Keputusan mengenai pemindahan ibu kota negara Indonesia telah banyak diperbincangkan dan menjadi pokok permasalahan saat ini. Ibu kota lama bak tempat yang sudah tak layak lagi untuk menjalankan fungsinya sebagai pusat pemerintahan. 

Pemindahan ibu kota Negara Indonesia sesungguhnya tidak hanya mengenai pemindahan geografis saja, tetapi juga mengenai nasib kebudayaan yang ada di ibu kota baru kita, yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Pemerintah telah menyiapkan segala hal untuk menyambut ibu kota baru. Salah satunya adalah kesiapan administratif. Bahkan bisa dikatakan bahwa kesiapan administratif ini telah direncanakan dengan sangat matang. 

Bagaimana bisa penulis mengatakan hal tersebut? Hal ini bisa dilihat melalui berbagai prospek, misal bentuk wilayah ibu kota negara dan pusat pemerintahan, kelembagaan, kesiapan kantor-kantor pemerintahan, desain tata wilayah, pembangunan istana negara, dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas, bisa dikatakan bahwa persiapan pemindahan ibu kota negara Indonesia secara administratif telah tersusun baik dengan segala proyeksi yang juga telah direncanakan dari tahun demi tahun. 

Meskipun secara administratif telah terlaksana, pemindahan ibu kota bisa dikatakan tidak siap secara komprehensif. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Ahmad Husri, tokoh masyarakat Kalimantan Timur, mengkhawatirkan potensi gegar budaya atau cultural shock yang akan terjadi nantinya.

Ahmad Husri juga mengatakan bahwa cultural shock bisa terjadi jika masyarakat lokal tidak siap menjadi Ibu Kota Negara dengan ragam budayanya, modernisasi, intelektual masyarakatnya yang tinggi, dan persaingan dalam segala aspek kehidupan nantinya. 

Kita semua tahu bahwa dua ibu kota baru kita memiliki ragam suku dan budaya yang masih kental. Dengan keadaan ini, masyarakat lokal Kalimantan Timur masih khawatir mengenai nasib suku dan budaya yang ada di sana setelah pemindahan ibu kota negara dilakukan.

Menurut Gudykunst dan Kim, memasuki budaya yang berbeda membuat individu menjadi orang asing di budaya tersebut saat individu itu dihadapkan dengan situasi yang berbeda dari sebelumnya yang dihadapi. Hal ini merupakan dampak dari cultural shock yang  menimbulkan keterkejutan dan stress pada individu itu. 

Di Kutai Kartanegara sendiri, masih banyak suku adat yang tinggal di sana, seperti Suku Tunjung, Suku Benuaq, Suku Bukat, dan lain sebagainya. Di wilayah Penajam Paser Utara pun juga masih ditinggali oleh Suku Dayak Paser. Sayangnya, suku adat tersebut termasuk ke dalam minoritas karena bermukim di pelosok daerah.

Hal inilah yang ditakutkan nantinya setelah ibu kota dipindahkan ke dua wilayah tersebut. Apakah suku-suku adat tersebut nantinya akan menghilang? Menghilang karena makin menjadi kaum minoritas atau justru ikut melebur dengan kebudayaan masyarakat kota?

Dalam konteks ini penulis akan mencoba mengaitkan fenomena ini dengan beberapa sifat dari manusia Indonesia yang nantinya akan memengaruhi pembangunan Indonesia ke depannya.

Salah satu di antara 6 sifat, yaitu percaya takhayul. Ciri yang satu ini tak lepas dari kebudayaan dan tradisi bangsa Indonesia yang masih percaya benda-benda disembah untuk memperoleh berkah. Tak jarang nyawa pun dipertaruhkan sebagai bagian dari persembahan.

Sampai saat ini pun banyak suku-suku budaya di Indonesia yang masih mempertahankan budaya takhayul mereka dalam memutuskan sesuatu. Hal inilah yang menjadi satu tantangan bagi mereka untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat luar karena mereka selalu mempercayai budaya takhayul mereka.

Keadaan ini akan sulit bagi masyarakat kota untuk beradaptasi dengan kebudayaan dari suku-suku yang ada di Kalimantan Timur. Oleh karenanya, sifat percaya pada takhayul ini bisa saja menjadi penghalang bagi pembangunan Indonesia ke depannya setelah pemindahan ibu kota.

Selain itu, sifat suku adat yang lain justru bisa menjadi potensi besar bagi Negara Indonesia, yaitu sifat artistik. Kepercayaan yang menjadi bagian dari suku-suku di Kalimantan Timur rupanya membawa mereka tumbuh menjadi manusia yang dekat dengan alam. Hasilnya, mereka memiliki daya artistik yang cukup tinggi.

Hal ini  bisa menjadi potensi yang besar bagi pembangunan Indonesia yaitu sebagai salah satu daya tarik para turis asing.

Dalam konteks ini, pemerintah juga seharusnya membuat peraturan perundang-undangan khusus bagi masyarakat lokal, khususnya suku-suku adat yang tinggal di daerah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. 

Peraturan tersebut ditujukan untuk melindungi mereka sebagai suku minoritas dari pengaruh budaya luar yang akan menggeser keberadaan mereka. Pemerintah juga bisa memberikan ruang bagi mereka untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan orang pendatang baru.

Adanya suku-suku adat di calon ibu kota baru kita bisa menjadi potensi sekaligus tantangan yang cukup besar. Hal ini dikarenakan perbedaan budaya yang sangat mencolok antara masyarakat kota dan masyarakat suku adat yang ada di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Sekali lagi, kita tahu bahwa memindahkan ibu kota Negara Indonesia bukanlah persoalan yang mudah untuk dilakukan. Tidak hanya mengenai persiapan desain tata kota, wilayah, dan lahan saja, tetapi mengenai kesiapan komprehensif yang akan dihadapi nanti.

Oleh karenanya, dibutuhkan peran berbagai pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat untuk mendukung pemindahan ibu kota Negara Indonesia, baik secara administratif maupun komprehensif.

Referensi:

  • Academia, ibu Kota RI Pindah
  • Citradi, T. Apa Salah Jakarta Sampai Ibu Kota Harus Pindah Segala, 2019. 
  • Sutikno (2007), Perpindahan Ibukota Negara Suatu Keharusan atau  Wacana, makalah disampaikan dalam diskusi “Sejarah, Kota, dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah”, 11-12 April 2007, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. 
  • National Geographic, Pidato Kebudayaan Mochtar Lubis: Menguak Enam Sifat Manusia Indonesia