Belum ada satu pun pejabat negara ataupun tokoh-tokoh politik (politisi) Indonesia yang dengan tegas menyatakan bahwa ia menolak adanya hukuman mati. Tidak ada satu pun yang berani maju ke garis depan sebagai pejuang atas penolakan hukuman mati.

Jangankan tokoh-tokoh politik di Indonesia yang telah lama menjadi aktor dalam panggung teater politik Indonesia, para mantan aktivis yang kini menjadi pejabat politik pun masih belum mampu untuk membuat pernyataan tegas atas penolakan hukuman mati.

Hukuman mati pada dasarnya adalah hukuman yang paling purba. Diterapkan oleh peradaban hingga akhir abad pertengahan untuk memberi efek jera pada masyarakatnya. Maka tak jarang jika di Eropa misalnya hingga abad ke 17 mempertontonkan hukuman mati di depan publik sebagai sebuah peringatan keras pada masyarakat umum agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Kepurbaan jenis hukuman ini senantiasa tidak diulangi kembali di Eropa pada masa kini. Selain disebabkan munculnya kesadaran bahwa hukuman mati tidak berdampak apa-apa, hal ini juga disebabkan oleh berkembangnya pemikiran akan penghargaan atas hak-hak individu yang terus menerus terasa manfaatnya hingga saat ini.

Hukuman mati tidak efektif untuk menciptakan efek jera, karena hukuman mati pada dasarnya hanya mempertontonkan berkuasanya negara atas tindak-tanduk warganya, bukan untuk mengatasi titik tolak utama persoalan mengapa seseorang pelanggar hukum melanggar sebuah hukum yang ditetapkan.

Tersadarnya banyak bangsa maju juga disebabkan pengamatan bahwa, dari masa ke masa hukuman mati terus menerus hanya menghasilkan pengorbanan nyawa, tanpa sedikitpun memberi efek jera pada masyarakatnya.

Di Indonesia terlebih lagi, jika kita renungkan dengan baik efek jera macam apa yang akan terjadi dari pelaksanaan hukuman mati? Kita semua tentu sudah tahu jawabannya. Hukuman mati bagi Freddy Budiman atas kasus Narkoba bukan kali yang pertama, itu salah satu indikasi pelanggar kok masih belum jera dengan preseden hukuman mati.

Kemudian juga terkuaknya kemungkinan keterlibatan oknum TNI, POLRI, dan BNN dalam proses pengedaran Narkoba juga menjadi sebuah tanda tanya akan di mana kemungkinan akan muncul efek jeranya. Dengan kekeuhnya negara dalam menjalankan prosesi Hukuman Mati ini mengundang munculnya asumsi bahwa, jangan-jangan politisi Indonesia masih gagap untuk mampu berpikir ala manusia yang beradab yang mengetahui penghargaan nyawa atas manusia.

Asumsi tersebut dapat dijawab dengan melihat bahwa mitos tentang hukuman mati ini jangan-jangan tidak hanya diimani sebagai sebuah perangkat hukuman yang paling efektif bagi penceghan peredaran narkoba, tapi juga dikembangkan oleh para politisi Indonesia sebagai alat untuk memperlihatkan kedunguan mereka akan kemanusiaan.

Cara yang mereka lakukan adalah dengan secara pasif membiarkan hukuman mati sebagai salah satu perangkat hukum. Ini setidaknya membuktikan bahwa aktor politik di Indonesia tidak sedikit pun mengetahui sisi filosofis dari eksistensi hukum di tengah kegiatan bernegara, seminimalnya disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan yang mereka miliki tetang kemanusian.

Saya beri tahu, hukum pada dasarnya sudah seharusnya menghasilkan tata sosial yang beradab dan menjaga kebebasan manusia dengan cara memberi peringatan dan memulihkan para pelanggar hukum untuk kembali masuk kedalam sistem sosial yang adil dan beradab.

Politisilah satu-satunya bagian dari organ sosial yang membuat dan menjaga hukum untuk berfungsi demikian demi kelangsungan sebuah negara, agar di kemudian hari setiap individu mampu untuk menjaga hak dan kebebasan manusia secara bersama-sama sebagaimana mestinya.

Politisi diciptakan Tuhan sebagai satu-satunya makhluk yang harus mampu berpikir secara sekuler dan rasional secara konsisten, mengingat mereka diberi tugas untuk menampung seluruh kepentingan kelompok dan golongan masyarakat yang berbeda-beda.

Karakter sekuler dan rasional itulah yang membedakan antara seorang politisi dengan oligarki politik. Politisi sudah seharusnya mendidik setiap individu untuk mampu menjaga hak-hak setiap individu dengan harapan di suatu saat nanti setiap individu tidak memiliki niatan untuk mengurangi hak orang lain. Di titik tersebutlah visi negara yang beradab hadir dan harus eksis.

Apa yang akan dijawab oleh para politisi di Indonesia jika harus dihadapkan pada pertanyaan untuk apa Republik dibentuk jika bukan untuk melindungi nyawa warga negaranya?  Bukankah absurd jika yang  turut berperan mengancam jiwa warga negaranya adalah negara itu sendiri.

Terlepas dari perbuatan yang dilakukan oleh warga negaranya adalah perbuatan yang melanggar hukum, namun bukankah hukum itu sendiri setidaknya seberat mungkin harus mampu menghargai jwa warga negara sebagai sesuatu yang harus dilindungi. Para politisi bukankah sudah seharunya berpengetahuan bahwa hukuman terberat bagi seorang pelanggar hukum setidaknya tidak mengurangi haknya untuk memiliki nyawanya sendiri.

Sebagai politisi Indonesia yang disumpah dengan Pancasila dan sangat percaya pada sila pertama, juga sudah tentu mereka harus mengamini bahwa nyawa yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa hanya dapat dicabut oleh Tuhan Yang Maha Esa pula sebagai sebuah konsekuensi logis.

Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dibarengi dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksaan dalam permusyawatan perwakilan  hilang dari peredaran kebijaksanaan politik dalam fenomena hukuman mati. Peradaban yang baik adalah perdaban yang memiliki hukum yang tegas namun berkemanusiaan dengan menghargai nyawa individu.

Simbol etika publik Indonesia yang dituangkan pada sila kedua dan keempat yang disumpahkan pada politisi dan pejabat publik tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Peradaban yang maju adalah peradaban yang bijaksana menghargai nyawa seorang individu, itu yang hendak dimaksud oleh sila kedua dan keempat sebagai visi keindonesiaan yang mungkin saat ini sudah hilang/mati.

Matinya perlindungan Republik atas cara pandangnya terhadap nyawa manusia adalah indikasi paling kuat bahwa Republik bukan lagi menjadi Republik sebagaimana mestinya. Republik yang baik melindungi nyawa manusia dengan sedemikan rupa cara yang bijaksana. Namun Indonesia sebagai Republik yang mulai kehilangan visi malah hampir sama fungsinya seperti narkoba bagi eksistensi nyawa manusia.

Jika narkoba berdampak pada efek kesenangan palsu dan berakhir pada kematian, hal tersebut juga berlaku pada hukuman mati, dengan kesenangan palsu akan kedigdayaan hukum dan berakhir pada kematian.

Jika negara tidak mampu untuk melindungi nyawa seorang manusia setidaknya/seminimal mungkin tidak ikut mensponsori penghilangan nyawa seorang manusia. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Pertanyaan besar tentu dapat kita tanyakan pada negara, apakah “ia”  dapat melindungi warganya dari hal-hal lain seperti pencurian, perlindungan atas hak milik, pemerkosaan, dan sebagainya.

Kita kembalikan tesisnya bahwa negara disusun dan dibentuk untuk melindungi warganya, namun jika negara tidak mampu melakukan hal tersebut, maka negara gagal menjadi negara sebagaimana mestinya. Persoalan kegagalannya sudah pasti di-origin oleh politisinya yang tidak mampu menjadi bakteri baik dalam proses pencernaan tubuh kenegaraan yang adil dan beradab.

Kegagalan Republik untuk menjadi adil dan beradab juga terjadi akibat impotensi politisi yang berhikmah dan bijaksana dalam permusyawaratan untuk berpikir secara adil dan beradab, dengan indikasi sesederhana tidak berani menyatakan menolak hukuman mati.