diletakkan dalam sistem demokrasi dewasa ini agar kemudian kita menemui rumusan bagaimana sosok pemimpin yang ideal. 

Saya, sebagai orang muslim, meyakini bahwa salah satu orang yang tindakannya dapat dijadikan contoh dan lisannya dapat dipercayai adalah Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari gelar nabinya, yang pasti ia punya sisi kemanusiaan yang sama seperti manusia pada umumnya. Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi saat beliau berusia 40 tahun, tepatnya pada 17 Ramadhan di Gua Hira. Pada saat itulah Rasulullah menjadi pemimpin yang paripurna.

Dalam perjalanannya sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau pernah merasakan menjadi orang yang benar-benar miskin, pernah merasakan menjadi orang yang benar-benar kaya raya, pernah merasakan menjadi orang yang benar-benar diperangi, ingin dibunuh, dan masih banyak lagi. Namun beliau tetap menjadi orang yang layak diberi amanah menjadi pemimpin spiritual (Nabi) dan pemimpin sosial.

Hal itu mesti kita maknai bahwa Rasulullah SAW, sebelum dingkat menjadi pemimpin, mengalami proses yang sangat terjal dan prosesnya itu tak membuatnya berubah. Misal dari miskin menjadi kaya, beliau tetap menjadi orang yang mengayomi. Misal dari ketertindasan menjadi merdeka, ia tak pernah menaruh dendam dalam hatinya. 

Sebaliknya, hari ini, sebagian pemimpin milenial itu tampaknya mengalami proses yang jauh berbeda. Proses yang berbeda akan mengakibatkan hasil yang berbeda juga.

Sebagai hak bahwa setiap warga negara berhak dipilih serta memilih, tentu adalah hal yang wajar-wajar saja bahkan sah-sah saja. Namun jika bertumpu pada hak saja saya kira itu tak cukup. Sebab indikator seorang pemimpin adalah ia yang terdidik, segala tingkah dan lakunya dapat dijadikan contoh, begitu pun dengan lisannya. Maka tepat kata seorang filsuf dari Yunani yang bernama Plato, "idealnya seorang pemimpin adalah filsuf."

Hari ini, janji palsu menjadi kalimat yang sering kita dengar saat perhelatan demokrasi. Kalau lisannya tak bisa dipegang, lantas bagaimana dengan tingkah dan lakunya? Tentu tak layak dijadikan rujukan.

Oleh karena itu, konsepsi kepemimpinan hari ini tampaknya sangatlah dualitas. Kesalahan pada ruang privat yang berkaitan dengan moralitas seolah tak layak dijadikan standar pemimpin, serta perilaku sehari-hari seolah tak memiliki efek kepada sikap yang hendak kita ambil dalam ranah publik.

Hematku, hal yang demikian akan menimbulkan kemunafikan yang hakiki atau dengan bahasa yang lain, pencitraan.

Inilah akibatnya jika diskursus kepemimpinan hanya diletakkan pada aspek publik saja, padahal untuk mengawali revolusi sosial mestilah dengan merevolusi kepribadian masing-masing individu. Tanpanya, kerancuan fondasi revolusi akan menggagalkan pemajuan sistem.

Mungkin kita tak menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari akan membentuk karakter seseorang. Misal, jika waktu dua puluh empat jam dalam setahun hanya digunakan untuk bermain gitar, yakin dan percaya orang tersebut hanya akan mapan berbicara soal gitar dan cara memainkan gitar. 

Sebaliknya, jika waktu dua puluh empat jam dalam setahun digunakan untuk menimbah ilmu dan mengasah diri dalam kepemimpinan, yakin dan percaya orang tersebut mapan dalam hal relasi sosial.

Hal tersebut patut kita renungi. Sebab, sebagai manusia, kita memiliki modal waktu yang sama, yakni dua puluh empat jam dalam satu hari. Di samping itu, kita sama-sama dibekali akal, indra, dan hati. Saya kira inilah pokok persoalannya mengapa kita berbeda dalam aspek pengetahuan. Perkara pemanfaatan waktu ke arah yang lebih bermanfaat.

Oleh karena itulah, untuk menilik pemimpin yang ideal, mestilah kita melihat aspek privat dan tingkah lakunya pada ranah publik. Dengan begitu, kita akan menemui masa lalunya sebagai salah satu sumber penilaian, karena apa yang terjadi hari ini adalah capaian gerak yang berkesinambungan. Di samping itu, kita juga perlu mengetahui gagasannya guna memproyeksikan masa depan jika kelak dipimpin olehnya.

Diskursus demokrasi kita hari ini absen membicarakan hal demikian. Semuanya diletakkan dalam ranah publik saja tanpa menengok ranah privatnya. 

Akibat dari pada itu, pemimpin yang dilahirkan dari konsepsi demikian tak bisa selalu dijadikan teladan. Padahal idealnya seorang pemimpin mestilah juga menjadi teladan bagi masyarakatnya. Dengan begitu, peleburan di antaranya bisa terjadi.

Seandainya konsepsi berdemokrasi kita demikian, niscaya kita tak akan menemui kasus penggusuran paksa yang diwarnai dengan aksi kekerasan oleh aparat di Tamansari baru-baru ini.

Dan terakhir, betapun sistemnya silih berganti, jika kita absen menilik manusia sebagai fondasi masyarakat dan masyarakat sebagai fondasi negara, niscaya keadaan tak akan berubah. Selain berpotensi stagnan, juga berpotensi hancur dan hilang dari peradaban.