I want to stay! Itulah frasa deklaratif yang beberapa hari lalu, 8 September 2020, serentak berkumandang di Lebanon.

Ribuan mahasiswa Lebanese University (LU) memrotes kebijakan kampusnya terkait larangan bagi mahasiswa untuk melakukan protes-protes via media sosial atas kebijakan-kebijakan universitas. Larangan ini sekaligus aturan wajib yang harus ditandatangani oleh semua calon mahasiswa baru sebagai syarat masuk pendidikan perguruan tinggi di Lebanese University (LU).

I want to stay! Empat kata yang telah gahar dan kuat beraklamasi mewakili kebebasan jutaan pikiran mahasiswa dalam membela hak-hak asasi kebebasan berpendapat dan berbicara yang hakiki.

Tahun akademik 2019-2020 adalah jalan panjang penuh duri, melelahkan dan menegangkan bagi mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi di Lebanon, khususnya bagi mahasiswa Lebanese University (LU) yang memiliki 79 ribu mahasiswa dan dikelola oleh negara itu. 

Rasa frustrasi dan kekhawatiran mereka atas peraturan yang tidak masuk akal dengan pencekalan kebebasan berpendapat lewat media sosial makin runyam dengan berbagai gangguan ketenangan belajar seperti intimidasi dari kelompok Hezbollah dan ledakan bom beberapa waktu yang lalu. 

Sekarang, kampus tersebut (Lebanese University) baru saja mengeluarkan pernyataan untuk melarang mahasiswanya melakukan keluhan, protes, dan tanggapan online via media sosial kecuali lewat email tertutup dan tertentu saja. 

Calon mahasiswa yang ingin mendaftar untuk tahun akademik 2020-2021 juga dipaksa untuk mematuhi aturan baru yang menindas kebebasan berekspresi mereka tersebut.

Dalam dokumen resmi yang telah beredar secara online, universitas yang memiliki 16 fakultas itu juga meminta calon mahasiswa baru saat mendaftar untuk menghormati reputasi institusi. Adapun aturannya adalah dengan cara mengirim email saja kepada universitas tentang keluhan-keluhan yang dihadapi ataupun protes kebijakan-kebijakan kampus daripada menggunakan media sosial.

Sebagai tempat di mana pengetahuan dikembangkan dan disebarluaskan, Lebanese University (LU) seharusnya memberikan kebebasan untuk bertanya, mempertanyakan dan menyelidiki pandangan yang sudah mapan ataupun visi baru lewat media apa saja kepada mahasiswanya tanpa ada rasa takut pembalasan atau pembungkaman.

Sepanjang tahun ajaran lalu, mahasiswa Lebanese University (LU) memang cukup banyak keluhan akibat kebijakan-kebijan kampus yang memberatkan. Mulai dari semester yang diperpanjang hingga dipaksa ujian saat pandemi. 

Penindasan atas kebebasan berekspresi, termasuk memaksa orang untuk diam, makin merajalela di Lebanon akhir-akhir ini. Terutama atas pengaruh kebijakan negara yang banyak dipengaruhi oleh kekuatan Hezbollah. 

Pelarangan bagi mahasiswa untuk berdemonstrasi sudah membabat habis kebebasan berpendapat dan kini ada pelarangan yang lebih gila yaitu pencekalan penggunaan media sosial untuk sarana menyampaikan kebebasan berpendapat. Tentunya ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat meresahkan.

Pihak universitas pada saat ini benar-benar ditantang untuk mempertimbangkan kembali pencekalan kebebasan berekspresi tersebut. Kebebasan berbicara dan berpendapat memang kadang dibayar tinggi, terutama ketika universitas mempertahankan hal-hal bias dan fanatisme. 

Bagaimana seharusnya universitas menanggapi? Pendekatan yang paling populer adalah dengan 'kebebasan inklusif' yang dirancang untuk melindungi nilai-nilai inti dan praktik universitas.

Sebagaimana universitas lainnya di dunia, Lebanese University (LU), secara umum, dalam konteks hukum yang beragam, di mana institusi pendidikan tinggi yang beroperasi secara global, akan banyak menghadapi tantangan umum, termasuk tekanan dari mahasiswa dan fakultasnya.

Lebanese University (LU) seharusnya membawa misi kebebasan sebagaimana saat pembentukannya dulu yang merupakan ide pertama kali disebutkan dalam pidato mantan Menteri Luar Negeri, Hamid Frangieh pada upacara penutupan Konferensi UNESCO.

Menteri Hamid Frangieh berkata: "Bangsa Lebanon berharap untuk bisa melihat pembentukan Lebanese University yang memiliki semangat UNESCO.”

Pada dasarnya, tidak ada kemerdekaan nyata bagi sebuah negara tanpa universitas nasional resmi yang mampu melestarikan warisan budaya dan ilmiahnya.

Akhirnya, pada 1951, Bangsa Lebanon telah menyaksikan pembentukan unit pertama Lebanese University dengan pendirian Sekolah Tinggi dan Institut Statistik di bawah arahan Dr. Khalil Al-Jurr.

Pendekatan kebebasan inklusif yang semestinya bisa dijalankan di Lebanese University tentunya akan dapat menawarkan respons yang efektif terhadap tantangan mendidik dan merawat kebebasan berbicara dan berpendapat mahasiswanya. Perubahan ekonomi, lingkungan politik yang terpolarisasi, membuat kebebasan kampus-kampus negeri di Lebanon banyak mendapatkan intervensi lebih. 

Pentingnya kerangka kebebasan inklusif di kampus semestinya dipahami walaupun terus-menerus mendapat tekanan dari negara. Hal ini dikarenakan pentingnya pertukaran ide itu sendiri yang bebas dan terbuka sebagai syarat yang diperlukan untuk mengejar pengetahuan dan sebagai kontrol kebebasan dalam kontribusinya untuk pengembangan kapasitas sipil dan demokrasi.

Mengekspresikan pandangan, mencoba ide-ide baru, bertukar perspektif dan visi secara bebas tentang berbagai topik, adalah aspek penting dari penelitian serta pembelajaran. 

Ekspresi keterbukaan adalah inti dan ciri khas bagi sebuah universitas yang universal. Kebebasan inklusif memberi bobot yang sama pada tuntutan yang terkait, agar semua anggota komunitas universitas dapat berpartisipasi pertukaran ide dan pendapat yang terbuka.

Semoga empat kata: I want to stay! yang merangkum kesedihan dan rasa sakit penindasan kebebasan berpendapat dan berbicara mahasiswa tersebut dapat menggugah naluri universalitas Lebanese University.