1 bulan lalu · 114 view · 3 min baca · Politik 19854_75002.jpg
Foto: dream.co.id

Ibu kota Baru, Laboratorium Revolusi Mental Pembangunan

Pada 10 Juli kemarin, Presiden Jokowi menyatakan akan mengumumkan lokasi ibu kota baru tahun ini. Tidak hanya itu, ia juga menyatakan timetable pemindahan ibu kota secara keseluruhan. Dari timetable tersebut, Presiden Jokowi berharap pemindahan ibu kota akan selesai pada masa jabatannya.

Keputusan diselesaikan tahun 2019. Perencanaan dimulai pada tahun 2020. Selanjutnya, proses pembangunan dilaksanakan pada 2021-2023. Terakhir, pemindahan pusat pemerintahan dimulai pada 2024 (Detik, 2019).

Kemungkinan besar ibu kota baru kita akan berada di Kalimantan. Menurut hemat penulis, hal ini dilakukan untuk mendorong pembangunan bersifat Indonesia-sentris. Sehingga, tidak ada lagi cerita pembangunan hanya menggeliat di pulau Jawa. Harus ada spread effect pembangunan bagi seluruh wilayah di Indonesia.

Tetapi, spread effect tidak akan terjadi dengan pemindahan ibu kota saja. Harus ada revolusi mental pembangunan yang mendasarinya. Sebuah perubahan dari physical progress mentality menuju human progress mentality

Artinya, mentalitas pembangunan harus diarahkan untuk mendorong standar hidup manusia. Bukan hanya menambah jumlah infrastruktur fisik yang tersedia.

Lantas, apa saja indikator human progress

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan penjelasan yang sangat lugas. Pertama, peningkatan angka harapan hidup. Kedua, peningkatan angka harapan sekolah. Ketiga, peningkatan pendapatan nasional bruto per kapita (GNI per capita).


Angka harapan hidup dapat ditingkatkan dengan upaya preventive promotive. Upaya preventif dapat dimulai dengan menciptakan tata kota berkonsep ‘Kota Hijau’. 

Sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007, 30% dari lahan ibu kota baru harus digunakan sebagai lahan terbuka hijau. Selain itu, ibu kota baru juga harus mendorong penggunaan transportasi publik ramah lingkungan. Sehingga, kualitas udara dan air terjaga.

Sementara, upaya promotif dapat dilakukan dengan layanan kesehatan ‘jemput bola’. 

Provinsi Jawa Barat sudah memberikan contoh yang sangat baik. Mulai dari Layad Rawat, Mobile Puskesmas (MPUS). Sehingga, penduduk dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan. Ketika akses ini dipermudah, berbagai penyakit bisa segera ditangani sejak dini.

Ketika kualitas udara, air, serta layanan kesehatan mudah diakses, kesehatan penduduk pasti meningkat. Peningkatan kesehatan inilah yang menjadi kunci peningkatan harapan hidup.

Selanjutnya, angka harapan sekolah dapat ditingkatkan dengan menciptakan school choice system. Sistem ini jauh berbeda dengan Zonasi PPDB yang berlaku saat ini. Mengapa bisa jauh berbeda?

Dalam sistem ini, orang tua dan siswa dibebaskan untuk memilih sekolah melalui voucher pendidikan. Sementara, sekolah negeri, swasta, maupun madrasah akan berkompetisi bersama untuk mendapatkan murid. Kompetisi inilah yang mendorong setiap sekolah untuk memberikan pendidikan berkualitas terbaik. Tanpanya, orang tua serta siswa tidak mau memilih sekolah tersebut.

Salah satu contoh keberhasilan school choice system adalah di Florida, Amerika Serikat. Murid-murid yang mengikuti sistem ini 43% lebih mungkin masuk ke jenjang perguruan tinggi. 

Selain itu, mereka juga 20% lebih mungkin untuk memperoleh gelar sarjana (Haughey, 2019). Ternyata, pendidikan yang berkualitas berhasil memperpanjang angka harapan sekolah.

Semestinya, pemerintah kita mulai mengganti sistem zonasi PPDB dengan school choice. Ibu kota baru kita bisa dijadikan laboratorium percobaan school choice di Indonesia. Jika percobaan tersebut berhasil dilaksanakan, skema ini bisa diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Menggantikan sistem Zonasi PPDB yang penuh dengan kecacatan.


Terakhir, GNI per capita hanya dapat didorong dengan satu cara; Menciptakan sebuah enterprise culture. Budaya ini mendorong anggota masyarakat untuk menjadi imajinatif, kreatif, dan berani mengambil risiko. 

Untuk menumbuhkannya, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan usaha melalui kebijakan ekonomi yang inovatif. Apa saja kebijakan-kebijakan tersebut?

Pertama, menciptakan enterprise zone. Enterprise zone adalah sebuah program yang memberikan insentif pajak dan perizinan bagi pembukaan usaha di wilayah tertentu. Melalui kebijakan ini, diharapkan usaha-usaha bisa bertumbuh di wilayah yang bersangkutan. Ketika usaha-usaha bertumbuh, perekonomian di wilayah tersebut juga ikut bertumbuh.

Ketiga, memberikan enterprise allowance bagi UMKM/start-up yang baru memulai usahanya. Melalui skema ini, pemerintah menjamin pendapatan pengusaha UMKM/start-up untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Besarannya bisa sama dengan UMP yang berlaku di wilayahnya. Dengan jaminan ini, pengusaha UMKM/start-up dapat fokus pada pengembangan bisnisnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua skema ini membangun enterprise culture dengan mendorong penciptaan usaha baru. Khususnya UMKM dan start-up. Keduanya adalah kunci dari stabilitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika ekonomi bertumbuh secara stabil, GNI per capita pasti meningkat signifikan dalam jangka panjang.

Preventive promotive healthcare system. School choice system in education. Building an enterprise culture. Itulah ketiga cabang revolusi mental pembangunan menuju human progress mentality. 

Sebagai etalase baru Indonesia, ibu kota baru kita sangat tepat untuk dijadikan titik awal revolusi ini. Menunjukkan bahwa Indonesia maju beberapa langkah dalam hal pembangunan.

Maka dari itu, penulis berharap ibukota baru Indonesia menjadi laboratorium revolusi mental pembangunan. Ketika percobaan ini berhasil, ia bisa ditiru oleh daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Akhirnya, peningkatan standar hidup bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Artikel Terkait