Peneliti
2 tahun lalu · 486 view · 4 menit baca · Hukum tanggapan-satpol-pp-02.jpg

Hukuman bagi Para Pelanggar Konstitusi

Aksi sweeping di saat bulan suci Ramadan, yang sejak awal sudah diwant-wanti oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, agar jangan sampai terulang kembali di tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya, benar-benar terjadi lagi. Ampun deh.

Kali ini terjadi di kota Serang Banten, yang dikenal masyarakatnya sangat religius dan sangat tinggi semangat toleransinya dalam sejarah perkembangan Islam berabad-abad lamanya. Merebak berita di berbagai media sosial tentang aksi sweeping oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang dengan paksa dan anarkis untuk menutup salah satu warung makan yang sengaja buka di siang hari saat puasa Ramadan. Sontak aksi ini mendapat sorotan dan kecaman publik di dunia maya. Banyak orang menyayangkannya, kenapa harus terjadi.

Padahal beberapa hari sebelum bulan suci Ramadan, atas nama pemerintah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di berbagai kesempatan, bahkan melalui portal resmi Kementerian Agama, kita bisa membaca rilis beritanya pada hari Sabtu, 04 Juni 2016, tepatnya dua hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dengan judul, " Orang Yang Puasa dan Tidak Puasa Harus Saling Menghormati", menyatakan dan berharap bahwa tidak ada yang melakukan sweeping pada puasa tahun ini.

Menurutnya, semua pihak harus lebih mendahulukan tenggang rasa sehingga tidak perlu mengundang pihak lain untuk menempuh cara instan apalagi dengan menggunakan kekerasan dan sweeping. “Jadi tanpa harus sweeping, semua kita bisa saling menghargai antara satu dengan yang lain,” tandasnya.

Bahkan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak semua pihak untuk saling menghormati. Menurutnya, orang yang tidak berpuasa harus menghormati mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sebaliknya, orang yang sedang berpuasa juga harus menghormati hak mereka yang sedang tidak berpuasa.

“Jadi harus ada toleransi, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain,” demikian penegasan Menteri Agama.

Walaupun, tidak sedikit orang Islam, bukan saja salah paham, tapi tepatnya gagal paham terhadap statemen Menteri Agama kita yang satu ini. Mereka berpikiran dan bahkan ada yang mengklaimnya secara negatif.

Kembali menyinggung soal warung makan yang tetap buka, Menag mengatakan bahwa kalau memang harus buka karena untuk memenuhi kebutuhan sesama warga bangsa yang tidak sedang berpuasa, maka tentu harus dilakukan dengan penuh kearifan. Misalnya, lanjut Menag, sebagian besar warung itu ditutup sehingga orang yang berpuasa juga bisa beribadah dengan nyaman.

“Umat beragama apapun ketika sedang menjalankan ibadah, kita sepantasnya menghormati yang sedang beribadah. Tapi yang sedang menjalankan ibadah pun juga akan sangat baik kalau juga bisa menghargai dan menghormati yang tidak sedang berpuasa,” ujarnya.

Menurut Menag, tidak semua warga Indonesia berkewajiban berpuasa, tergantung agama yang dianutnya. Bahkan yang beragama Islam sekalipun, tidak semuanya berpuasa karena beberapa sebab, antara lain dalam perjalanan (musafir), sedang sakit, wanita yang sedang hamil, menyusui, atau menstruasi dan lainnya.

Membuka warung makan pun menjadi hak orang yang bekerjanya memang sebagai penjual makanan. Apalagi kalau itu adalah satu-satunya mata pencaharian baginya untuk manafkahi keluarga. “Kita kan juga harus mempunyai tenggang rasa dan empati,” terangnya.

Tapi apa mau dikata, yang jelas ini sudah terjadi di depan mata kita. Realitasnya sudah seperti ini. Seperti kata pribahasa, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Walaupun bubur mudah-mudahan masih bisa dimakan. Artinya, bagaimana pun tetap kasus ini harus menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dan yang pasti, toleransi, saling menghormati dan kerukunan itu sangat penting dan mahal harganya. Sampai-sampai berpuluh tahun bangsa kita merajutnya dan memeliharanya.

Untuk merajut kembali dan memeliharanya, tentu semua pihak, semua eleman, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, ormas-ormas maupun masyarakat luas harus ada kerja sama, turun tangan dan koordinasi aktif secara berkesinambungan.

Saran dari berbagai pihak, antara lain misalnya yang disampaikan oleh Ihsan Ali-Fauzi, Ditektur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina Jakarta tentang langkah-langkah dan solusi signifikan untuk menjadikan kasus ini sebagai kesempatan yang sangat stategis bagi pemerintah pusat untuk turun tangan dan mengambil alih secara langsung peran pemda tentang isu intoleransi merupakan hal yang baik, perlu didengar dan tentu harus dilakukan secepatnya.

Dan karenanya Pemerintah Pusat punya kepentingan untuk bertindak cepat, menggunakan kasus ini sebagai pertanda bahwa Pemerintah Pusat serius, dan bisa, menyelesaikan kasus berbau diskrimanasi.

Menurutnya bahwa kasus ini sederhana, dan karena sederhana maka dia mudah diselesaikan. Kasus ini sangat terbatas. Melibatkan Satpol PP, dan surat imbauan (menurut berita Kompas TV). Berbeda dengan kasus yang lebih kompleks – seperti soal rumah ibadah, soal kepercayaan Suni/Syiah atau Ahmadiyah, kasus ini tidak multidimensional. Dan ada korban, yang telah menimbulkan simpati luar biasa.

Netizen bergerak. Masyarakat sipil pun demikian. Di tingkat elit, sudah ada pernyataan Menteri Agama, Wapres. Tapi semua akan semata menjadi diskursus, bila tidak ada tindakan tegas: harus ada hukuman. Misanya, pemda harus mengganti rugi. Bupati dipaksa mencabut imbauan itu. Dan menghukum Kepala Satpol PP.

Bila segera diproses, kasus ini bisa menyampaikan pesan penting bahwa Pemerintah Pusat serius menangani aturan daerah yang diskriminatif. Bila satu Satpol PP dihukum, bayangkan pesan hebat yang diterima pada Satpol PP seluruh Indonesia. Ini akan memberi efek jera atas kesewenang-wenangan. Dan ini juga mendiskreditkan elit Pemda yang semena-mena membuat aturan.

Syarat penting bagi Pemerintah Pusat untuk bisa menggunakan kasus ini sebagai penanda bahwa “negara hadir” adalah mengeluarkannya dari domain agama. Kita sering dengar dalih bahwa Pemda tidak mendengar seruan, imbauan, petunjuk pemerintah pusat – misal soal Sampang, di mana Kemenag sendiri sudah turun tangan namun pemda gunakan alasan otonomi daerah.

Karenanya, yang harus “turun” adalah Kementerian Dalam Negeri, Hukum dan HAM, bahkan PolHuKam. Kasus ini harus dibawa ke ranah hukum: melanggar konstitusi yang mengatakan bahwa orang berhak bermatapencaharian, misalnya.

Icang, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa sekali lagi, ini adalah kesempatan luar biasa bagi Pemerintah Pusat untuk “hadir” dan untuk “menang” melawan arogansi Pemda yang dikriminatif. Harus digunakan. Hasil yang dapat diperkirakan di antaranya adalah: masyarakat mengapresiasi, Pemda lebih berhati-hati, Satpol PP tidak berani semena-mena, tumbuh kepercayaan bahwa pemerintah pusat tidak hanya berhenti di imbauan dan bahwa pemerintah pusat serius dan tidak mentolerir. Muatan politik dari keberhasilan bertindak tegas dalam kasus sederhana ini, sangat luar biasa.