Doktrin tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai a moral, political, legal framework and as a gudeline dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil.

Dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan terhadap HAM merupakan sebuah ciri  yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut sebagai rechtsstaat. Dalam kehidupan bernegara, negara adalah organisasi besar yang mengakomodir kehidupan beragama suku, budaya, agama, ras, golongan dan bangsa yang mengharuskan negara untuk mengatasi perbedaan di antaranya, termasuk juga perbedaan hukum yang berlaku.

Namun, di atas perbedaan tersebut, tiada suatu suku, budaya, agama, ras, golongan dan bangsa pun yang memarginalkan hak manusia yang diletakan tuhan di dalam diri manusia, meskipun hak tersebut tidak konkret terlihat karena sistem perlindungan HAM di setiap tataran berbeda dengan tataran masyarakat lainya.

Kehidupan bernegara merupakan hasil atau konskuensi dari kesepakatan-kesepakatan masyarakat untuk bersatu, selain menyepakati adanya negara sebagai pemersatu perbedaan. Hal lain yang dihasilkan dari hal tersebut adalah munculnya hukum dasar atau konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya The General Theory of Law and State, “Jika hak itu adalah hak hukum, hak tersebut mesti merupakan hak atas perbuatan orang lain, atas perbuatan yang menurut hukum merupakan kewajiban dari orang lain itu. Hak hukum mensyaratkan kewajiban hukum orang lain.”

Sementara, HAM dalam pandangan seorang filsuf Inggris, Thomas Hobbes yang dituangkan di dalam bukunya Chand, Modern Jurisprudence, bahwa HAM merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebut sebagai hommo homini lupus, bellum omnium contra omnes.

Karakter negara hukum telah banyak diuraikan oleh para ahli hukum pada abad ke-19 dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant. Stahl mengatakan bahwa unsur-unsur negara hukum adalah:

  • perlindungan hak-hak asasi manusia,
  • pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu,
  • pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan
  • peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada waktu yang hampir bersamaan, muncul pula konsep negara hukum (rule of law) dalam naungan sistem hukum anglo-saxon. A.V. Dicey juga mengemukakan unsur rule of law, yaitu:

  • supremasi aturan hukum,
  • kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum,
  • terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.

Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan sudah menuntut dihormatinya HAM yang dapat kita lihat jelas dalam tonggak sejarah perjuangan pergerakan seperti Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Kemudian sejak negara Indonesia lahir yang merupakan manifestasi ketidakinginan bangsa Indonesia terhadap penindasan dan penjajahan yang berujung penyiksaan terhadap individu, dengan ditandai adanya konstitusi dalam sebuah negara, negara Indonesia senantiasa memasukan secara jelas ketentuan-ketentuan mengenai HAM.

Ketika perubahan konstitusi terjadi pada tanggal 15 Agustus 1950, Konstitusi RIS digantikan oleh UUDS 1950, UUDS 1950 juga mengakomodir ketentuan mengenai HAM, yang dapat kita lihat dalam Pasal 11: “Tiada seorang jua pun akan disiksa atau pun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina.”

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana negara modern yang dimaksud di atas. Penegasan ini dapat dilihat dalam bentuk kristalisasi nilai tersebut di dalam konstitusi tertulis Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Ketentuan mengenai kebiri kimia merupakan ketentuan yang berpotensial besar melanggar HAM, terutama hak manusia untuk tidak disiksa sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara.”

Dalam ketentuan “bebas dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia”, ketentuan kebiri kimia dipandang berpotensial besar melanggar HAM, terutama hak untuk tidak disiksa adalah dilihat dari perspektif medis di mana tindakan kebiri kimia tersebut akan berdampak medis yang tidak baik bagi kelangsungan biologis individu.

Kemudian kebiri kimia akan memberikan dampak negatif berupa kerusakan dan gangguan fungsi organ tubuh, seperti otot yang mengecil, tulang keropos, sel darah berkurang, dan fungsi kognitif terganggu, yang secara jelas akan menghambat kehidupan seseorang yang terkena kebiri kimia.

Selain itu, kebiri kimia juga dipandang sebagai metode hukuman dalam bentuk penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang secara jelas melanggar ketentuan dari literasi hukum tentang hak asasi. Kebiri kimia merupakan perlakuan yang menyerang kodrat manusia untuk melanjutkan keturunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28B UUD NRI 1945.

Selain sebagaimana termaktub di dalam UUD NRI 1945, konsep mengenai non-derogable rights diklasifikasikan sesuai dengan International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Pasal 28I, ICCPR menyatakan, hak-hak yang sama sekali tidak boleh dikurangi karena sangat mendasar, yaitu:

  • Hak atas hidup.
  • Hak bebas dari penyiksaan.
  • Hak bebas dari perbudakan.
  • Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian.
  • Hak bebas dari pemidaan yang berlaku surut.
  • Hak sebagai subjek hukum.
  • Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Kemudian hal ini juga dipertegas kembali dalam European Convention on Human Rights dan The American Convention on Human Rights terdapat empat hak non-derogable umum sebagai inti hak (The core of rights of non-derogables rights), yaitu:

  • Hak untuk hidup,
  • Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman lainya,
  • Hak untuk bebas dari perbudakan atau penghambaan dan hak untuk bebas dari penerapan retroaktif hukum pidana.

Dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dua pasal yang saling berkaitan erat, yaitu Pasal 28I dan Pasal 28J. Keberadaan Pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I. Pasal 28I mengatur beberapa HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk di dalamnya hak untuk tidak disiksa.

Dalam pandangan ahli, pemberlakuan ketentuan hukuman kebiri kimia merupakan suatu bentuk ‘penelanan mentah’ kemajuan teknologi yang tanpa memperhatikan budaya dan etika dalam filsafat Pancasila. Hal ini terbukti jika kita lihat bahwa kebiri kimia merupakan produk bangsa asing yang disadur pemberlakuanya melalui instrumen yuridis Perppu.

Indikasi yang tidak baik dilihat dari instrumen yuridis bahwa pemberlakuan kebiri kimia adalah secara instan tanpa kajian yang mendalam. Karena Perppu dikeluarkan berdasar hal ikhwal kegentingan yang memaksa.