Jakarta pada 19 April ini mempunyai hajat besar. Mengapa dikatakan hajat besar? Ini berarti menyangkut urusan yang sangat penting atau krusial. Hajat besar tersebut berupa pilkada. Pilkada untuk memilih gubenur Jakarta ini dilakukan secara langsung. Dan memang sudah seharusnya dan sepantasnya.

Sebagai Negara yang demokrasi, Indonesia sudah seharusnya memakai cara langsung dalam memilih pemimpinnya. Artinya adalah setiap warga Negara memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihannya. Dalam upayanya ini atau dalam pilkada kali ini, Jakarta diwarnai dengan berbagai isu yang seakan mendikte semua warga Jakarta untuk memilih dengan paksa.

Mulai dari kasus Ahok yang dicurigai menistakan agama lewat pidatonya di Kepulauan Seribu tersebut akhirnya bergulir ke ranah yang sangat sensitif, yaitu agama. Agama dalam pilkada menjadi sebuah kajian yang sangat sering dibahas. Bahkan para petinggi agama, baik ulama, kiai, pendeta dan romo, ikut turun tangan mengambil bagian dalam membahas masalah ini.

Ada satu kasus yang sangat kuat atau menjadi trend di akhir-akhir masa kampanye atau setidaknya mendekati hari H pemilihan kepada daerah ibu kota Jakarta ini. Mulai dari kasus penolakan jenazah pendukung Ahok sampai pada pembagian sembako murah bahkan gratis oleh pasangan Anies-Sandi. Untuk Ahok, isu yang disebar masih soal ras-nya yang china dan agamanya yang non-muslim.

Sara pikir dua isu ini sudah memenuhi kepala banyak orang untuk memilih mana yang layak menjadi pemimpin Jakarta untuk lima tahun mendatang. Saya rasa juga, setiap warga Jakarta saat ini atau mungkin kemarin-kemarin sempat merasakan kebimbangan di antara keduanya ini. Ahok yang Kristen, akan menimbulkan hal negatif bagi keimanan. Anies yang loyal tetapi dinilai radikal, juga akan menghantui Jakarta dengan dekengan FPI-nya.

Tentunya secara psikologis kegelisahan yang saya misalkan di atas benar-benar dialami oleh minimal sebagian warga Jakarta. Di antara kebimbangan tersebut, tanggal 19 April adalah death-line bagi siapapun warga Jakarta untuk menentukan pilihannya. Dan sebelum itu, pastilah setiap warga Jakarta untuk memberikan satu indikator dalam menentukan pilihannya.

Dalam memilih, otak kita hanya akan menjadi alat bantu untuk membenar-benarkan apa yang disukai atau tidak disukai sebelumnya. Semisal saya suka donat, maka suatu ketika akan saya bela sepenuhnya dengan menggunakan otak saya mengapa donat layak untuk dinikmati. Hal ini wajar, karena memang beginilah cara kerja otak kita.

Disukai atau tidak, Ahok dan Anies adalah satu-satunya calon gubenur yang harus dipilih. Nasib seluruh warga Jakarta tergantung pada mayoritas pilihan warganya. Satu suara akan sangat berarti dalam menentukan nasib ini.

Jika berfikir untuk tidak ke TPS karena suaranya tidak akan berpengaruh, maka ini adalah salah. Ini karena peluang untuk ikut dalam satu pasangan calon akan memperbanyak suara, meskipun itu satu suara. Dan jika seluruh warga Jakarta menjadi sepaham, misalkan, maka mayoritas pemilih inilah yang akan memenangkan pasangan calon tersebut.

Untuk menunjukkan bahwa siapakah yang layak untuk dipilih, silakan ikuti tulisan berikut. Tulisan berikut memang tidak menaruh pembahasan yang panjang. Akan tetapi cukup untuk menaruh indikator siapakah yang memang layak menjadi pemimpin.

Ibn Khaldun

Ibn Khaldun hidup di masa dinasti Abbasiyah. Hidup beliau melewati banyak masa pemerintahan. Hingga akhir hidupnya setelah bosan di politik dan di pemerintahan, beliau mendedikasikan dirinya untuk ilmu pengetahuan. Satu buku yang paling terkenal di Indonesia adalah Mukaddimah. Dan memang bukan hanya namanya, Mukaddimah adalah pembukaan kitab yang terdiri dari berjilid-jilid bernama al-ibar.

Ibn Khaldun mendefinisikan pemimpin adalah sebagai seseorang yang memerintah. Atau sekurang-kurangnya adalah seseorang yang memiliki kapasitas menjalankan seluruh roda di wilayahnya. Kita sering dihadapkan untuk memilih yang bergelar doktor atau professor dalam menjadikan wakil kita di pemerintahan atau menjadi pemimpin kita.

Jika memang benar demikian, maka sudah sepantasnya untuk kita hidup sezaman dengan zaman lampau. Yaitu primus inter pares, bahwa untuk memilih pemimpin yang layak adalah yang paling sakti, yang paling pintar, atau yang paling gagah. Ini dinilai mampu menyelesaikan seluruh masalah dalam rentang wilayahnya.

Berbeda dengan ibn Khaldun, kata beliau, untuk memilih pemimpin pilihlah yang kurang pintar secara akademik. Mengapa? Seseorang yang kurang akademik atau boleh dikatakan bodoh dalam hal teori akan mampu bekerja dengan efektif dan efisien. Hal ini karena ia mampu menjalankan seluruh roda pemerintahan tanpa berkaca pada teori yang ia pelajari sebelumnya.

Berbeda dengan yang mahir teori. Karena teori akan banyak memerlukan penyesuaian dengan kondisi yang berbeda. Dan perlu untuk mereka-reka ketepatan kebijakan yang digunakan. Dengan kata lain, ia yang kurang pintar dalam hal teori akan menjadi berani mengambil keputusan dengan cepat dalam menjalankan roda pemerintahan.

Al-Farabi

Tidak jauh berbeda dengan ibn Khaldun, al-Farabi juga hidup di zaman Abbasiyah. Di mana pergolakan politik dan penguasaan terhadap wilayah baru juga mewarnai kehidupan pemerintahan. Terlepas dari itu semua, al-Farabi memiliki kecerdasan yang luar biasa, terutama kecerdasan dalam bidang bahasa. Oleh karena itulah beliau mampu untuk mengambil banyak pelajaran dari buku-buku Yunani.

Yunani rupanya tidak hanya menyisakan puing-puing saja. Bagi al-Farabi, Yunani adalah gudang ilmu yang harus digali lewat buku-bukunya. Terutama Plato, pemikiran Plato-lah yang menurut saya banyak mempengaruhi pikiran al-Farabi, termasuk pemikiran tentang pemimpin dan pemerintahan. Ini menjadi berharga untuk saat ini sebagai indikator suatu Negara yang sedang membangun atau memilih pemimpin.

Bagi al-Farabi, kriteria pemimpin ada tiga, pertama adalah ulama, kemudian adalah filsuf, dan yang terakhir adalah ilmuan. Mengapa tiga ini menjadi penting untuk ikut ambil bagian dalam pemerintahan? Karena ketiganya memiliki karakter yang pas untuk memenuhi hajat hidup masyakat.

Ulama dinilai sebagai orang yang mampu membentuk moralitas masyarakatnya dengan baik lewat kitab suci. Sedangkan jika tidak bertemu dengan ulama, saran beliau adalah filsuf. Dengan filsafat, pemimpin dianggap mampu untuk mengambil kebijakan secara rasional dan tepat.

Yang ketiga, jika tidak bertemu keduanya, maka disarankan untuk memilih ilmuan. Ilmuan dianggap mampu menjawab problematika suatu Negara dengan ilmu yang dimilikinya.

Jika memang ketiganya tidak ditemukan, maka disarankan untuk memilih siapapun yang memiliki kualifikasi di atas. Atau sekurang-kurangnya ikut mengambil bagian dalam pemerintakan. Ini menjadi penting karena dengan ketiganya, semua masalah akan mudah teratasi.

Mengapa demikian? Karena ketiganya ini adalah dasar di dalam masyarakat. Seluruh masalah ada dalam ketiganya, dan ketiganya akan mengambil keputusan serta kebijakan dalam menjalankan dan menyelesaikan seluruhnya.

Refleksi

Dari kualifikasi yang dikatakan oleh ibn Khaldun dan al-Farabi, saya pikir menuai kontra yang cukup signifikan. Ibn Khaldun menganjurkan untuk memilih yang bukan akademisi, sedangkan al-Farabi menganjurkan untuk memilih yang ahli ilmu.

Di antara kedua saran sarjana besar ini, perlu untuk direnungkan kembali dalam konteks kekinian dan keindonesiaan. Hal ini menjadi penting supaya tidak letterlek dalam membaca sebuah teks. Perlunya kontekstualisasi ini menjadikan kita lebih bijak dalam mengambil pelajaran dari masa lalu.

Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam moderat. Berbudaya yang beribu ragam. Bahasa yang sangat kaya. Untuk itu, kiranya penting memilih pemimpin yang tidak hanya pintar dalam akademisi, tetapi juga perlu yang kiranya berani mengambil keputusan yang tepat dan cepat.

Pemimpin seperti inilah yang kiranya akan memberikan nuansa baru dan memberikan kontribusi yang banyak bagi kemajuan Indonesia. Seseorang yang memang ahli dan berani serta mampu secara politik untuk melancarkan segala rencana kepemimpinannya adalah idealnya pemimpin untuk Indonesia.