3 minggu lalu · 435 view · 4 min baca · Politik 51530_39343.jpg
Merahputih.com

Ibas Yudhoyono untuk Ketua MPR

"Perang memiliki aturan, gulat lumpur memiliki aturan, politik tidak memiliki aturan," ucap Ross Perot, Kandidat Presiden AS, di masa-masa Kampanye Pilpres 1992.

Kutipan itu hanyalah satu contoh yang menjelaskan bahwa tidak ada aturan baku dalam politik. Pun menggambarkan bahwa politik adalah ruang tanpa kepastian.

Apalagi politik kita, sangat bermasalah soal penggabungan sistem presidensil multipartai, yang memaksa seorang presiden menjadi sangat akomodatif partai politik yang ada di DPR. Semua terlihat mudah gaduh, namun keesokan harinya menjadi sangat kompak hanya dengan segelas kopi atau sepiring nasi goreng.

Pada politik kita, Presiden dan DPR sama-sama memiliki legitimasi karena keduanya dipilih langsung oleh rakyat. Klaim terkait presiden lebih memiliki legitimasi rakyat dibanding DPR dan/atau sebaliknya tentu tidak akan pernah terjadi. Maka ketika terjadi konflik antara kedua lembaga ini, bisa saja memunculkan kebuntuan.

Perjalanan pemerintahan 1999-2004 mungkin menjadi satu cerita dalam demokrasi kita. Dua presiden (Gusdur dan Megawati) yang memimpin Indonesia praktis tanpa oposisi. Sah saja pula kita berargumen bahwa itu adalah masa-masa rekonsiliasi pasca Reformasi 1998. Jadi semua partai besar politik di DPR mendapatkan porsi di eksekutif dan legislatif.

Akbar Tanjung (Golkar) jadi Ketua DPR, Amien Rais jadi Ketua MPR (PAN/Muhammadiyah),  Gusdur jadi Presiden 1999-2001 (PKB/NU), Hamzah Haz menjadi Wakil Presiden 2001-2004 (PPP/NU), Megawati menjadi Wakil Presiden 1999-2001 dan Presiden 2001-2004 (PDI Perjuangan), serta Yusril Ihza menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan (PBB). Lebih lanjut, Kabinet itu dinamai Kabinet Persatuan Nasional.

Selanjutnya, pasca terpilihnya SBY di Pilpres 2004, pertarungan memperebutkan ketua MPR menjadi sangat panas. Hidayat Nurwahid kader PKS yang sebelumnya digadang-gadang menjadi Calon Presiden berhasil menjadi Ketua MPR setelah Koalisi Kerakyatan yang terdiri dari PKS, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP mampu meraup suara mayoritas dan mendapatkan 326 suara. Selisih 2 suara dari Koalisi Kebangsaan yang mencalonkan Sutjipto dari PDI perjuangan.

Meski menguasai mayoritas kursi di DPR untuk periode 2004-2009, pemerintahan SBY sering kali menghadapi kebuntuan, utamanya soal kebijakan-kebijakan ekonomi. Alasannya, Jusuf Kalla yang merupakan Wakil Wresiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar memiliki posisi yang kuat karena perolehan kursi partai beringin itu yang terbanyak di DPR. Hingga banyak orang menyimpulkan, duet SBY-JK adalah matahari kembar di pemerintahan 2004-2009 karena dianggap sering berseberangan soal kebijakan.


SBY akhirnya "pisah" dengan JK untuk Pilpres 2009. SBY pun kembali memenangkan Pilpres 2009 lewat satu putaran melawan Megawati dan JK.

Pasca SBY terpilih, ia menyadari bahwa kebuntuan di DPR harus diminimalisasi. Hingga membuka ruang bagi PDI perjuangan untuk memimpin MPR. 

Selanjutnya, pada pemilihan ketua MPR 2009, 7 (tujuh) fraksi (termasuk Demokrat dan PDI Perjuangan) bersepakat mengangkat Taufik Kiemas beserta paket wakil pimpinan lainnya menjadi pimpinan MPR. Taufik Kiemas, yang juga suami Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, akhirnya terpilih secara aklamasi menjadi Ketua MPR 2009-2014.

Kenapa SBY akhirnya "ikhlas" mendukung Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR?

Alasannya tentu saja adalah angka Effektive Number of Parliamentary Party (ENPP) yang tinggi partai politik kita di DPR. Di mana angka ENPP untuk parlemen 2009-2014 adalah 6,21 yang masuk dalam ketegori ekstrem.

Mengutip teorinya Laakso dan Taagepera (1979) tentang indeks ENPP yang menyebutkan angka 3-5 adalah moderat sementara >5 masuk kategori ekstrem. Secara sederhana, indeks ENPP bisa dimaknai sebagai jumlah parpol yang berpengaruh dalam konstelasi di DPR.

Waktu itu, SBY ingin mengakomodasi secara langsung PDI Perjuangan. Tapi bukan dalam wujud kebijakan, misalnya dengan mengangkat kader PDI Perjuangan menjadi bagian dari pemerintah melalui jabatan menteri. Namun, dalam upaya memberikan keseimbangan kepada partai-partai pendukungnya yang persentasi dukungan kursi di DPR sudah menyentuh 70%. 

SBY waktu itu pun ingin memperingatkan partai-partai koalisi yang agak nakal. Sebab, logikanya dengan koalisi hampir 70%, bukan perkara susah bagi SBY memutuskan kebijakan. 

Namun, posisi MPR yang strategis karena dari sidang bisa melahirkan Amandemen UUD 1945 hingga proses Pemakzulan (Impeachment) seorang presiden. Pada pengertian yang sederhana, pemakzulan bisa dipahami sebagai proses badan legislatif resmi menjatuhkan dakwaan terhadap petinggi negara.

Memang harus diakui, meski Taufik Kiemas diangkat menjadi ketua MPR, belum bisa secara langsung "mendamaikan" relasi politik SBY-Megawati dengan pertemuan-pertemuan politik. 


Namun, hal ini berdampak hubungan antara SBY dengan PDI Perjuangan perlahan membaik. Utamanya dengan pertemuan rutin SBY dengan Taufik Kiemas dan anaknya Puan Maharani di Istana membuat relasi politiknya makin mencair.

***

Pemilihan Ketua MPR 2014 yang diketuai oleh Zulkifli Hasan dari PAN adalah satu dinamika yang sebelumnya penuh intrik. Sebab, dinamika politik pasca kekalahan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mencalonkan Prabowo-Hatta melawan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) memang memiliki kursi mayoritas di DPR. Waktu itu, sebelum pemilihan pimpinan MPR dan DPR, terjadi revisi UUMD3.

****

UU MD3 2014 sebagai dasar regulasi dalam pemilihan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan DPRD berbeda dengan UU MD3 2018 yang dipakai memilih pimpinan MPR 2019-2019.

Dalam UU MD3 2014, terdiri dari satu pimpinan MPR dan 4 wakil ketua. Sementara untuk UU MD3 2018, terdiri atas paket 1 ketua MPR dan 7 orang wakil yang dipilih seluruh angggota MPR yang jumlahnya 575 anggota DPR ditambah 132 anggota DPD yaitu 707 anggota.

Lebih lanjut, angka ENPP untuk DPR periode 2019-2024 yang angkanya mencapai 7,46. Artinya, ada 7 partai yang akan dominan memengaruhi proses di DPR dalam 5 tahun mendatang. Ketujuh partai itu diperkirakan adalah PDI perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Nasdem, dan Demokrat.

Pertanyaannya, partai mana yang ideal akan mendapatkan kursi ketua MPR?

Jawabannya, Partai Demokrat melalui Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Alasannya, pertama, ini periode ketiga Ibas menjadi anggota DPR RI. Kedua, Ibas sudah berpengalaman menjadi ketua fraksi Partai Demokrat di DPR. 

Ketiga, Ibas adalah anak bungsu dari SBY yang pernah mendukung Taufik Kiemas menjadi ketua MPR periode 2009-2014. Keempat, dalam upaya Jokowi yang akan landing menjadi presiden di tahun 2024, tentunya Jokowi akan lebih ideal bermitra dengan SBY yang juga presiden Indonesia 10 tahun.

Artikel Terkait