Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan lokasi ibu kota baru, yaitu sebagian di Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim) melalui live YouTube Sekretariat Presiden pada 26 Agustus 2019 lampau. 

Presiden menyampaikan lima alasan pemilihan lokasi IKN baru berdasarkan hasil kajian, yaitu minimalnya risiko bencana alam, lokasi Kaltim yang strategis di tengah-tengah Indonesia, berdekatan dengan wilayah perkotaan, infrastruktur relatif lengkap, dan telah tersedia lahan 180 ribu hektare milik pemerintah.

Wacana pemindahan ibu kota ini sebenarnya bahkan sudah sejak zaman kolonial Belanda mulai digaungkan. Hal ini didasarkan hasil studi yang menemukan bahwa kota-kota di Pantai Utara Jawa tidak sehat untuk dijadikan sebagai kantor pemerintahan, niaga, industri, pendidikan, dan lainnya.

Urgensi pemindahan ibu kota terutama ke luar Jawa adalah untuk mengurangi beban pulau Jawa, baik beban secara ekonomi maupun penduduk. Mengingat setidaknya terdapat 57 persen penduduk Indonesia yang bermukim di Pulau Jawa. 

Di sisi lain, Pulau Jawa per triwulan II 2019 juga menyumbang hingga 59,11 persen PDB. Bila dilihat lebih jauh, peranan Pulau Kalimantan terbesar ketiga pada triwulan 2019 setelah Sumatra.

Pulau Sumatra cenderung berkontribusi tinggi namun menurun. Sebaliknya, Kalimantan rendah namun meningkat. Artinya, pulau ini memiliki peluang untuk makin dikembangkan.

Selain masalah ketimpangan, ibu kota harus pindah karena beban Jakarta meningkat sehingga makin rawan banjir, kualitas air sungai 96% tercemar berat.

Fungsi ibu kota sendiri sebagai pusat pemerintahan menurun dan tidak efisien dengan salah satu indikator penandanya adalah tingkat kerugian yang mencapai Rp56 triliun pada tahun 2011 akibat kemacetan dan inefisiensi penggunaan bahan bakar.

Apabila melihat dari negara-negara lain yang melakukan pemindahan ibu kota, maka kita dapat belajar dari Brazil. Brazil pernah memindahkan ibu kotanya dari Rio De Janerio ke Brasilia yang di antaranya untuk meratakan penduduk dan mengoptimalkan wilayahnya.

Pembangunan Brasilia dimulai 1956-1960. Brasilia ini masih sangat minim infrastruktur dasar. Jaraknya 1.200 km dari Rio De Janerio. Mulanya dirancang untuk dihuni 1 juta penduduk, tapi kini sudah ada 3,3 juta penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Saat ini Brasilia sudah menjadi kota besar.

Keberhasilan ini tentu bukan tanpa kerja keras. Brazil membangun Brasilia selama 3,5 tahun diibaratkan membangun dari nol. Meski ibu kota berada di Brasilia, Rio De Janerio juga tetap berkembang dan menjadi kota maju (tidak mengalami kemunduran meski tidak lagi menjadi ibu kota negara).

Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang. Terlebih dengan sudah adanya infrastruktur dasar. 

Dampak relokasi ibu kota negara bisa jadi sangat signifikan bagi perekonomian dan pertumbuhan populasi. Keberadaan ibu kota baru menimbulkan investasi dan peluang sektor publik, terutama dalam hal ketenagakerjaan (mendorong migrasi penduduk).

Tantangan terletak pada bagaimana menghidupkan ibu kota baru tersebut agar aktivitas perekonomian berjalan dengan baik. Pengalaman dari Brasilia, membutuhkan waktu sekitar 20 tahun setelah kepindahan dan masih membayar premi penduduk agar mau pindah ke ibu kota tersebut.

Tidak jauh berbeda, di Kota Sejong, penduduk mempermasalahkan kurangnya pelayanan dan kesulitan dalam menjalin hubungan (Kota memberikan solusi dengan menyewa konselor asmara).

Dalam paparan dialog nasional II oleh Menteri PPB/Bappenas “Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibukota Negara” disampaikan bahwa pemindahan IKN akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Antara lain, mampu menaikkan GDP riil nasional hingga 0,1%.

Hal ini berkenaan dengan optimalisasi potensi dan sumber daya yang selama ini telah dimiliki namun belum termanfaatkan dengan baik. 

Investasi pada pembangunan ibu kota diprakirakan akan memberi efek pengganda sebesar 2,3 untuk output multiplier dan sebesar 2,9 untuk employment multiplier. Selain itu, tingkat kesenjangan antardaerah akan makin turun dengan adanya perdagangan antarwilayah (kepulauan), investasi di IKN baru, dan diversifikasi ekonomi provinsi tersebut.

Dari sisi pembiayaan, pembangunan IKN juga dititikberatkan dari peranan swasta, BUMN, dan KPBU. Jadi selain memiliki manfaat ekonomi tinggi juga tidak terlalu membebani keuangan negara. Tentu saja hal ini akan sangat baik jika tercapai.

Namun kita harus mengingat bahwa dalam proses pemindahan ini tidak akan selalu berjalan lancar. Sebagaimana pengalaman negara lain yang terkadang membutuhkan waktu lama untuk menghidupkan perekonomian ibu kota negara baru dan memperoleh dampak ekonomi yang diharapkan. 

Akan ada hambatan pula seperti keengganan pegawai negeri untuk berpindah karena alasan keluarga, misalnya seperti negara Malaysia. Atau Myanmar yang ibu kota barunya justru sepi penduduk. Ini tentu akan menghambat pencapaian dampak ekonomi yang diidamkan selama masa perencanaan dahulu.

Oleh karena itu, dampak ekonomi boleh jadi diharapkan positif dan bernada optimis. Namun perlu langkah antisipatif dari awal apabila mulai muncul peluang hambatan yang mungkin akan menggagalkan capaian dampak ekonomi yang diharapkan.