Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu menjadi panduan yang paling efektif dalam mengukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau human capital pada suatu daerah. Baik tingkat kabupaten, provinsi, bahkan negara sekalipun.

IPM juga sering menjadi acuan dalam mengukur pembangunan ekonomi suatu daerah. Sebagaimana Gustav Ranis dalam karyanya Human Development and Economic Growth, mengatakan bahwa antara indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dua arah. 

Artinya, indeks pembangunan manusia dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi juga dapat memengaruhi indeks pembangunan manusia. 

Oleh sebab itu, dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), IPM menjadi penting untuk dijadikan salah satu indikatornya. Ditambah usianya yang masih relatif muda, maka pembangunan SDM di Sulbar merupakan hal prinsip yang tidak boleh dinomor sekiankan. 

Menyandang status sebagai salah satu provinsi termudah di Indonesia, serta merupakan bekas daerah yang cenderung terbelakang saat bergabung dengan Sulawesi Selatan, menjadikan IPM Sulbar belum mampu sejajar dengan kebanyakan provinsi lain yang lebih dahulu berdiri. 

Namun ini tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya alasan untuk mewajarkan rendahnya IPM Sulbar tesebut. Mengingat IPM Provinsi ke-34 atau provinsi termudah di Indonesia, Kalimantan Utara mampu cenderung sejajar dengan IPM kebanyakan provinsi lainnya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan pada 17 Februari 2020, IPM Sulbar masuk kategori sedang. Namun, peringkatnya berada jauh di bawah provinsi-provinsi lainnya termasuk jauh di bawah Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang lebih muda dari Sulbar dengan nilai 71,15. 

Sedangkan IPM Sulbar berada pada peringkat empat terbawah dengan nilai 65,73. Hanya unggul atas Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dengan nilai 65,23, Provinsi Papua Barat dengan nilai 64,70, dan Provinsi Papua dengan nilai terendah 60,84.

Rendahnya IPM Sulbar ini patut untuk disoroti mengingat IPM merupakan indikator keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat, dalam hal ini masyarakat Sulbar. Selain itu, IPM juga menjadi salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI.

Hari Ulang Tahun (HUT) Sulawesi Barat ke-16 yang jatuh pada tanggal 22 September yang lalu harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan berbagai evaluasi pembangunan. Salah satunya dengan mendorong provinsi yang identik dengan etnis Mandar ini agar lebih maju sehingga mampu mengejar ketertinggalannya. 

Pemerintah bersama DPRD perlu segera mengambil langkah nyata dalam memperbaiki IPM. Kualitas IPM yang tinggi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak baik pada kesejahteraan hidup masyarakat Sulbar.

Langkah nyata yang dapat diambil oleh pemerintah dalam upaya pembangunan IPM Sulbar adalah pembangunan atau pemberdayaan pendidikan secara maksimal. Baik pendidikan formal maupun nonformal. 

Pendidikan nonformal perlu dimaksimalkan juga mengingat kualitas SDM atau Human Capital merupakan kemampuan kolektif individu dari modal pengetahuan dan kompetensi. Kompetensi biasanya bisa didapatkan dengan maksimal melalui pendidikan nonformal seperti lembaga pelatihan tertentu dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, pemerintah Sulawesi Barat harus menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan untuk mengejar ketertinggalan di masa mendatang. Pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat semestinya sejak awal sudah memprioritaskan penganggaran lebih untuk sektor pendidikan. 

Hal ini senada dengan isi pidato Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam acara peringatan HUT Sulbar yang disampaikan secara virtual.

Pada kesempatanh itu, Mendagri Tito Karnavian menggaris bawahi isu Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu aspek yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Sulawesi Barat.

Tito Karnavian memberikan contoh negara Singapura yang tidak punya kekayaan alam seperti Indonesia namun mampu berdiri sebagai salah satu negara maju di dunia. Tentu bukan tanpa alasan Mendagri mengangkat topik SDM dalam acara Ultah Sulbar ke-16 itu.

Mendagri tentunya berbicara dengan dasar data yang jelas. Data yang paling jelas yang dengan muda masyarakat Sulbar baca aalah data dari BPS di atas yang menyajikan angka Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan pemeringkatan provinsi. 

Berbicara potensi alam, Provinsi Sulawesi Barat mempunyai potensi alam yang luar biasa. Tanah subur untuk pertanian, lautan luas untuk perikanan, kandungan mineral serta kandungan alam lainnya juga tersedia di bawah permukaan tanah jazirah Mandar ini. 

Potensi tersebut hanya akan mampu dimanfaatkan dengan maksimal jika SDM Sulbar mampu mengelolahnya. Jika tidak, bukan tidak mungkin, Sulbar berpotensi kebanjiran tenaga ahli dari daerah lain maupun dari luar negeri sekalipun yang biasa disebut dengan Tenaga Kerja Asing (TKA). 

Dampaknya adalah pengangguran akan bertambah karena kesempatan kerja masyarakat Sulbar akan diambil alih mereka yang berasal dari luar daerah.

Dukungan dan peningkatan kualitas pendidikan di Sulbar menjadi hal yang mesti dilakukan secepatnya. Pemerintah harus mampu membaca skala prioritas ini di bawah penanganan Pandemi Covid-19 sebagai hal yang paling mendesak.